PIFA, Politik — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat.

“Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2).

Prasetyo menuturkan, pemerintah sebenarnya telah berupaya menekan potensi praktik korupsi di lingkungan peradilan, salah satunya dengan menaikkan gaji hakim. Namun demikian, ia mengakui langkah tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik-praktik kotor di pengadilan.

“Tapi bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan PN Depok terkait dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut OTT tersebut berkaitan dengan perkara sengketa lahan.

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hery Supriyono mengungkapkan, terdapat tiga orang yang diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung pada Kamis (5/2). “Info yang saya terima ada tiga orang dari PN Depok yaitu wakil, ketua, dan juru sita,” kata Hery di Depok, Jumat.

Meski demikian, Hery mengaku belum mengetahui secara rinci kasus yang menjerat anak buahnya tersebut. Salah satu pihak yang terjaring OTT adalah Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, membenarkan informasi tersebut. “Infonya betul nggih. Saya belum tahu (ada berapa hakim yang ikut ditangkap), yang jelas wakilnya,” kata Yanto kepada wartawan.