Jokowi: Seluruh Presiden di Dunia Sekarang Ini Nggak Ada yang Sekuat Pak Prabowo
Indonesia | Selasa, 18 Februari 2025
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Dok. Kemenpanrb)
Indonesia | Selasa, 18 Februari 2025
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengajak generasi muda Kota Pontianak untuk terus melestarikan budaya daerahnya. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Diskusi Kebudayaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Pontianak (IMM Pontianak), Rabu (10/1/2023). Pada kesempatan tersebut, Legislator Dapil Kalbar 2 ini turut menekankan tentang pentingnya budaya. Dia menilai, budaya bagian terpenting dan selalu melekat dalam identitas kultural suatu bangsa. “Saya menekankan bahwa Budaya adalah bagian terpenting dan melekat sebagai identitas kultural suatu bangsa,” ujarnya. Kepada kader IMM Pontianak, terkhusus pemuda/i Pontianak, Bang Amin-sapaan akrabnya juga meminta agar mereka terus melestarikan budaya daerahnya. “Oleh karenanya saya meminta agar seluruh kader IMM Pontianak dan khususnya pemuda kota Pontianak untuk terus melestarikan budaya daerah kita,” tambah dia. Sebagai informasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pontianak merupakan organisasi gerakan mahasiswa Islam yang berada di Universitas Muhammadiyah (UM) Kota Pontianak. Organisasi ini sebagai otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. (yd)
Politik
PIFA, Politik - Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara mengenai penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Muzani menegaskan bahwa lembaganya menghormati langkah KPK dalam upaya menyelamatkan keuangan negara. “MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6). Ia mengatakan, MPR akan menunggu hasil penyidikan dan penjelasan dari pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. “Apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya, dan tindakan-tindakan berikutnya,” imbuhnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa satu orang penyelenggara negara telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan gratifikasi dalam kasus ini mencapai sekitar Rp17 miliar dan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. “Masih terus dihitung dan KPK juga mendalami berbagai informasi terkait dengan pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut,” ujar Budi, Senin (23/6) malam. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR dalam kasus tersebut, baik dari periode 2019–2024 maupun 2024–2029. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari Sekretariat MPR. “Tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari Sekretariat, atau dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Ma’ruf Cahyono,” ujar Siti dalam keterangannya, Sabtu (21/6). KPK belum mengungkap identitas tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, dan proses penyidikan masih terus berlangsung.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Hingga 28 April 2022, pemerintah telah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp70,37 triliun atau 15,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp455,62 triliun. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2022) siang. “Terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasinya adalah 15,4 (persen) atau Rp70,37 triliun,” kata Airlangga. Secara rinci, Airlangga memaparkan, realisasi untuk Klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp11,87 triliun atau 9,7 persen dari alokasi sebesar Rp122,54 triliun. Realisasi ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, klaim pasien, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan dan penanganan COVID-19 melalui Dana Desa. “Ini baik untuk insentif klaim nakes, klaim pasien, perpajakan kesehatan, dan Dana Desa,” tambahnya. Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Masyarakat mencapai Rp49,27 triliun atau 31,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun. Realisasi program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,15 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp5,8 riliun untuk 19,3 juta KPM, BLT Desa Rp7,47 triliun untuk 6,12 juta KPM, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) Rp1,7 triliun, dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun. Sementara itu, realisasi untuk Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar Rp9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan. “Penguatan Pemulihan Ekonomi 5,2 persen ataupun Rp9,2 triliun, baik itu di sektor pariwisata, ICT, dukungan UMKM, dan perpajakan,” tutupnya. (yd)