Dalam paparannya, Kapolri menyatakan, “Mohon maaf Bapak‑bapak, Ibu‑ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal,” dilansir dari laporan detikNews yang mengabarkan langsung dari ruang rapat Komisi III DPR. Menurut Sigit, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan institusi kepolisian bergerak cepat tanpa terkendala rantai birokrasi kementerian.

Kapolri juga menilai, penempatan Polri di bawah kementerian akan menimbulkan potensi “matahari kembar”, yakni tumpang tindih kewenangan dan komando yang bisa melemahkan efektivitas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. “Di satu sisi kita betul‑betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian‑kementerian,” ujarnya. Menurutnya, hal itu justru akan menguatkan posisi kepala negara dalam mengendalikan situasi keamanan nasional.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyinggung tawaran jabatan menteri kepolisian yang pernah disampaikan kepadanya. “Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak‑Bapak Ibu‑Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Kapolri. Pernyataan itu disambut tepuk tangan di ruang rapat dan kemudian menyebar luas di media massa dan media sosial.

​

Penolakan Kapolri tidak hanya soal jabatan pribadi, melainkan prinsip kelembagaan. “Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujar Sigit. Ia meminta seluruh jajaran Polri memahami dan memegang teguh prinsip ini, serta memperjuangkan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

Sikap Kapolri ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan pengamat politik dan hukum. Sebagian menilai penolakan tersebut wajar demi menjaga independensi Polri dari intervensi politik kementerian tertentu. Namun ada pula yang berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian mendalam tentang efisiensi dan akuntabilitas Polri jika tetap berada di luar struktur kementerian. Diskusi publik pun kembali menghangat soal perlunya revisi undang‑undang yang mengatur kedudukan Polri dalam tata kelola negara.

Hingga kini, pemerintah dan DPR belum mengambil keputusan final terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Namun pernyataan Kapolri jelas menegaskan sikap institusi kepolisian untuk mempertahankan posisinya langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, wacana “Polri di bawah kementerian” dipastikan akan menghadapi resistensi kuat dari internal Polri sendiri, setidaknya selama Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.