Jokowi: Kepercayaan Masyarakat kepada Pemimpin Jadi Fondasi Perdamaian
Politik | Sabtu, 5 September 2026
Antara
Politik | Sabtu, 5 September 2026










Internasional

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengakui terdapat perbedaan pendekatan antara Washington dan Israel dalam menangani konflik dengan Iran, meski kedua negara dinilai tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam wawancara dengan Fox News, Vance menegaskan perbedaan tersebut lebih terkait metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, bukan sasaran akhir yang ingin diraih. "Saya tidak tahu apakah ada perbedaan tujuan. Kadang-kadang yang berbeda hanyalah cara mencapai tujuan tersebut," kata Vance. Menurut Vance, Israel selama ini merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat. Namun, Presiden AS Donald Trump memilih tetap membuka ruang negosiasi dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. "Presiden Amerika Serikat telah mengatakan berbeda dengan beberapa unsur dalam pemerintahan Israel, kami akan memberikan kesempatan bagi proses negosiasi ini," ujarnya. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Vance melontarkan kritik terhadap Israel terkait operasi militernya yang berkelanjutan di Lebanon. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, ia mengingatkan para pemimpin Israel agar memahami posisi mereka yang sangat bergantung pada dukungan Washington. "Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang bersimpati kepada negara Israel saat ini. Dan kebetulan ia adalah pemimpin negara adidaya dunia," kata Vance. Ia juga menegaskan bahwa Israel seharusnya tidak mengambil langkah yang dapat merusak hubungan dengan sekutu terkuatnya tersebut. Vance berulang kali mengingatkan Israel agar tidak menjauh dari kepentingan dan tujuan Amerika Serikat, terutama mengingat ketergantungan Tel Aviv terhadap persenjataan dan dukungan militer dari Washington. Sementara itu, Trump dalam wawancara terpisah dengan Financial Times menyatakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada akhirnya harus menerima kesepakatan yang sedang dirundingkan AS dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdamaian pada 17 Juni. Penandatanganan dilakukan secara jarak jauh oleh Trump dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. MoU tersebut memuat 14 poin kesepakatan yang masih akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan lanjutan selama 60 hari. Sejumlah pihak menilai isi kesepakatan itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan pihak lainnya. Menurut laporan CNN yang mengutip seorang pejabat Israel, Netanyahu disebut berupaya memengaruhi isi kesepakatan akhir yang sedang dinegosiasikan. Delegasi AS dan Iran dijadwalkan kembali bertemu di Swiss untuk melanjutkan pembahasan teknis terkait implementasi kesepakatan tersebut. Trump juga dikabarkan mulai tidak nyaman dengan berbagai lobi yang dilakukan Israel agar AS mengambil langkah militer terhadap Iran. Ia meminta Israel bersikap lebih tenang dalam menyikapi perkembangan terbaru. "Terkadang kamu hanya perlu tenang dan menggunakan akal sehatmu," kata Trump. Keputusan Trump untuk menempuh jalur diplomasi dengan Iran disebut turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Menurutnya, penutupan Selat Hormuz dapat memicu krisis pasokan minyak dunia. Trump bahkan memperingatkan bahwa cadangan minyak global dapat mengalami tekanan serius jika jalur pelayaran strategis tersebut tetap ditutup dalam waktu lama, sehingga mendorong Washington memilih penyelesaian melalui negosiasi dibandingkan konfrontasi militer.
Politik

PIFA, Politik -Diwawancarai oleh TV Israel dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir, membuat pernyataan kontroversial yang mengguncang dunia. Dalam wawancara tersebut, ia dengan tegas mengklaim perbedaan hak antara orang Yahudi dan orang Arab di Tepi Barat, yang olehnya disebut sebagai Yudea dan Samaria sesuai dengan nama dalam Alkitab. Pernyataan ini telah memicu perdebatan panas tentang isu Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar negeri. “Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab,” sebut Ben-Gvir. Bella Hadid, supermodel Amerika yang memiliki akar Palestina, merespons tajam pernyataan Ben-Gvir melalui akun Instagramnya yang memiliki hampir 60 juta pengikut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya menguatkan pandangan bahwa Israel adalah rezim apartheid yang memberlakukan supremasi Yahudi. Namun, di tengah kontroversi ini, banyak pendukung Israel yang menentang label apartheid, dengan alasan bahwa istilah ini seharusnya hanya merujuk kepada Afrika Selatan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas membantah tuduhan apartheid dalam wawancara dengan media Amerika. Menurutnya, ancaman nyata di kawasan tersebut adalah upaya untuk menghancurkan etnis Yahudi. Namun, para ahli berpendapat bahwa Israel, meskipun secara resmi belum mencaplok Tepi Barat, telah menguasainya selama lebih dari 50 tahun. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan antara penduduk Israel dan Palestina di wilayah tersebut. Sejumlah peneliti dan pengamat, seperti Samuel Hyde, yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan, berpendapat bahwa Israel tidak dapat dianggap sebagai negara apartheid yang sah karena belum mencaplok wilayah Tepi Barat. N amun, banyak warga Palestina yang berpendapat sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa pemukim Israel di Tepi Barat diatur oleh hukum sipil Israel, memberikan mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Perdebatan ini semakin memanas dengan tuduhan bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Organisasi pro-Israel berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk menghapuskan negara Yahudi dan menggantikannya dengan penghapusan orang Yahudi. Sementara itu, sisa dunia terus memantau perkembangan situasi ini dengan keprihatinan, sambil berharap agar perjanjian perdamaian yang dijanjikan dalam Perjanjian Oslo hampir 30 tahun lalu dapat segera terwujud, mengakhiri ketidaksetaraan dalam perlakuan di wilayah tersebut. (hs)
Lokal

Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat meminta agar para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, untuk mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan oleh BEM UI. “Di satu sisi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden. Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah,” kata Herzaki dalam rilisnya, Kamis (1 Juli 2021). Ia berharao, pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. “Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah,” pintanya. Namun, ia juga berharap, jangan pula kemudian beasiswa mahasiswa tersebut ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum. “Di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik,” ucapnya. “Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden,” lanjutnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, tanggapannya usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021) Jokowi mengatakan bahwa, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan.