PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali merespons desakan sejumlah pihak agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra. Teddy menilai perdebatan mengenai penetapan status tersebut seharusnya tidak mengaburkan fokus utama penanganan bencana, yakni kecepatan respons dan besarnya skala penanganan di lapangan.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin satu sampai dua minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).

Teddy menegaskan sejak awal pemerintah pusat telah menyatakan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra dilakukan secara nasional, termasuk dari sisi pendanaan. Ia menyebut pemerintah sudah bergerak sejak 26 November lalu dengan pendekatan berskala nasional.

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” ujarnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat digunakan. Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan seluruh pendanaan penanganan bencana ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah, kemudian fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati dan wali kota, 52 itu, diberikan uang tunai pada hari itu,” jelas Teddy.

Sebelumnya, Muzakarah Ulama Aceh 2025 merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai darurat bencana nasional. Selain itu, forum tersebut juga mendorong penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat dalam situasi bencana.

“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12).

Menanggapi desakan tersebut, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan situasi banjir dan longsor di Sumatra saat ini dalam kondisi terkendali. Ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan tidak tinggal diam.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.