Jokowi meneken aturan Ormas Keagamaan kelola tambang. (Kompas.com)

Jokowi Teken Aturan Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Indonesia | Minggu, 2 Juni 2024

PIFA, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan izin bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Aturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan telah diundangkan pada Kamis (30/5).

Peraturan baru ini menambahkan Pasal 83A yang secara eksplisit memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi Pasal 83A (1) PP 25/2024.

WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Meskipun demikian, peraturan ini menetapkan bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha tersebut tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (3).

Selain itu, Pasal 83 (4) menyatakan bahwa kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Ormas keagamaan yang diatur dalam pasal ini adalah yang menjalankan kegiatan ekonomi dan bertujuan memberikan pemberdayaan ekonomi bagi anggota maupun masyarakat/umat.

Berikut beberapa daftar ormas keagamaan besar di Indonesia:

Islam
Di Indonesia terdapat lebih dari 100 organisasi kemasyarakatan Islam dengan jaringan luas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Mathlaul Anwar.

Kristen
Ormas Kristen yang ada di Indonesia termasuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Gabungan Gereja Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Bala Keselamatan (BK) Salvation Army, dan Persekutuan Gereja- gereja Tionghoa di Indonesia (PGTI).

Katolik
Ormas Katolik di RI antara lain Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Wanita Katolik RI (WKRI), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI).

Buddha
Majelis agama Buddha di RI meliputi Majubuthi (Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia), Majubumi (Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia), Mahabudhi (Majelis Mahayana Buddhis Indonesia), MUNI (Majelis Umat Nyingma Indonesia), dan ZFZ Kasogatan (Zhenfo Zong Kasogatan).

Hindu
Ormas keagamaan Hindu di Indonesia termasuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Prajaniti Hindu Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

Khonghucu
Ormas keagamaan Khonghucu di Indonesia mencakup Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin).

Spanyol

| Minggu, 16 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Sekda Lantik 87 Pejabat Pengawas di Lingkungan Kabupaten Ketapang

Berita Ketapang, PIFA - Mewakili Bupati Ketapang Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si melantik dan mengambil sumpah jabatan 87 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang diselenggarakan di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (25/01/2022) Siang. Untuk diketahui sebelumnya pada paginya juga telah dilakukan pelantikan sebanyak 113 pejabat administrator oleh wakil Bupati Ketapang. Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana (staff). "Saudara-saudara sebagi pejabat pengawas (eselonIV) bwrtugas membantu pejabat administrator (eselon III) dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan," ujar Beliau membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang. Lebih lanjut disampaikan Beliau bahwa visi misi Bupati Ketapang bisa dicapai hanya dengan kebersamaan dan kesatuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. "Maka dari itu mari kita bekerja dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang terbaik dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan saling bersinergi dalam situasi yang kondusif." pungkasnya. (rs)

Ketapang

| Kamis, 27 Januari 2022

Nasional

Seleb TikTok Satria Mahathir Ditangkap Polisi Terkait Kasus Pengeroyokan Anak Anggota DPRD Kepri

PIFA, Nasional - Seleb TikTok yang dikenal dengan nama 'Cogil', atau Satria Mahathir, resmi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Barelang. Kasus tersebut terkait dugaan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kepri bersama tiga rekannya. Menurut informasi yang dihimpun, Satria Mahathir bersama ketiga rekannya, dengan inisial SM, AS, DJ, dan RS, diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan yang menimpa anak anggota DPRD Kepri. Keempatnya telah diamankan dan saat ini berada di tahanan Polresta Barelang. Pada Jumat (5/1/2024), Satria Mahathir 'Cogil' dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Satreskrim Polresta Barelang. Dalam penampakannya, ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memakai kacamata. Satria terlihat menunduk sepanjang konferensi pers. Ditanya oleh wartawan usai konferensi pers, Satria Mahathir menyampaikan pesan agar masyarakat tidak perlu merasa takut. "Jangan merasa takut," ujarnya sambil digiring ke ruang tahanan Polresta Barelang, seperti dikutip dari Detikcom. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Dwi Ramadhanto, menjelaskan bahwa keempat tersangka, termasuk Satria Mahathir, diamankan atas kasus pengeroyokan tersebut pada tanggal 4 Januari 2024 kemarin. "Kami telah mengamankan 4 orang. Inisial SM, AS, DJ, dan RS atas kasus pengeroyokan," kata Kompol Ramadhanto. (ad)

Barelang

| Jumat, 5 Januari 2024

Lokal

Kalbar Jadi Tuan Rumah Forum BIMP-EAGA ke-25

Berita Kalbar, PIFA - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), akan menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi tingkat menteri dalam forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25. Forum bergensi tersebut rencananya akan pusatkan di Ibu Kota Provinsi Kalbar yakni, Kota Pontianak. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson memastikan proses persiapan pertemuan tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25 hingga saat ini terus dimatangkan. Pertemuan ekonomi tingkat menteri forum BIMP-EAGA tersebut direncanakan akan diselengarakan pada 23 hingga 26 November mendatang. "Kalbar siap menjadi tuan rumah penyelengaraan pertemuan tingkat Menteri ke 25 kerjasama ekonomi Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25," ucap Sekda Kalbar Harisson pada Senin (30/5/2022). Harisson menyebutkan pertemuan tersebut akan dihadiri pejabat setingkat menteri berjumlah enam orang, setingkat eselon I (Senior Official) berjumlah enam orang, sekretariat nasional BIMP-EAGA berjumlah enam orang, Lalu setingkat eselon I (focal poin CWGS setiap negara anggota BIMP-EAGA) berjumlah 32 orang, Kemudian setingkat eselon I (development partner) berjumlah empat orang, Serta perwakilan daerah setingkat Gubernur di wilayah BIMP-EAGA setiap negara berjumlah 23 orang. "Pembicaan pertemuan tersebut diantaranya terkait Entikong Tebedu dimana telah diusulkan menjadi Special Border Economic Zone (SBEZ)," tuturnya. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga akan dilakukan penandatangan Letter of Intent (LoI) One Borneo Quarantine Initiative sehingga akan ada integrasi karantina BIMP-EAGA di wilayah Borneo. Hal tersebut dalam upaya menjaga kepulauan Borneo dari perdagangan ilegal dan penyelundupan, pergerakan material biologi yang berbahaya serta masuknya hama dan penyakit. Lalu selanjutnya terkait Community Based Eco Tourism (CBET) Lake Sentarum National Park PARK. "Kita memiliki taman nasional Danau Sentarum dengan koleksi satwa liar dan alam yang indah," katanya. Harisson menyebutkan hal lain yang akan dibahas yakni terkait kerja sama bidang kelistrikan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia yang telah operasional sejak 21 Januari 2016, dengan kapasitas mencapai 213 MW serta mengaliri listrik ke 80.000 rumah tangga. "Lalu pembangunan Nanga Badau international frieght terminal, pembangunan Aruk Sambas international frieght terminal serta upgrading Supadio International Airport," jelasnya. Dirinya mengungkapkan pemerintah Provinsi Kalbar akan menampilkan berbagai potensi yang dimiliki untuk menarik investasi. Terlebih Kalbar memiliki potensi yang sangat besar, sehingga forum tersebut bisa memberikan dampak baik terutama bagi perkembang ekonomi di Provinsi Kalbar. "Kita akan menampilkan potensi di Kalbar yang diharapkan mampu menarik investasi dari negara anggota BIMP-EAGA maupun negara lain," tutup Harisson. (ja)

Ketapang

| Kamis, 27 Januari 2022

Barelang

| Jumat, 5 Januari 2024

Kalbar

| Selasa, 31 Mei 2022