Joao Felix Resmi Gabung Al-Nassr, Siap Reuni dengan Ronaldo dan Jorge Jesus
Sports | Kamis, 31 Juli 2025
Joao Felix. Al-Nassr
Sports | Kamis, 31 Juli 2025
Politik
PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Dalam jumpa pers di DPP PDIP Jakarta, Selasa (24/12), Ronny menilai kasus hukum yang menjerat Hasto adalah politis. Ia menyebut bahwa kasus ini selalu dijadikan teror kepada Hasto sejak lantang mengkritik pemerintahan Jokowi."Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny.PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12). Pemecatan dilakukan dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Ronny menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto dan menilai KPK melakukan cipta kondisi dengan membocorkan SPDP yang bersifat rahasia.Ronny mengatakan PDIP akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif, namun menilai kasus suap yang menjerat Hasto sebagai bentuk politisasi hukum. "Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum," ujarnya.Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga terlibat menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR 2019-2024 melalui jalur PAW. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah politisasi hukum, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi menuntut pencopotan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kementerian Agama, Jakarta pada Jumat (4/3) siang ini. Demo bertajuk Aksi Bela Islam ini digelar merespons pernyataan Yaqut sebelumnya yang dinilai telah menyamakan suara azan masjid dengan suara gonggongan anjing. "Hari ini insya Allah jadi. Setelah bada Jumat semua bisa merapat langsung ke Kementerian Agama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/3), demikian dikutip PIFA dari media tersebut. Namun, Novel mengaku tidak mengetahui secara pasti estimasi massa aksi yang akan hadir dalam demo siang hari ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Aksi tersebut tidak hanya terbatas di Jakarta saja, tapi akan digelar di Kanwil Kemenag seluruh Indonesia. "Aksi ini aksi serempak. Karena memang Dari PA 212 mengimbau agar di daerah manapun agar menggelar aksi," terangnya. Novel juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aksi lanjutan sampai tuntutan utama demonstrasi hari ini, yakni pencopotan Yaqut dari jabatannya sebagai menteri berhasil terpenuhi. "Kami sedang mempersiapkan aksi bela islam lawan penista agama berjilid-jilid sampai Yaqut dipenjara atau dicopot," kata dia. Sebagai informasi, Menag Yaqut sebelumnya telah dilaporkan beberapa pihak ke kepolisian terkait pernyataan gonggongan anjing saat menjelaskan aturan sepiker masjid dan musala untuk azan dan kegiatan lainnya. Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri pertemuan dengan tokoh agama, di Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau, Rabu (23/2) lalu. Namun melansir CNN Indonesia (4/3), Kemenag sudah mengklarifikasi bahwa Yaqut sama sekali tak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dalam pernyataannya. (yd)
Internasional
PIFA, Internasional - Pada Rabu (19/6), Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani sejumlah perjanjian penting saat bertemu di Pyongyang. Salah satu perjanjian tersebut adalah pakta pertahanan bersama yang diberi judul "Kemitraan Strategis Komprehensif". Pakta ini mencakup klausul pertahanan bersama jika terjadi agresi terhadap salah satu negara. "Perjanjian kemitraan komprehensif yang ditandatangani hari ini antara lain memberikan bantuan timbal balik jika terjadi agresi terhadap salah satu pihak dalam perjanjian ini," kata Putin, dikutip Reuters. Selain itu, Putin juga mengumumkan bahwa Rusia terbuka untuk bekerja sama secara militer dengan Korea Utara. Dia menyinggung tindakan negara-negara Barat yang mengirim senjata jarak jauh ke Ukraina yang digunakan dalam perang, yang menurutnya melanggar perjanjian internasional besar. "Sehubungan dengan hal ini, Rusia tak mengecualikan pengembangan kerja sama teknis militer dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (nama resmi Korut)," ujarnya. Kim Jong Un memuji langkah strategis Rusia yang signifikan dalam mendukung Korea Utara. Dia menegaskan bahwa pakta tersebut akan memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan antara kedua negara. Kim juga menekankan bahwa perjanjian ini bersifat "cinta damai dan defensif." "Hubungan kedua negara telah meningkat ke tingkat aliansi yang lebih tinggi," kata Kim. Kesepakatan baru antara Putin dan Kim ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menilai bahwa pakta tersebut dapat memicu perubahan dramatis dalam keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea. Kunjungan Putin ke Korea Utara, yang dimulai pada hari Rabu, menarik perhatian dunia, terutama Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyuarakan kekhawatiran atas hubungan yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara. "[Ini adalah] tren yang harus menjadi perhatian besar bagi siapa pun yang tertarik menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea," kata Jean-Pierre. (