Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengecam penembakan di Kantor MUI. (Foto: Dok. Kemenag RI)

Kecam Penembakan di Kantor MUI, Menag Dukung Polri Identifikasi Pelaku

Jakarta | Rabu, 3 Mei 2023

PIFA, Nasional - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengecam keras penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun, termasuk dengan alasan atau motif apapun.

“Saya sangat mengecam setiap tindak kekerasan, termasuk penembakan yang terjadi di kantor MUI,” tegas Menag usai membuka Konferensi Internasional Tahunan Studi Islam ke-22 atau Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di UIN Sunan Ampel Surabayadi Surabaya, Selasa (2/5/2023).

Penembakan tersebut terjadi pada pukul 11.24 WIB pada hari itu dan menyebabkan kaca kantor MUI pecah. Pelaku menggunakan airsoft gun dan melukai seorang staf resepsionis serta petugas keamanan kantor MUI.

Menag juga menjelaskan bahwa dia telah mendengar bahwa pelaku telah meninggal. Dia percaya bahwa Polri akan menanganinya secara profesional.

“Saya mendengar bahwa pelaku meninggal. Saya yakin Polri profesional,” tegasnya.

Dari alamat di KTP pelaku, diketahui bahwa ia berasal dari Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pihak kepolisian sedang bekerja sama dengan Polda Lampung untuk mengidentifikasi identitas dan riwayat hidup pelaku.

Menag mendukung upaya Polri untuk menangani kasus ini.

"Sekali lagi kita dukung Polri untuk menelusuri latar belakang pelaku," tutupnya. (yd)

Rekomendasi

Lifestyle

5 Jajanan Khas Singkawang yang Wajib Dicoba Saat Nonton Festival Cap Go Meh

Singkawang

| Senin, 10 Februari 2025

Nasional

Momen Tersangka Kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga Diteriaki: Tega Banget Sama Masyarakat, Pak!

Indonesia

| Selasa, 28 Januari 2025

Lokal

Disdikbud Kalbar Imbau Acara Perpisahan Sekolah Digelar Sederhana

Pontianak

| Rabu, 5 Februari 2025

Sports

Garuda Muda Matangkan Taktik di Bandung Sebelum Uji Coba di Dubai

Indonesia

| Sabtu, 8 Maret 2025

Pifabiz

Polisi Periksa Artis FTV Larasati Nugroho usai Alami Kecelakaan

Jakarta

| Jumat, 31 Januari 2025

Lifestyle

Ternyata Kesehatan Usus Berpengaruh Besar pada Kondisi Kulit, Begini Penjelasan Ahli

Indonesia

| Rabu, 5 Februari 2025

Teknologi

Cara Membuat WhatsApp Centang Satu Meski Sedang Online

Indonesia

| Selasa, 25 Februari 2025

Politik

KPK Tetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan

Indonesia

| Sabtu, 8 Maret 2025

Lifestyle

Deteksi Dini Gangguan Pendengaran pada Anak Penting untuk Cegah Keterlambatan Bicara

Indonesia

| Senin, 24 Februari 2025

Pifabiz

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Resmi Menikah, Bagikan Momen Bahagia di Bali

Indonesia

| Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Pemkab Landak dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan

Berita Landak, PIFA - Pemerintah Kabupaten Landak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah serta Koordinasi Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di aula Kantor Bupati Landak, selasa (19/4/2022). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Landak, Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau atau yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ngabang, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kepala Inspektorat Kabupaten Landak , Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak dan para Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki dua poin penting yang menjadi perhatian bersama yakni Penandatanganan MoU Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah serta Koordinasi Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan tema “Sinergi Membawa Prestasi Lebih Tinggi”. "Kami tetap Optimis dan bersemangat melaksanakan MoU ini dalam mensukseskan penyaluran dana pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan di Kabupaten Landak. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama ini, semoga kerjasama ini bisa terjalin dengan baik untuk kemajuan bangsa Indonesia," ucap Karolin. Lebih lanjut Bupati Karolin menyampaikan bahwa MoU yang akan ditandatangi ini digunakan sebagai dasar dalam membentuk wadah sarana konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Landak. “MoU ini bukanlah hanya sebatas kerjasama satu tujuan saja melainkan lebih dari itu yakni bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesepakatan yang akan dilakukan ini meliputi konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pertukaran data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan manajerial, dan yang tepenting MoU ini harus berjalan secara dua arah,” jelas Karolin. Bupati Karolin optimis bahwa penyaluran Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dapat memenuhi syarat yang ditentukan yakni tenggat waktu yang ditentukan sesuai dengan regulasi yang ada. "Untuk itu Kami mohon dukungan dari KPPN Sanggau maupun dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat agar dalam pelaksanaan penyalurannya tidak ada kendala yang berarti,” ungkap Karolin. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro menjelaskan bahwa MoU tersebut dapat memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, serta kehadiran Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat bukan dalam konteks normatif tetapi lebih kepada diskusi maupun peninjauan kelapangan. "Jika bisa Pemda Landak bisa mengajak kami melihat sentra-sentra pertanian, kemudian industri kecil, kemudian jika ada industri strategis kami senang sekali. Karena sebetulnya disitulah kita bisa menganalisa kondisi keuangan, kondisi masyarakat yang bergerak ini, misalnya perbatasan entikong itu memilika dapak atau tidak dengan kabupaten sekitarnya," terang Imik. (rs)

