PIFA, Lokal - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan Barat, menjelang hari besar keagamaan di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (11/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji mengungkapkan terdapat kenaikan harga minyak goreng di beberapa daerah. Dia mengatakan akan menyelidiki penyebab kenaikan harga minyak goreng tersebut.

"Kita ini termasuk pusat produksi minyak goreng, nanti kita bersama Ditkrimsus Polda Kalbar, akan menyelidiki permasalahan ini. 20 persen dari produksi itu minimal harus untuk  pasar setempat," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta Bulog Kalbar untuk segera mendistribusikan 10 kilogram beras per kepala keluarga kepada masyarakat yang telah didata oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Hal ini agar kita dapat menekan angka inflasi, karena target saya April ini jangan sampai inflasi di atas 0,5. Kita maunya di angka kurang lebih 3," ujarnya.

Kemudian, lewat Perusda pihaknya mensubsidi dua ribu rupiah per kilo, supaya beras medium bisa dijual Rp 9.500. 

"Sementara, untuk gula pasir tidak masalah. Tepung terigu dan cabai itu semua stabil malah cenderung turun harganya," jelasnya.

Selain itu, gubernur mengungkapkan ada beberapa komponen terkait pengendalian inflasi yang tidak bisa diintervensi oleh Pemprov Kalbar. Hal ini karena kewenangannya berada di pusat.

"Kita menyayangkan ada beberapa komponen inflasi seperti harga gas, harga bbm, tarif transportasi atau angkutan, cukai rokok itu tidak bisa diintervensi, padahal itu juga termasuk penyumbang inflasi," ungkapnya.

Rapat turut dihadiri Panglima Kodam XII/TPR, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar  Harisson, perwakilan Bank Indonesia Kalbar, perwakilan Polda Kalbar, bupati/wali kota se-Kalbar atau yang mewakili dan beberapa kepala SKPD. (ap)