Foto: Detikcom

Foto: Detikcom

Berandascoped-by-BerandaNasionalscoped-by-NasionalJusuf  Kala Bela SBY Atas Kritikan yang Dilontarkan Sekjen PDIP

Jusuf  Kala Bela SBY Atas Kritikan yang Dilontarkan Sekjen PDIP

Jakarta | Jumat, 29 Oktober 2021

Berita Nasional, PIFA - Jusuf Kalla (JK) memberikan pembelaan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai disindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tanpa bermaksud membandingkan, JK menyebut banyak keputusan diambil dalam rapat di era kepemimpinan keduanya.

"Saya sebagai Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan Menteri dari zaman Gus Dur dan Ibu Megawati, perlu menjelaskan sesuai pengalaman saya," kata JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/10/2021).


JK menyebut setiap pemimpin Indonesia memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Hal ini juga dialami oleh JK saat mendampingi SBY dan Presiden Jokowi sebagai wakil di era yang berbeda. 

Berikut penjelasan resmi JK soal gaya kepemimpinan keduanya:

Sudah 7 (tujuh) Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi.

Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas.

Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT.

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.

Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Rapat rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

Pada pemerintahan SBY, langkah langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Pembentukan BRR yang berhasil merekonstruksi Aceh pasca tsunami. Demikian pula penanganan bencana alam Jogya dan Padang.

Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Hal yang sama pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil.

Rekomendasi

Foto:  Dua Pemain Baru Keturunan Belanda Dikabarkan Segera Gabung Timnas Indonesia | Pifa Net

Dua Pemain Baru Keturunan Belanda Dikabarkan Segera Gabung Timnas Indonesia

Indonesia
| Rabu, 8 Januari 2025
Foto: Witan Sulaeman Kritik Jumlah Peserta Piala Presiden 2025 yang Hanya Enam Klub | Pifa Net

Witan Sulaeman Kritik Jumlah Peserta Piala Presiden 2025 yang Hanya Enam Klub

Sports
| Jumat, 4 Juli 2025
Foto: Mahalini Raharja Jalani Ibadah Umrah Pertama Bersama Rizky Febian | Pifa Net

Mahalini Raharja Jalani Ibadah Umrah Pertama Bersama Rizky Febian

Pifabiz
| Sabtu, 11 Januari 2025
Foto: Bologna Bakal Jumpa AC Milan di Final Coppa Italia 2024/2025 | Pifa Net

Bologna Bakal Jumpa AC Milan di Final Coppa Italia 2024/2025

Italia
| Jumat, 25 April 2025
Foto: Timnya Lagi Tak Stabil, Matthijs De Ligt Tegaskan Target MU Juara Liga Europa | Pifa Net

Timnya Lagi Tak Stabil, Matthijs De Ligt Tegaskan Target MU Juara Liga Europa

Inggris
| Kamis, 6 Maret 2025
Foto: Pep Guardiola Santai Hadapi Kritik, Yakin Tak Bakal Dipecat Man City | Pifa Net

Pep Guardiola Santai Hadapi Kritik, Yakin Tak Bakal Dipecat Man City

Inggris
| Selasa, 11 Februari 2025
Foto: Pengacara Vadel Badjideh Pertimbangkan untuk Laporkan Putri Nikita Mirzani | Pifa Net

Pengacara Vadel Badjideh Pertimbangkan untuk Laporkan Putri Nikita Mirzani

Jakarta
| Rabu, 26 Februari 2025
Foto: Shin Tae-yong: Selamat Tahun Baru, Indonesia Jaya Menuju Piala Dunia!   | Pifa Net

Shin Tae-yong: Selamat Tahun Baru, Indonesia Jaya Menuju Piala Dunia!

Indonesia
| Kamis, 2 Januari 2025
Foto: Klasemen Liga Italia: Perebutan Scudetto Menegangkan hingga Laga Terakhir! | Pifa Net

Klasemen Liga Italia: Perebutan Scudetto Menegangkan hingga Laga Terakhir!

Italia
| Senin, 19 Mei 2025
Foto: Bintang Emon Ajak Tolak Revisi UU TNI: Perjuangkan Sebelum Digital Dibatasi | Pifa Net

Bintang Emon Ajak Tolak Revisi UU TNI: Perjuangkan Sebelum Digital Dibatasi

Indonesia
| Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkait

Internasional

Foto: Indonesia Dukung Perdamaian di Ukraina | Pifa Net

Indonesia Dukung Perdamaian di Ukraina

PIFA, Internasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap Indonesia bahwa terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dan mitra yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/05/2023). “Presiden Zelenskyy, saya ikuti terus perkembangan situasi di Ukraina. Turut berduka atas korban yang terus berjatuhan,” ungkap Presiden Jokowi dalam pengantarnya, dikutip dari laman Setkab RI. “Indonesia siap jadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” tambah Presiden Jokowi. Sementara itu, Presiden Zelenskyy menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina. Presiden Zelenskyy masih ingat bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu dari pemimpin negara yang pertama berkunjung ke Kyiv di tengah situasi sulit yang dihadapi Ukraina. “Saya ingat kedatangan Yang Mulia termasuk yang pertama ke Ukraina. Terima kasih dan kami akan selalu ingat,” tutur Zelenskyy. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga berbicara mengenai masalah pangan, sebagaimana yang telah dibahas di Kyiv beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan Black Sea Grain Initiative. “Saya sambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan. Ini sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia,” ungkap Presiden Jokowi. Selain masalah pangan, pertemuan juga membahas tentang bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina. Presiden Jokowi menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan Ukraina terkait tersebut. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Zelenskyy yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (yd)

