Gubernur Kalbar Sutarmidji menuding organisasi profesi jd penghambat bertambahnya dokter spesialis di Kalbar. (Suara Pemred Kalbar)

Lokal

Kalbar Kekurangan Dokter Spesialis, Midji Tuding Organisasi Profesi Hambat Penambahan

Kalbar | Rabu, 15 Februari 2023

PIFA, Lokal - Gubernur Sutarmidji menyebutkan Kalimantan Barat kekurangan 17 dokter spesialis dan sub spesialis. Salah satu penghambat penambahan yakni rekomendasi dari organisasi-organisasi profesi.

“Selama ini memang terkesan organisasi profesi menghalangi dokter spesialis masuk. Padahal Kalbar butuh dokter,” kata Sutarmidji, Rabu (15/2/2023).

Dia mengusulkan ke depan, tidak ada lagi syarat rekomendasi organisasi jika ada dokter yang akan mengajukan izin praktik atau penempatan. Dia berharap, organisasi profesi harus mereformasi diri.

“Ada kesan organisasi coba menghalangi dokter-dokter spesialis mau masuk ke Kalbar. Seharusnya saling sinergi, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat,” jelasnya.

Dia merincikan, sebanyak 17 dokter spesialis yang dibutuhkan diantaranya spesialis urologi, spesialis konsultan NICU, spesialis konsultan ginekolog onkologi, dan dokter spesialis rehabilitasi medik.

Kemudian spesialis bedah thorak, spesialis konsultan nefro anak, spesialis konsultan bedah digestif, spesialis konsultan bedah anak.

Selanjutnya spesialis anestesi konsultan anak, spesialis konsultan hemato ankologi anak, spesialis konsultan neprologi anak, spesialis kesehatan jiwa, spesialis konsultan cardiologi anak.

Lalu, spesialis farmakologi klinik, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis konsultan intensif care dan dokter spesialis neorologi interfensi.

“Beberapa dokter yang kita butuhkan itu masih sekolah,” pungkasnya. (ap)

Jabar

| Selasa, 29 April 2025

Berita Terkait

Politik

KPU Kapuas Hulu Antisipasi 81 TPS Rawan Banjir untuk Pilkada 2024

PIFA, Lokal - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu telah mengambil langkah antisipasi terhadap 81 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi terdampak banjir pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Ketua KPU Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf, menyatakan petugas KPPS akan memindahkan TPS ke lokasi lebih aman jika banjir melanda saat pemungutan suara.“Kami telah meminta petugas KPPS untuk memindahkan TPS apabila sampai dengan hari pemungutan suara terendam banjir,” ujar Yusuf di Putussibau, Selasa.Langkah ini diambil menyusul peningkatan debit air Sungai Kapuas akibat curah hujan tinggi. Yusuf menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan pelaksanaan Pilkada tetap lancar dan meningkatkan partisipasi pemilih di daerah rawan banjir.Terdapat 685 TPS di Kapuas Hulu dengan total 196.115 pemilih. Yusuf berharap Pilkada 2024 berjalan aman, lancar, dan tanpa pemungutan suara ulang (PSU). Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih demi mewujudkan Pilkada yang damai dan berkualitas.Sementara itu, BPBD Kapuas Hulu terus memantau kondisi banjir di daerah terdampak. “Kami sedang melakukan monitoring ke beberapa daerah banjir dan masih melakukan pendataan,” kata Yanto Susanto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kapuas Hulu. (ad)

Kapuas Hulu

| Selasa, 26 November 2024

Lokal

Sutarmidji Tegaskan Komitmen Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

