Penandatanganan kerja sama antara Pemkab dan tempat usaha terkait diskon bagi anak pemegang KIA. (Foto: Dok. Prokopim)

Kantongi KIA, Anak-anak di Kubu Raya Bisa Dapat Diskon Belanja

Kubu Raya | Kamis, 22 Desember 2022

Berita Lokal, PIFA- Guna mendorong tertib administrasi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya kembali melakukan perjanjian kerja sama dengan puluhan tempat usaha, diantaranya bergerak di bidang kuliner dan hiburan anak.

Perjanjian kerja sama tersebut yaitu dengan memberikan potongan harga bagi pelanggan (anak-anak) khususnya yang memiliki KIA. Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nurmarini dengan para pelaku usaha, Selasa (20/12/2022), di Ruang Rapat Praja Kantor Bupati Kubu Raya.

"Kita sangat menghargai ikhtiar bersama ini. Ini kita lakukan untuk mendorong kesadaran orang tua terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anak, " ungkap Muda.

Bagi yang belum memiliki KIA, lanjut Muda, akan diberikan kemudahan dalam pengurusan KIA dengan melengkapi persyaratan yang nantinya juga akan dibantu oleh para pelaku usaha ini.

"Jadi kita memang kerja sama (kepung bakul). Kita yang mengejar pelayanan ini. Target kita supaya bisa seperti tahun lalu, melampaui target nasional," katanya.

Muda menjelaskan, tahun ini di Kubu Raya cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak telah mencapai sekitar 46 persen. Hal ini melebihi dari target Nasional yang berada diangka 40 persen.

"Jadi saya kira yang terpenting adalah kita terus berinovasi agar seluruh anak memiliki KIA. Anak-anak ini perlu kita ketahui, siapa orang tuanya dan identitas lainnya, supaya membuat suasana menjadi tenang, karena semua sudah terdaftar," pungkasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nurmarini mengatakan, perjanjian kerja sama ini adalah berupa pelayanan potongan harga bagi anak-anak yang mengantongi KIA. Dengan animo masyarakat yang memiliki KIA, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah pelopor sebagai pionir pemanfaatan KIA di Kalbar.

Menurut data Disdukcapil, kepemilikan KIA telah mencapai 46 persen dari seluruh jumlah anak di Kubu Raya. “Terus meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu," ungkapnya.

Nurmarini optimis angka pencapaian tersebut akan terus naik terutama dengan adanya kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha, baik kuliner maupun tempat permainan yang ada di Kubu Raya dan Pontianak. Pihaknya juga bersinergi dengan sejumlah satuan pendidikan.

"Jadi pihak sekolah dapat melakukan pemberkasan secara kolektif sehingga anak-anak tidak perlu datang ke dinas. Cukup secara kolektif dengan membawa syarat yakni akta kelahiran anak,” jelasnya. (ap)

Pontianak

| Rabu, 19 Maret 2025

Berita Terkait

Nasional

Satgas BLBI Sita Tanah 340 Hektare Milik Obligor Agus Anwar

Berita Nasional, PIFA - Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali melakukan penyitaan atas barang jaminan milik obligor BLBI. Kini penyitaan dilakukan terhadap aset milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas lebih 340 hektare di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, aset PT Bumisuri Adilestari. Pelaksanaan penyitaan barang jaminan obligor Agus Anwar dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang Nomor 6745/BIDKONS/1103 tanggal 21 November 2003 antara Agus Anwar dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). “Pelaksanaan penyitaan dilakukan mengingat Agus Anwar selaku Penanggung Utang kepada Negara hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Obligor Bank Pelita Istismarat sebesar Rp635.443.200.000,40,” terang Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (1/4/2022). Adapun asli dokumen kepemilikan dikuasai oleh pemerintah, terdiri dari 11 Sertipikat Hak Milik (SHM), 15 Akta Jual-Beli (AJB), dan 874 Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dari masyarakat kepada PT Bumisuri Adilestari sejak tahun 1994. “Selanjutnya secara simultan, Satgas BLBI juga melakukan upaya pengamanan aset berupa pemasangan plang atas tanah seluas lebih kurang 340 hektare dimaksud, yang pemasangannya dilakukan secara simbolis pada 10 titik aset,” lanjutnya. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor ini dilakukan dalam rangka penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak tagih yang berasal dari dana BLBI. Selanjutnya, atas barang jaminan yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang) dan/atau penyelesaian lainnya. Rionald mengatakan, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor atau debitur yang selama ini telah mendapatkan dana BLBI. (yd)

