J-Hope BTS Gelar Tur Solo, Termasuk di Jakarta pada Mei 2025
Jakarta | Jumat, 10 Januari 2025
J-Hope BTS bakal manggung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK). (bacakoran.co)
Jakarta | Jumat, 10 Januari 2025
Lokal
PIFA, Lokal - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menjalin kerja sama yang erat dengan PT. Menggala Rambu Utama (PT MRU) dalam upaya pelestarian satwa liar beruang madu. Dalam langkah konkret untuk melestarikan jenis beruang madu, KLHK telah melepaskan dua individu beruang madu betina ke habitat aslinya di areal PT MRU, yang terletak di Kabupaten Kubu Raya. "Jadi, ada dua satwa individu beruang madu berjenis kelamin betina sudah kami lepaskan agar dapat berkembang biak. Ini merupakan komitmen perizinan perusahaan yang siap untuk memelihara beruang madu yang dulu hampir punah." kata Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, Selasa (24/1/23). Kerja sama ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) VIII Pontianak, dan PT. MRU, serta melibatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Upaya pelepasan satwa ini memiliki landasan hukum yang kuat dengan perizinan perusahaan yang akan memantau dan melindungi satwa tersebut di habitatnya. PT. MRU telah menyiapkan areal konsesinya sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi beruang madu. Mereka juga memasang alat pelacakan di kaki beruang madu ini sehingga dapat dipantau melalui satelit, memastikan keberadaan dan keamanan mereka dalam habitat alaminya. Bambang Hendroyono menegaskan bahwa langkah ini sangat penting dalam rangka penyelamatan satwa liar seperti beruang madu selama hutan alam masih ada, termasuk hutan lindung dan hutan produksi. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti Bupati Kubu Raya dan Gubernur Kalimantan Barat, juga menjadi faktor kunci dalam upaya penyelamatan satwa liar agar tidak punah. Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengapresiasi program pelepasliaran satwa ini sebagai langkah nyata dalam memberikan keamanan bagi area tersebut. Program ini juga diharapkan dapat mempercepat komitmen perusahaan-perusahaan lain untuk turut serta dalam menjaga dan melindungi satwa liar di wilayah tersebut, mengingat banyak ancaman yang dapat mengganggu keberadaan mereka, seperti kebakaran hutan (Karhutla) dan ancaman lainnya. "Kita bersyukur dengan adanya program itu juga akan membuat percepatan dari komitmen perusahaan-perusahaan yang juga ikut memberikan area itu aman. Sehingga dapat mengawal dan menjaga satwa-satwa, karena begitu banyak ancaman yang mungkin akan terjadi, seperti Karhutla dan lainnya," kata Muda. (ad)
Nasional
PIFA, Nasional - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui isu yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet. "Nggak tahu saya. Saya nggak tahu." ungkap Mahfud Md di Istana Kepresidenan Jakarta seperti dikutip dari antara, Kamis. Isu mundurnya Sri Mulyani mencuat setelah ekonom senior Faisal Basri menyebut dalam sebuah acara diskusi di Jakarta bahwa Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari kabinet. Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sebagai salah satu menteri yang siap mundur. Faisal Basri mempertegas pandangannya dengan menyebut bahwa menteri dari kalangan teknokrat mungkin bersedia mundur karena isu dukungan Presiden dalam pemilihan presiden. (ad)
Politik
PIFA, Politik - Akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, seorang, menyatakan bahwa kemunculan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, dalam tayangan azan di stasiun televisi RCTI bukanlah tindakan politik identitas. Menurutnya, penampilan Ganjar dalam konteks seperti itu serupa dengan munculnya tokoh politik dalam iklan selama hari-hari besar keagamaan lainnya. "Jelas bukan politik identitas. Politik identitas tak sederhana begitu definisinya. Itu hanya tayangan orang sholat. Mengajak kebaikan," tegas Adi, seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (11/9). Adi juga menjelaskan bahwa kemunculan elit politik dalam video semacam itu adalah hal yang umum dan biasa. Tidak hanya dalam konteks azan, elit politik juga melakukan praktik serupa saat iklan selama bulan Ramadhan atau perayaan hari besar lainnya. "Banyak sekali elit negara yang tampil jelang dan saat buka puasa bilang marhaban ya Ramadhan dan mengucapkan selamat berpuasa, dituding politik identitas? Padahal bukan politik identitas," tandasnya. Adi juga mengklarifikasi bahwa politik identitas adalah aktivitas politik yang mencoba mengarahkan pemilih untuk memilih calon dalam pemilihan umum berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku, dan ras, dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk mendukung calon tertentu dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya untuk memilih calon yang didukungnya. "Jadi, politik identitas itu aktivitas politik, bukan aktivitas ibadah," tegasnya. Dalam konteks seorang politikus atau calon presiden yang terlihat mengikuti salat atau ritual keagamaan lainnya, ini lebih kepada ekspresi relijiusitas. "Mengikuti salat, ikut pengajian, dan seterusnya, itu bukan politik identitas. Tapi bagian sisi relijiusitas," kata Adi. Adi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat saat ini. Ia menyoroti bahwa bukan hanya masyarakat umum, bahkan elit politik juga memiliki pemahaman yang kurang dalam hal ini. "Seakan semua yang berkaitan dengan simbol agama adalah politik identitas. Padahal sebatas relijiusitas," ungkap Adi. Menyikapi tahun politik yang semakin mendekat, Adi menyatakan bahwa dinamika politik akan semakin rumit jika setiap tindakan politisi dianggap sebagai politik identitas. "Repot kalau pake kopiah dituding politik identitas. Repot kalau orang sholat, ngaji, sedekah, dan lain-lain dituding politik identitas," tuturnya. Adi juga memberikan contoh praktik politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 di Indonesia. Ia mencatat bahwa dalam kedua ajang tersebut, terdapat upaya untuk memobilisasi dukungan kepada calon tertentu dengan menggunakan simbol-simbol agama. "Ada pendukung calon tertentu yang menuding pihak lain kafir dan setan. Sementara jagoannya diklaim paling malaikat," terang dia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas, juga menanggapi video yang viral tersebut. Dia menilai apa yang dilakukan Ganjar sebagai sebuah hal yang sangat positif. Menurut Anwar, tayangan ini memiliki nilai dakwah yang kuat, karena mengajak masyarakat untuk beribadah. "Bagi saya pribadi tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden," ungkap Anwar dalam keterangannya, Minggu (10/9), mengutip CNN Indonesia. (yd)