PIFA.CO.ID, NASIONAL - Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan telah mempersiapkan langkah hukum terhadap empat orang yang diduga menyebarkan tuduhan palsu terkait ijazah Presiden Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini disampaikan oleh Yakup Hasibuan, salah satu anggota tim kuasa hukum Jokowi, usai melakukan pertemuan dengan kliennya di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (22/4).

Yakup mengungkapkan bahwa timnya telah mengumpulkan berbagai bukti dan dokumen pendukung yang cukup kuat sebagai dasar pelaporan kepada pihak kepolisian. "Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," ujarnya.

Ia menambahkan, langkah hukum ini akan segera diambil setelah mendapatkan instruksi langsung dari Jokowi. "Persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," jelasnya.

Meski demikian, Yakup menolak membeberkan identitas maupun latar belakang pihak-pihak yang akan dilaporkan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa terdapat indikasi tindak pidana dalam tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kredibilitas ijazah Presiden Jokowi.

Pertemuan yang dilakukan antara Jokowi dan tim kuasa hukum juga membahas perkembangan langkah-langkah hukum yang akan diambil, menyusul semakin meluasnya polemik soal keaslian ijazah kepala negara tersebut. Namun, saat dimintai keterangan oleh wartawan usai pertemuan, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut. "Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya, silakan," kata Jokowi singkat.

Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi kembali mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Gugatan terbaru bahkan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin (14/4) dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, yang mempertanyakan keabsahan ijazah tingkat SMA milik Jokowi.

Tidak hanya itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Selasa (15/4) juga mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi dan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi. Aksi serupa kembali digelar pada Rabu (16/4), ketika sekelompok massa mendatangi kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah, guna menuntut pembuktian secara langsung.

Menanggapi permintaan tersebut, Jokowi menolak menunjukkan dokumen ijazah secara langsung. Ia menilai tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan dari TPUA yang menurutnya tidak memiliki otoritas resmi dalam perkara ini.

Langkah hukum yang sedang disiapkan ini menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi mulai mengambil sikap tegas terhadap kampanye tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik dan merongrong legitimasi pribadinya sebagai pemimpin negara.