KAI Bangun Hunian 24 Lantai di Manggarai, Harga di Bawah Rp600 Juta
Nasional | Jumat, 21 Agustus 2026
Antara
Nasional | Jumat, 21 Agustus 2026









Lokal

Berita Bengkayang, PIFA - Pengguna ijazah palsu oleh oknum anggota DPRD Bengkayang Deo Rajiman yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2020. Pelapor, Kadoilius mengatakan Oknum DPRD tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan berdasarkan AD/ART Partai Perindo diusulkan untuk diberhentikan dari keanggotaan Partai dan keanggotaannya sebagai DPRD Kabupaten Bengkayang. "Berdasarkan surat keputusan DPP Perindo ditetapkan pencabutan dan pemberhentian oknum anggota DPRD dari keanggotaan Partai Perindo dan ketua DPC Perindo Siding Kabupaten Bengkayang," ujar Kadoilius kepada PIFA, Sabtu 27 November 2021. Lanjutnya, partai DPP Perindo mengeluarkan keputusan dengan No: 1724-SK/DPP-Partai Perindo/I/2021 pada tanggal 28/1/2021, tentang Pergantian antar waktu anggota DPRD Bengkayang Deo Rajiman digantikan kepada Gregorius Gunawan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bagian kelima, paragraf 14, -Pasal 193 ayat (1) huruf C, ayat (2) huruf E dan huruf H yang berbunyi "anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu karena diberhentikan." -Pasal 193 ayat (2) huruf E "anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C apabila diusulkan oleh partai. Sebagai anggota politiknya sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan." -Pasal 200 ayat (1) huruf A dan ayat (2) yang berbunyi pada Pasal 193 ayat (2) huruf H "anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C apabila diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketetapan peraturan perundangundangan." -Pasal 200 ayat (1) huruf A "anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dan perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun." . -Pasal 200 ayat (2) "demikian hal anggota DPRD Kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf A atau huruf D berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota. -Pasal 194 ayat (2) UU No.23 tahun 2014 “paling lambat 7 hari usul pemberhentian Porn 7 DPRD Kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, Walikota untuk memperoleh peresmian Pemberhentian." Kemudian, pada bulan maret 2021 oknum DPRD Bengkayang Deo Rajiman melalui kuasa hukumnya menggugat Ketua DPP/Ketua ilunce Perindo, dan gugatan itupun diajukan hanya untuk memperlambat proses PAW, karena berbagai hal agenda sidang tidak hadir, bahkan biaya perkara belum dilunasi dan hingga saat ini putusan PN Jakarta Pusat belum juga ada. Oknum DPRD Bengkayang Deo Rajiman dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan 20 hari atas perbuatanya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di PN Pontianak. pada tanggal 29 Januari 2021. Dilanjutkan dengan somasi pada tanggal 27 mei 2021. Namun dijawab pada bulan Juni 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan pidana pemalsuan pada bulan Desember 2020. Ketua DPP Partai Perindo memberhentikan oknum DPRD tersebut pada 27 Januari 2021, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 pasal 194, sudah harus diusulkan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur. Pengganti Antarwakti (PAW) diusulkan pada 1 April 2021 dan di jawab pada tanggal 8 oleh Bupati kepada Mahkamah Partai, atas gugatan yang diajukan pada tanggal 7 Juli 2021. pungkasnya.
Nasional

PIFA, Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan dukungan operasional dan kemantapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, menerangkan, dukungan yang diberikan berupa operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area). "Kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” sambungnya, mengutip laman Kementerian PUPR, Selasa (28/3/2023). Untuk mewujudukannya, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023. “Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan layanan, khususnya transportasi jalan dalam menghadapi persiapan lebaran di tahun ini,” pungkas Hedy. Hedy menjelaskan, saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 kilometer terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 kilometer dengan kondisi mantap 92 persen, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 kilometer dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C). “Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan di antaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 kilometer), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 kilometer) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” jelasnya. Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 kilometer), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 kilometer), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 kilometer), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 kilometer, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 kilometer, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 kilometer (total 32,5 kilometer), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 kilometer), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 kilometer), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 kilometer), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 kilometer), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 kilometer). “Untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 kilometer dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 kilometer terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3 persen,” tambah Hedy. Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 kilometer yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 kilometer dalam kondisi mantap 97 persen, Jalan Lintas Timur 3.019 kilometer dalam kondisi mantap 95 persen, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, Jalan Tol Trans Sumatra yang operasional sepanjang 738 kilometer dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 kilometer), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 kilometer). Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 kilometer terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32 persen, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen dan Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 kilometer. Sementara, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 kilometer dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 kilometer, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 kilometer dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 kilometer. Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP. Hedy mengatakan, dilakukan pula peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/jembatan penyeberangan orang (JPO)/overpass, pembatas beton, dan penanaman serta perawatan pohon. (yd)
Internasional

ISLAMABAD – Upaya pengakhiran konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menunjukkan perkembangan baru. Pemerintah Iran secara resmi telah mengirimkan tanggapan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington melalui pihak mediator, Pakistan.Kantor berita negara Iran, IRNA, melaporkan pada Minggu (10/5) bahwa dalam draf rencana yang diusulkan, tahap pertama negosiasi akan difokuskan sepenuhnya pada pengakhiran permusuhan atau hostilities di antara kedua belah pihak.Reporter Al Jazeera, Kamal Hyder, yang melaporkan dari Islamabad, mengonfirmasi bahwa pihak Pakistan telah menerima dokumen respons dari Teheran tersebut."Pihak Pakistan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima tanggapan Iran terhadap proposal AS," ujar Kamal. "Sekarang setelah Pakistan menerimanya, langkah penting selanjutnya adalah melihat kapan tanggapan itu dikomunikasikan ke Amerika Serikat, dan bagaimana reaksi dari Washington."Nota Kesepahaman 14 PoinKabar mengenai respons Iran ini sejalan dengan laporan Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa AS dan Iran dijadwalkan akan melanjutkan negosiasi damai secara langsung pada pekan depan di Pakistan. Saat ini, kedua negara disebut tengah menggodok nota kesepahaman yang terdiri dari 14 poin krusial.Draf kesepakatan tersebut kabarnya akan mencakup isu-isu sensitif, mulai dari keberlanjutan program nuklir Iran, upaya penurunan ketegangan di Selat Hormuz, hingga mekanisme penanganan persediaan uranium Iran yang telah diperkaya.Berdasarkan laporan Anadolu Agency, kesepakatan ini dirancang untuk memiliki masa berlaku awal yang fleksibel. "Jika negosiasi lancar, periode awal satu bulan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama," demikian bunyi laporan tersebut.Meskipun status gencatan senjata telah diberlakukan sejak 8 April lalu, proses diplomasi antara Washington dan Teheran sejauh ini belum mencapai kesepakatan permanen untuk mengakhiri perang. Gencatan senjata memang terus diperpanjang, namun kepastian mengenai berakhirnya konflik secara menyeluruh masih bergantung pada hasil perundingan intensif yang akan digelar di Pakistan pekan depan.