Ukraina
| Minggu, 21 Mei 2023

Lokal

Foto: BPK Kalbar Serahkan LHP dan IHPD TA 2024, Pemprov Kalbar Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut | Pifa Net

BPK Kalbar Serahkan LHP dan IHPD TA 2024, Pemprov Kalbar Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut

PIFA, Lokal – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Kalbar.Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.Acara ini turut disaksikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, jajaran Pimpinan DPRD Provinsi, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson. Hadir pula pejabat struktural dan fungsional dari BPK Kalbar, termasuk Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar I, John Ferdinand Rotinsulu, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar II, Saepuloh, Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan, Mochammad Imam Asyhari, serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar.Dalam sambutannya, Raden Yudi Ramdan Budiman menegaskan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. “Komitmen kami di BPK adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Hal ini bukan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara dan daerah,” ujarnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan penghargaan WTP keenam berturut-turut yang diraih oleh Pemprov Kalbar sejak Tahun Anggaran 2020, mencerminkan konsistensi dan kesungguhan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.Namun, BPK juga mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Di antaranya adalah kekurangan volume dan ketidaksesuaian harga satuan dalam paket pekerjaan konstruksi pada empat SKPD, pengelolaan kas yang belum memadai di Bendahara Penerimaan Bapenda, serta permasalahan dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap, termasuk aset yang belum diketahui keberadaannya.“BPK menghimbau agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengimplementasikan SIPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SIPD ini juga merupakan langkah penting dalam mendukung program nasional dan strategi pencegahan korupsi,” tambahnya.Ia juga menekankan bahwa capaian opini WTP bukan hanya sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan harus menjadi cerminan pemanfaatan sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi kepada BPK dan tim pemeriksa atas kinerja mereka. Ia mengapresiasi profesionalisme dan integritas yang ditunjukkan selama proses audit berlangsung, serta menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh temuan dalam laporan ditindaklanjuti secara konkret. Gubernur juga berjanji akan memantau langsung langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh masing-masing kepala perangkat daerah.Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, turut memberikan pernyataan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. “Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus kita tingkatkan agar kinerja pemerintahan Provinsi Kalbar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat dapat tercapai,” ujarnya.

Kalbar
| Selasa, 3 Juni 2025

Internasional

Foto: Daftar Kuota Peserta Haji per Provinsi Tahun 2022 | Pifa Net

Daftar Kuota Peserta Haji per Provinsi Tahun 2022

Berita Internasional, PIFA - Kementerian Agama telah menetapkan alokasi kuota haji tahun 2022 untuk setiap provinsi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Keputusan Menag (KMA) Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M menyampaikan, jemaah haji yang telah melunasi biaya haji namun tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun ini akan diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan tahun depan. “Jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” pungkasnya. Berdasarkan KMA tersebut, berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1443 H/ 2022 M: Sumatra 1. Aceh: 1.999 2. Sumatra Utara: 3.802 3. Sumatra Barat: 2.106 4. Riau: 2.304 5. Kepulauan Riau: 589 6. Jambi: 1.328 7. Sumatra Selatan: 3.201 8. Kepulauan Bangka Belitung: 486 9. Bengkulu: 747 10. Lampung: 3.219 Jawa-Bali 11. DKI Jakarta: 3.619 12. Banten: 4.319 13. Jawa Barat: 17.679 14. Jawa Tengah: 13.868 15. Daerah Istimewa Yogyakarta: 1.437 16. Jawa Timur: 16.048 17. Bali: 319 Nusa Tenggara 18. Nusa Tenggara Barat: 2.054 19. Nusa Tenggara Timur: 305 Kalimantan 20. Kalimantan Barat: 1.150 21. Kalimantan Tengah: 736 22. Kalimantan Selatan: 1.743 23. Kalimantan Timur: 1.181 24. Kalimantan Utara: 190 Sulawesi 25. Sulawesi Utara: 326 26. Gorontalo: 447 27. Sulawesi Tengah: 910 28. Sulawesi Barat: 663 29. Sulawesi Selatan: 3.320 30. Sulawesi Tenggara: 922 Maluku-Papua 31. Maluku: 496 32. Maluku Utara: 491 33. Papua Barat: 330 34. Papua: 491 (yd) 

Arab Saudi
| Rabu, 27 April 2022
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5