Jadi Inspirasi, Aldi Satya Mahendra Meet & Greet dengan Siswa SMK Negeri 3 Bangli Bali
Bali | Senin, 17 Februari 2025
Aldi Satya Mahendra menghadiri Meet & Greet dengan Siswa SMK Negeri 3 Bangli Bali. (Dok. Yamaha)
Bali | Senin, 17 Februari 2025
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Rapat pertama sesi musim semi parlemen Serbia pada Selasa (4/3/2025) berubah menjadi chaos setelah anggota parlemen oposisi melakukan aksi ekstrem dengan menyalakan suar, melempar granat asap, dan gas air mata di dalam ruang sidang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap gelombang protes antikorupsi yang telah mengguncang Serbia dalam beberapa bulan terakhir, menargetkan pemerintah yang dipimpin oleh koalisi Partai Progresif Serbia (SNS) dan Presiden Aleksandar Vučić.Insiden tersebut terjadi tak lama setelah koalisi SNS menyetujui agenda sidang. Sejumlah anggota parlemen oposisi segera meninggalkan kursi mereka, menyerbu meja Ketua Parlemen Ana Brnabić, dan terlibat bentrokan fisik dengan petugas keamanan. Menurut laporan The Guardian, situasi semakin memburuk ketika beberapa politikus oposisi melemparkan granat asap dan gas air mata ke tengah ruangan. Siaran langsung televisi menangkap momen dramatis saat asap hitam dan merah muda memenuhi ruang rapat, memaksa sidang terhenti sementara.Dalam pernyataannya yang disiarkan langsung, Brnabić dengan tegas mengecam aksi tersebut. “Revolusi warna kalian telah gagal, dan negara ini akan terus hidup. Negara ini akan bekerja dan terus meraih kemenangan,” katanya, merujuk pada dugaan upaya oposisi untuk menggulingkan pemerintah melalui kekacauan. Ia juga mengungkapkan dampak serius dari insiden ini: dua anggota parlemen terluka, salah satunya dilaporkan mengalami stroke dan berada dalam kondisi kritis. “Parlemen akan tetap bekerja dan terus membela Serbia,” tegas Brnabić, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur di tengah tekanan.Kekacauan di parlemen ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang telah membara di Serbia. Sejak akhir 2024, negara Balkan ini diguncang oleh protes antikorupsi yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh kelompok oposisi. Demonstrasi ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengunduran diri pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Menurut BBC (5/3/2025), tekanan terhadap pemerintah Vučić semakin meningkat setelah sejumlah pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Serbia pada Januari lalu, mengundurkan diri di tengah skandal yang terungkap.Presiden Aleksandar Vučić, yang telah berkuasa sejak 2012, menghadapi kritik tajam atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sistemik di bawah pemerintahannya. Meski SNS tetap menjadi kekuatan politik dominan, popularitas Vučić mulai terkikis akibat tuduhan tersebut, yang diperkuat oleh laporan investigasi media independen seperti Balkan Insight. Protes yang awalnya damai kini semakin radikal, dengan aksi di parlemen menjadi simbol eskalasi perlawanan oposisi.Aksi di parlemen menuai kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Serbia menyebutnya sebagai “upaya destabilisasi negara,” sementara kelompok oposisi bersikeras bahwa ini adalah respons terhadap penutupan ruang demokrasi oleh SNS. Organisasi internasional, termasuk Uni Eropa yang telah lama memantau perkembangan demokrasi di Serbia sebagai kandidat keanggotaan, menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Juru bicara UE menyatakan kepada Reuters (5/3/2025) bahwa “kekerasan dalam institusi demokrasi tidak dapat diterima dan harus diselidiki secara menyeluruh.”Sementara itu, kondisi dua anggota parlemen yang terluka menjadi sorotan. Rumah sakit di Belgrad melaporkan bahwa salah satu korban dalam perawatan intensif, meningkatkan ketegangan politik lebih lanjut. Di luar gedung parlemen, ratusan demonstran berkumpul pada malam harinya, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu baru.Analis politik menilai insiden ini dapat menjadi titik balik bagi Serbia. “Pemerintah Vučić berada di persimpangan—mereka bisa memilih represi lebih keras atau membuka dialog dengan oposisi. Namun, dengan sikap keras Brnabić dan Vučić, opsi pertama tampak lebih mungkin,” ujar Milan Jovanović, seorang pengamat politik dari Universitas Belgrad, kepada Al Jazeera (5/3/2025).
Nasional
PIFA, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk memberikan prioritas pada penyelesaian proyek pembangunan base transceiver station (BTS) yang sedang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden setelah melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo dan Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin pagi (17/07/2023). “Saya ingin, yang pertama, di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan,” ujar Presiden. Presiden menekankan bahwa pembangunan BTS di seluruh tanah air, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), sangat penting untuk menyediakan layanan komunikasi digital kepada masyarakat. “Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau. Ini tugas beratnya di situ,” ujarnya. Selain melanjutkan proyek pembangunan BTS, Presiden juga meminta Budi Arie untuk memastikan bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan dunia yang sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan,” ujarnya. Presiden meyakini bahwa kehadiran Wamenkominfo Nezar Patria, yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan memiliki pengalaman di badan usaha milik negara (BUMN) serta satuan tugas (satgas) di bidang TIK, dapat mempercepat penyelesaian program-program strategis di Kemenkominfo dalam waktu kurang dari satu setengah tahun yang tersisa. “Semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya, sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas,” tandasnya. (yd)
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional jelang memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. “Masuk ke tahun politik ini yang tinggal satu tahun lagi, ada pilpres [pemilihan presiden], ada pileg [pemilihan legislatif], betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada,” tegas Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB), Rabu (11/1/2023), di Ballroom eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta. Pada kesempatan tersebut Kepala Negara mengungkapkan bahwa saat ini dunia dihadapi oleh kegentingan global dan diincar oleh ancaman dan risiko-risiko baik itu resesi global, resesi keuangan, krisis pangan dan energi, perang, hingga inflasi yang sangat tinggi. Untuk itu, ia pun mengingatkan agar semua pihak memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi kegentingan tersebut. “Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi [karena] mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini,” ucap Presiden. Presiden menambahkan, meskipun diguncang ketidakpastian global stabilitas perekonomian Indonesia saat ini cukup terjaga. Ekonomi Indonesia di kuartal III-2022 mampu tumbuh di angka 5,72 persen, tertinggi di antara negara anggota G20. Sementara itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 10,1 persen di 2021 menjadi 9,54 persen di tahun 2022. Begitu juga angka pengangguran, turun dari 7,1 persen di 2021 menjadi 5,9 persen di tahun 2022. Presiden menyampaikan, penurunan tersebut dipicu oleh peningkatan investasi di tanah air. “Karena daya saing kita yang semakin baik, didukung oleh infrastruktur yang pemerataannya kita lakukan di semua provinsi, alhamdulillah itu sangat mendukung sekali stabilitas ekonomi kita saat ini,” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di seluruh penjuru tanah air juga mendorong pemerataan investasi di Indonesia. “Sekarang ini di luar Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Di luar Jawa tahun 2022 sudah berada di angka 53 persen. Artinya, di Jawa hanya 47 [persen]. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta agar semua pihak tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, partai, dan lain-lain. “Kita harapkan dalam kontestasi politik pilpres maupun pileg, saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas," tegasnya. Di akhir pernyataannya Presiden juga menegaskan bahwa sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, namun eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. (yd)