PIFA.CO.ID, NASIONAL - Nama Inspektur Jenderal Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sorotan ini muncul setelah putranya, Ghazyendha Aditya Pratama, mengunggah foto-foto syukuran mewah dan memamerkan gaya hidup glamor di media sosial.

Dalam unggahan yang viral tersebut, Ghazyendha terlihat menggunakan jet pribadi dan disebut-sebut melakukan transaksi bernilai miliaran rupiah, memicu tanda tanya besar tentang asal-usul kekayaan keluarga pejabat tinggi polisi ini.

Kegaduhan publik semakin memuncak ketika terungkap bahwa Rosyanto belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengakui hal ini dalam pernyataannya kepada wartawan pada Sabtu, 1 Maret 2025.

“Memang belum lapor,” ujarnya singkat, membenarkan bahwa data kekayaan Rosyanto tidak tercatat di laman resmi LHKPN.

Gaya hidup mewah yang dipamerkan anak Kapolda Kalsel ini mengundang perbandingan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang tersandung masalah korupsi setelah anaknya memamerkan kekayaan di media sosial. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai ada kemiripan pola dalam kasus ini.

“Syukuran mewah dan anaknya flexing, ini mengingatkan kita pada Rafael Alun. Anaknya gaya hidup mewah, orang tuanya akhirnya kena imbasnya,” ungkap Boyamin seperti dikutip dari Suara.com pada 1 Maret 2025.

Boyamin mendesak KPK untuk segera bertindak dengan menelusuri harta kekayaan Rosyanto. Ia menekankan bahwa kewajiban melaporkan LHKPN harus ditegakkan, terutama bagi pejabat yang tidak patuh. “Bukan hanya yang sudah lapor lalu didalami, tapi justru yang tidak lapor seperti ini harus diperiksa lebih serius. Ini soal integritas dan potensi gratifikasi,” tegasnya.

Kritik juga datang dari anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegur Kapolda Kalsel atas perilaku keluarganya. Dalam pernyataannya pada Minggu, 2 Maret 2025, Abdullah menyebut tindakan memamerkan kemewahan oleh keluarga pejabat polisi sebagai hal yang tidak pantas dan memalukan.

“Pejabat polisi harus bisa mengendalikan keluarganya agar tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan di depan publik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sikap sederhana sangat penting bagi pejabat publik, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

“Pejabat itu pelayan rakyat, digaji dari uang rakyat. Pamer kekayaan seperti ini jelas tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” lanjut Abdullah.