PIFA, Nasional - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mencecar Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan itu berlangsung panas setelah kasus suami warga Sleman, Hogi Minaya, yang justru ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya, viral dan menjadi sorotan publik. Dalam rapat tersebut, Safaruddin menyoroti pemahaman Kapolres Sleman terhadap Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP. “Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dan KUHAP?” tanya Safaruddin. Jawaban Kombes Edy yang dinilai terbata‑bata memicu kegeraman mantan Kapolda Kalimantan Timur itu. ​ Safaruddin menegaskan bahwa sebagai pimpinan kepolisian di daerah, Kapolres Sleman seharusnya memahami dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka. “Kalau saya Kapolda, anda tidak akan sampai ke Komisi III karena saya udah berhentikan anda,” ucapnya lantang. Pernyataan itu menggambarkan kekecewaan terhadap penanganan kasus Hogi Minaya yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. ​ Politikus PDI‑Perjuangan itu juga mengkritik penerapan pasal dalam kasus tersebut. “Membela diri bukan undang‑undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga, Anda koordinasi yang nggak bener itu, Polres dengan Kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah,” tegas Safaruddin. Menurutnya, suami yang membela istri dari penjambret seharusnya tidak dikenai pasal pidana, melainkan dilindungi sebagai korban. ​ Kapolres Sleman menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya dilakukan sejak September 2025, jauh sebelum kasus ini viral. Ia menegaskan bahwa selama proses penyidikan, tidak ada keberatan dari pihak tersangka hingga berkas dinyatakan P21 oleh jaksa. Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kritik, karena banyak pihak menilai ada persoalan serius dalam penafsiran pasal dan proses koordinasi dengan kejaksaan. Perdebatan di Komisi III DPR menegaskan bahwa kasus Hogi Minaya bukan sekadar soal teknis hukum, tetapi juga menyangkut profesionalisme aparat dan sejauh mana hukum mampu melindungi warga yang bertindak dalam situasi darurat. Sorotan tajam terhadap Kapolres Sleman menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah namun lunak terhadap persoalan struktural. Kasus ini juga memicu respons publik yang luas, dengan banyak pihak mendesak Polri untuk melakukan evaluasi internal terhadap penanganan kasus‑kasus yang melibatkan warga yang bertindak membela diri. Momentum rapat DPR yang memanas menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada keadilan substansial, bukan hanya formalitas prosedur.