Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaludin meminta maaf atas munculnya polemik usulan tarif parkir mobil hingga Rp60 ribu per jam.

Permintaan maaf itu disampaikan Budi dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9). Ia mengakui munculnya usulan tersebut merupakan kesalahan dari pihaknya.

Budi menjelaskan, angka Rp60 ribu per jam masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, pihaknya juga tidak mengetahui bahwa usulan tersebut telah masuk dan kemudian menjadi perhatian publik.

"Mungkin tadi saya sudah jelaskan juga bahwa ini ada kesalahan di kami, ya saya sebagai Kepala Dinas. Dan sebenarnya kami juga pada saat itu tidak tahu, Pak, bahwa ada usulan (kenaikan tarif) ini masuk seperti itu," kata Budi, dikutip dari detik.com.

Budi kembali menegaskan bahwa tarif parkir hingga Rp60 ribu per jam belum ditetapkan.

Ia menyebut polemik tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dishub DKI, terutama dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan setiap rencana kebijakan kepada DPRD.

"Ya tapi memang ini kesalahan kami, ya kesalahan kami. Dan ini memang usulan yang belum final untuk dimasukkan seperti itu," ujarnya.

Ke depan, Budi mengatakan Dishub DKI akan memperkuat koordinasi dengan DPRD sebelum menyampaikan atau memasukkan usulan kebijakan yang berpotensi menimbulkan perhatian publik.

"Dan sekali lagi, kami mohon maaf terkait kondisi ini, dan ke depan segala kebijakan akan kami komunikasikan terlebih dahulu, ya, dan melibatkan juga Komisi B," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkap adanya usulan perubahan tarif parkir dengan sistem zonasi.

Dalam skema tersebut, tarif parkir dapat dibedakan berdasarkan nilai ekonomi kawasan. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi berpotensi dikenakan tarif lebih mahal.

Jupiter menyebut sejumlah kawasan seperti SCBD, Menteng, Senayan hingga wilayah Jakarta Selatan berpotensi masuk dalam zona dengan tarif lebih tinggi.

"Jadi nanti mau dibuat sistem zonasi. Misalnya daerah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian daerah seperti Bandung Indah, terus daerah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu ambang batas tertingginya sampai Rp60 ribu," kata Jupiter, Sabtu (22/8).

Namun, Jupiter justru mengkritik usulan tersebut. Menurutnya, tarif parkir hingga Rp60 ribu per jam akan terlalu membebani masyarakat.

"Jadi menurut saya, terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Enggak masuk akal, ngawur itu," ujarnya.

Ia juga menilai kenaikan tarif parkir bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Menurut Jupiter, Pemprov DKI masih memiliki banyak sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat melalui tarif parkir.

"Maksudnya, untuk cara meningkatkan PAD, itu bukan begitu caranya. Masih banyak dari yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah membantah kabar bahwa Pemprov Jakarta akan menaikkan tarif parkir mobil hingga Rp60 ribu per jam.

Pramono mengatakan belum ada keputusan mengenai besaran tarif parkir tersebut.

"Angka berapa? Rp60.000 ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Ia menegaskan Pemprov DKI masih akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan tarif parkir.

"Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal. Termasuk berapa harga yang wajar. Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu, bahkan angka Rp60.000 pun saya baru tahu ketika sudah viral," lanjutnya.

Dengan penjelasan tersebut, angka Rp60 ribu per jam yang sempat memicu keresahan publik saat ini masih berstatus usulan dan belum menjadi tarif parkir resmi di Jakarta.