PIFA, JaBar - Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun melalui portal Satu Data Kemenaker, sebanyak 18.815 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama satu tahun tersebut. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi teratas dibanding provinsi lain di Tanah Air.

Total kasus PHK secara nasional sepanjang 2025 mencapai 88.519 pekerja, dengan Jawa Barat menyumbang sekitar 21,26 persen dari total nasional. Diikuti Jawa Tengah dengan 14.700 pekerja ter-PHK, Banten 10.376 orang, DKI Jakarta 6.311 orang, dan Jawa Timur 5.949 orang. Konsentrasi industri manufaktur dan padat karya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya PHK massal.

Dalam rilis yang dikutip Media Indonesia, PHK di Jawa Barat terjadi hampir merata sepanjang tahun, dengan puncak terjadi pada Februari 2025 sebanyak 3.973 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Bulan September dan Juli juga mencatat angka signifikan, masing‑masing 2.050 dan 1.815 pekerja terkena PHK. Pola ini menunjukkan bahwa gelombang PHK bukan sekadar fenomena musiman, melainkan tren berkelanjutan yang perlu direspons serius.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Roy Jinto, menyampaikan keprihatinan terhadap angka PHK tertinggi di Jawa Barat. “Menanggapi laporan angka PHK di Jawa Barat terbesar tentu saja prihatin. Karena pemerintah berarti untuk menciptakan lapangan kerja sebagaimana janji kampanye politiknya Presiden maupun Gubernur Jawa Barat, tampaknya 1 tahun pemerintahan belum dapat dibuktikan, itu yang pertama,” kata Roy.

​

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menilai persoalan ketenagakerjaan di Jabar tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan jumlah angkatan kerja, melainkan juga kualitas dan pola rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Ia menekankan perlunya peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan vokasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menyatakan bahwa upaya penanggulangan PHK akan diperkuat melalui program seperti Magang Nasional dan berbagai pelatihan keterampilan untuk pencari kerja baru. Namun, banyak serikat pekerja menilai bahwa regulasi terkait Undang‑Undang Cipta Kerja masih mempermudah perusahaan melakukan PHK, sehingga perlu ada evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja.

Dengan angka PHK tertinggi di Jawa Barat, tekanan sosial dan ekonomi terhadap keluarga pekerja yang kehilangan mata pencaharian pun semakin meningkat. Kondisi ini menuntut langkah konkret, mulai dari perlindungan jaminan sosial, percepatan penyerapan tenaga kerja baru, hingga reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.