PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan maupun pembahasan terkait rencana penyesuaian kelembagaan yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin.

“Nggak ada,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai pandangan Istana terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri.

Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kinerja tim tersebut dan secara rutin menerima laporan perkembangan.

“Ada dong (laporan). Kan lapor kepada Pak Presiden,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, meski tidak seluruh proses kerja Tim Reformasi Polri terekspos ke publik, tim tersebut tetap berjalan sesuai tugasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat institusi negara melalui penguatan peran kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri.

“Syarat negara yang kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat, dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” jelasnya.

Terkait kemungkinan pembahasan rekomendasi Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyebut agenda tersebut belum dibahas secara spesifik. Menurutnya, Rapim kali ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional.

“Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI-Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu,” pungkasnya.