Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan koruptor. (Dok. BPMI Setpres)

PIFA, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap data mengenai pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2004 hingga 2022.

"Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344 termasuk Ketua DPR dan Ketua DPRD," ungkap Jokowi di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat," ungkap Jokowi lagi.

Presiden menekankan bahwa jumlah pejabat yang terlibat korupsi tersebut terlalu tinggi. Dalam sambutannya, Jokowi bahkan menantang untuk mencari negara lain yang berhasil memenjarakan pejabat dalam jumlah sebanyak di Indonesia.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tandas Jokowi.

Meski sudah banyak pejabat yang dipenjarakan, Jokowi menyayangkan bahwa korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya efek jera terhadap pejabat lainnya dan mempertanyakan apakah kasus korupsi bisa berkurang jika tindakan hukum tidak mampu memberikan efek preventif.

"Dengan begitu banyaknya orang, pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi," kata Jokowi. (ad)

PIFA, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap data mengenai pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia selama periode 2004 hingga 2022.

"Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344 termasuk Ketua DPR dan Ketua DPRD," ungkap Jokowi di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat," ungkap Jokowi lagi.

Presiden menekankan bahwa jumlah pejabat yang terlibat korupsi tersebut terlalu tinggi. Dalam sambutannya, Jokowi bahkan menantang untuk mencari negara lain yang berhasil memenjarakan pejabat dalam jumlah sebanyak di Indonesia.

"Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," tandas Jokowi.

Meski sudah banyak pejabat yang dipenjarakan, Jokowi menyayangkan bahwa korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya efek jera terhadap pejabat lainnya dan mempertanyakan apakah kasus korupsi bisa berkurang jika tindakan hukum tidak mampu memberikan efek preventif.

"Dengan begitu banyaknya orang, pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi," kata Jokowi. (ad)

0

0

You can share on :

0 Komentar