Keanggotaan Indonesia dalam BRICS Tak Hentikan Hubungan dengan Negara Barat
Indonesia | Sabtu, 1 Februari 2025
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS tak menghentikan hubungan dengan Negara Barat. (Dok. Istimewa)
Indonesia | Sabtu, 1 Februari 2025
Politik
PIFA.CO.ID, POLITIK - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Adian Napitupulu, mengakui adanya komunikasi antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. Adian menegaskan bahwa PDIP terus melakukan komunikasi politik, namun membantah ini sebagai lobi untuk melepaskan Hasto.Menurutnya, partai hanya menuntut keadilan dan tidak lagi berharap pada kursi kekuasaan. "Kita ini kalau persoalan kursi, sudah selesai dalam kepala kita. Yang kita perjuangkan tidak lagi kursi. Yok kita berlaku adil, keadilan yang kita tuntut itulah yang membuat pejuang kemerdekaan kita mau berperang," katanya seperti dikutip dari CNN.PDIP juga melakukan upaya litigasi dan non-litigasi dalam menghadapi proses hukum Hasto yang terlibat dalam kasus suap dan obstruction of justice.
Lokal
PIFA, Lokal - Proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 25 desa Kabupaten Kubu Raya pada Selasa (17/10) sukses digelar. Namun, kemenangan membawa tanggung jawab besar, terutama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, memberikan pesan tegas kepada para kepala desa terpilih untuk mematuhi aturan yang ada dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan sistem pengelolaan APBDes secara nontunai. Dalam sistem ini, transaksi desa dilakukan melalui Cash Management System (CMS), yang memastikan keamanan dan transparansi dana desa. Bupati Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa keunggulan sistem nontunai adalah kecepatan dalam mendeteksi penyimpangan. “Dengan sistem nontunai desa, sebenarnya membentengi dan memagari. Itu juga manfaatnya, ketika terjadi penyimpangan maka cepat ketahuan. Kalau dulu sebelum nontunai, dua sampai tiga tahun baru ketahuan. Namun sekarang cepat,” kata Bupati Muda. Bupati Muda menyampaikan contoh kasus nyata di salah satu desa, di mana dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan judi online. Namun, berkat sistem nontunai, penyalahgunaan tersebut cepat terungkap, menghindarkan masyarakat dari kerugian yang lebih besar. "Ini adalah pelajaran berharga. Kita tidak ingin kerugian masyarakat berlangsung lama. Dengan sistem ini, segala tindakan penyelewengan akan segera diproses," tegasnya. Bupati mengingatkan calon kepala desa terpilih dan yang sudah menjabat untuk memahami dan mengimplementasikan sistem nontunai dengan baik. Mereka telah diberi pembekalan dan diharapkan dapat bekerja untuk kepentingan rakyat dengan visi yang jelas dan terukur. Sistem nontunai tidak hanya membantu menjaga keuangan desa tetap integritas, tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga desa, memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. (hs)
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Pemerintah Pakistan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjadi pemicu pertama dalam peningkatan ketegangan dengan India. Namun, Islamabad memperingatkan bahwa setiap tindakan eskalasi dari New Delhi akan direspons dengan sangat tegas oleh angkatan bersenjata Pakistan.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dalam konferensi pers di Islamabad, menyusul ketegangan yang meningkat setelah serangan mematikan di wilayah Kashmir yang dikelola India pada 22 April lalu. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang dan memicu saling tuduh antara kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang terkait wilayah sengketa di Himalaya."Pakistan tidak akan menjadi pihak pertama yang melakukan tindakan eskalasi," ujar Dar. "Namun, jika terjadi tindakan eskalasi oleh India, kami akan menanggapinya dengan sangat tegas."Dar juga menegaskan bahwa Pakistan sama sekali tidak terlibat dalam serangan di Pahalgam dan tidak memiliki kepentingan dalam insiden tersebut."Pakistan tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Titik. Kami bukan penerima manfaat potensial dari kejadian tersebut," katanya.Dalam pernyataannya, Dar juga mengecam keputusan sepihak India yang menangguhkan Perjanjian Perairan Indus — sebuah kesepakatan pembagian air yang difasilitasi Bank Dunia dan telah menjadi landasan pengelolaan sumber daya air antara kedua negara selama beberapa dekade."Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan pembagian air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang," tegas Dar.Ia juga menuding India menggunakan insiden serangan terbaru sebagai dalih untuk menekan perjuangan kemerdekaan rakyat Kashmir dan menyebarkan sentimen Islamofobia terhadap warga Muslim di wilayah tersebut."India berupaya mengalihkan perhatian dari perjuangan kemerdekaan sah rakyat Kashmir dengan melancarkan kampanye Islamofobia yang terang-terangan," ungkapnya.Ketegangan antara Pakistan dan India atas wilayah Jammu dan Kashmir telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi pemicu utama konflik militer maupun diplomatik di kawasan Asia Selatan. Insiden terbaru ini menambah ketegangan yang sudah tinggi, di tengah seruan komunitas internasional agar kedua belah pihak menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut. (ad)