Bogor

| Jumat, 1 April 2022

Nasional

Viral Bapak Kos di Semarang Makan Daging Kucing, Ngakunya untuk Obat Diabetes

PIFA, Nasional - Seorang bapak kos di Semarang, berinisial NY (63), menjadi sorotan publik setelah viral dipergoki oleh salah satu anak kosnya sedang memakan daging kucing. NY mengaku kepada polisi bahwa ia telah mengkonsumsi daging sepuluh kucing dalam setahun terakhir, dengan alasan untuk menurunkan kadar gula karena mengidap diabetes. Kapolsek Gunungpati, Kompol Agung Raharjo, menyatakan bahwa pengakuan NY mengejutkan warga sekitar. "Dari keterangan, setahun terakhir 10 kucing," ujar Agung di lokasi kejadian di daerah Sekaran, Gunungpati, Semarang, Rabu (7/8/2024). Tim dari Polsek Gunungpati bersama Inafis Polrestabes Semarang segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi kos-kosan yang menjadi tempat NY melakukan aksinya. Bagian belakang rumah kos tersebut langsung berbatasan dengan sungai, di mana ditemukan tulang dan kepala yang diduga merupakan sisa kucing yang sudah dimakan, di tengah tumpukan lalat yang berkerumun. Garis polisi telah dipasang di sekitar ruang belakang tempat NY kepergok sedang memakan kucing. Di lokasi tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti tulang kucing, magic jar yang diduga digunakan untuk merebus daging, serta palu dan sabit yang diperkirakan digunakan untuk mengeksekusi kucing-kucing tersebut. Sebelum memasak, NY dikabarkan membakar kucing terlebih dahulu untuk merontokkan bulunya. Setelah itu, daging kucing tersebut dimasak di dalam magic jar sebelum dikonsumsi. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat dan memicu perdebatan di media sosial, terutama karena NY menyatakan bahwa tindakannya dilakukan untuk alasan kesehatan. Polisi masih terus mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari NY dan beberapa anak kos lainnya yang menjadi saksi. NY kini tengah diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. (ad)

Semarang

| Kamis, 8 Agustus 2024

Lokal

Pansus CSR DPRD Kalbar Keluarkan Rekomendasi untuk Pemprov

Berita Lokal, PIFA – Ketua Pansus Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Kalbar, Fransiskus Ason mengemukakan, pihaknya telah mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada Pemprov Kalbar, terkait persoalan CSR perusahaan di provinsi ini. Di antaranya, meminta agar Perda Nomor 4 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua perusahaan. "Kita juga minta perbaiki tim fasilitasi yang ada," terangnya, kemarin. Kemudian, lanjut Ason, Pansus CSR DPRD Kalbar juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja tim. Selain itu, pemerintah juga diminta memasukkan unsur perusahaan (asosiasi) sebagai bagian dari tim fasilitasi dalam Perda. "Kita juga minta agar pemerintah membentuk tim fasilitasi yang memiliki kemampuan membangun data yang memiliki validitas," kata Fransiskus Ason. Bukan cuma itu saja, Pansus CSR juga meminta pemerintah menyusun matrik kegiatan CSR yang terintegrasi antara kegiatan CSR perusahaan yang ada di lingkungan desa, kecamatan dan yang telah dilakukan perusahaan agar terintegrasi. Di samping itu, Pemda juga diminta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CSR perusahaan dan memiliki keberanian untuk memberikan sanksi. “Minimal sanksi administrasi kepada pihak perusahaan yang tidak mau melaksanakan kewajiban CSR. Kita juga berharap dilakukan koordinasi dengan Pemprov dan kabupaten kota tentang pelaksanaan Perda CSR masing-masing wilayah," paparnya. Pemprov Kalbar, lanjut Ason juga diminta melakukan perbaikan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menyesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti Paraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020. (ap)

Bogor

| Jumat, 1 April 2022

Semarang

| Kamis, 8 Agustus 2024

Kalbar

| Rabu, 10 Agustus 2022