PIFA, LOKAL - Bakal Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, kembali menyampaikan penegasan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya dalam silaturahmi dan dialog bersama relawan Pendekar Kapuas Raya Militan Midji-Didi di Sintang, Kamis (19/9/2024). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan milenial dan gen Z dari Kabupaten Sintang dengan tema "Kupas Tuntas Kapuas Raya."Sutarmidji menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Kalbar, ia telah menyelesaikan seluruh kewenangan yang diperlukan untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Namun, ia menjelaskan bahwa proses tersebut terhambat oleh moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat."Seluruh persyaratan pembentukan Kapuas Raya sudah kami penuhi. Kesepakatan antara lima kabupaten/kota yang akan masuk wilayah Kapuas Raya juga telah diperbaharui. Bahkan, Pemprov Kalbar siap membiayai tiga tahun operasional Kapuas Raya dari APBD," ujarnya.Midji juga menyampaikan bahwa dokumen persyaratan telah diserahkan kepada Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), serta sejumlah kementerian terkait pada 2019. Namun, menurutnya, kewenangan pembentukan DOB ada di tangan pemerintah pusat, melalui Undang-Undang yang disetujui oleh DPR RI dan Presiden.Sutarmidji mengkritik pihak-pihak yang berusaha mempolitisasi isu Kapuas Raya, termasuk anggota DPR RI yang seharusnya turut memperjuangkan pembentukan provinsi tersebut. Ia menyatakan bahwa legislator yang bersangkutan lebih memprioritaskan pembangunan di daerah lain, bukan di Sintang, yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota Kapuas Raya."Yang membuat undang-undang pemekaran itu DPR RI, bukan saya. Kalau saya bisa, sudah lima tahun lalu saya tandatangani Kapuas Raya. Tapi karena ini adalah kewenangan DPR, saya tidak bisa," tegasnya.Sutarmidji juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mempersiapkan lahan seluas 32 hektare di Sintang untuk pembangunan kantor gubernur dan DPRD Kapuas Raya. Namun, karena pemekaran belum disahkan, rencana tersebut ditunda atas saran auditor.Di akhir pembicaraannya, Sutarmidji menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan pembentukan Kapuas Raya. Namun, ia berharap masyarakat memahami bahwa proses pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.“Seluruh kewenangan gubernur terkait pemekaran sudah saya tuntaskan. Sekarang, semua tergantung keputusan pusat,” tutupnya. (Adl)

Sintang

| Rabu, 9 Oktober 2024

Internasional

Diterjang Banjir Bandang, 24 Orang Tewas di Ibu Kota Ekuador

Berita Internasional, PIFA - Ibu Kota Ekuador, Quito diterjang banjir bandang pada Selasa (1/2/2022). Akibat peristiwa ini, setidaknya 24 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Melansir AFP, banjir ini merupakan yang terparah dalam dua dekade terakhir. Layanan Darurat Ekuador, SNGRE, mengonfirmasi jumlah kematian itu dalam pernyataan di Twitter. Dikabarkan juga, belasan orang masih hilang dan 48 lainnya terluka. Dalam rekaman video di Twitter, tampak jalanan Quito dipenuhi air yang membawa batu, lumpur, dan puing-puing. Sementara itu, regu penyelamat berupaya membantu penduduk mengarungi arus. Wali Kota Quito, Santiago Guarderas, menerangkan bahwa hujan yang melanda wilayah itu membuat struktur resapan air mereka rusak. Sistem ini memiliki kapasitas penampungan 4.500.000 liter Dilanjutkannya, banjir terjadi setelah Quito dilanda hujan lebat selama 17 jam. Hujan ini membuat sistem resapan air harus menampung lebih dari empat kali kapasitasnya. Guarderas mengatakan, hujan yang terjadi pada Senin (31/1) membawa 75 liter air per meter persegi. Angka ini, sambungnya, lebih besar daripada yang terjadi pada Sabtu (29/1), di mana hujan hanya membawa 3,5 liter air. Menurut Guarderas, laporan itu mencetak rekor yang tak pernah diterima pihaknya sejak 2003. Akibat hujan lebat ini, banjir terjadi dan merusak jalan, area pertanian, klinik, sekolah, kantor polisi, dan gardu listrik. Tak hanya itu, banjir juga menerjang lapangan sepak bola yang dipenuhi atlet dan penonton. "Orang-orang yang sedang bermain tidak bisa kabur. Tiba-tiba mereka terjebak," ujar saksi mata bernama Freddy Barrios Gonzalez kepada AFP. "Mereka yang berhasil kabur terselamatkan, (tetapi) ada satu keluarga yang terkubur di dalam lumpur. Di sana, mereka mati," Lanjutnya. (yd)

Kapuas Hulu

| Selasa, 26 November 2024

Sintang

| Rabu, 9 Oktober 2024

Ekuador

| Kamis, 3 Februari 2022