Landak

| Rabu, 20 April 2022

Politik

Ganjar Pranowo Sebut Tak Akan Bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP Buka Suara

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjelaskan maksud dari pernyataan mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang menegaskan bahwa ia tidak akan terlibat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Hasto mengatakan bahwa Ganjar hanya ingin menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo-Gibran, dan partainya menghormati keputusannya. "Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati," ujar Hasto usai menghadiri acara halal bihalal Barikade '98 di Jakarta Pusat.[10.23, 9/5/2024] Bg Adlan: Hasto juga menegaskan bahwa arah politik PDIP akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada bulan ini. Ia menyatakan bahwa apakah PDIP akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi Konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP," tambahnya. Menurut Hasto, partainya akan tetap konsisten dalam membangun demokrasi dan melindungi kedaulatan rakyat. Ia menyatakan bahwa dinamika politik selama Pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi arah perjuangan PDIP ke depan. "Karena sekiranya kita tidak dilakukan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan maka berbagai kecurangan itu akan diterapkan dalam pemilu-pemilu yang akan datang," jelas Hasto. Ganjar Pranowo sebelumnya telah menyampaikan keputusannya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pernyataan tersebut diumumkan dalam acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang dihadiri oleh mantan calon wakil presiden, Mahfud MD, di Jakarta Pusat. Meskipun demikian, Ganjar menegaskan bahwa ia tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan melalui mekanisme yang benar, yakni melalui parlemen. "Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," ucap Ganjar dalam pidatonya. (ad)

Indonesia

| Kamis, 9 Mei 2024

Teknologi

Ratusan Perusahaan dan Pemerintah Larang Penggunaan DeepSeek karena Masalah Keamanan Data

PIFA.CO.ID, TEKNO - DeepSeek, platform kecerdasan buatan yang sedang naik daun, kini tengah menghadapi tantangan besar terkait keamanan data. Meskipun diklaim dapat menyaingi platform AI buatan Barat, asosiasinya dengan China telah membuat DeepSeek dijauhi oleh ratusan perusahaan serta badan pemerintah di berbagai negara. Kekhawatiran utama terkait potensi akses pemerintah China terhadap data pribadi pengguna menjadi alasan utama pelarangan ini.Menurut laporan Bloomberg, banyak perusahaan, terutama yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah, melarang karyawannya menggunakan DeepSeek. Nadir Izrael, Chief Technology Officer (CTO) perusahaan keamanan siber Armis, menyatakan bahwa sekitar 70% klien mereka meminta agar DeepSeek diblokir. "Kekhawatiran terbesar mereka adalah potensi kebocoran data model AI ke pemerintah China. Anda tidak tahu ke mana informasi Anda akan pergi," ungkap Izrael, seperti yang dilaporkan Bloomberg.Tak hanya perusahaan, sejumlah badan pemerintah juga mengambil langkah serupa. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga seperti NASA, Kementerian Pertahanan, dan Angkatan Laut sudah melarang penggunaan DeepSeek di kalangan pegawai mereka. Hal serupa juga terjadi di Taiwan, di mana Kementerian Digital meminta badan pemerintah lainnya untuk tidak menggunakan layanan AI DeepSeek guna menghindari risiko terhadap keamanan informasi. Pemerintah Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia pun dilaporkan akan menyelidiki bagaimana platform ini mengelola data pribadi penggunanya.Masalah ini berakar dari kebijakan privasi DeepSeek yang mengumpulkan berbagai data pengguna, termasuk tombol yang ditekan, input teks dan audio, serta riwayat percakapan untuk melatih model AI mereka. Data ini disimpan di China, di mana hukum setempat mewajibkan perusahaan untuk membagikan data dengan badan intelijen jika diminta. Tidak lama setelah laporan ini muncul, perusahaan keamanan siber Wiz juga menemukan bahwa database milik DeepSeek, yang berisi riwayat chat dan informasi sensitif lainnya, dapat diakses secara publik. Untungnya, database tersebut segera diamankan setelah laporan tersebut diterima.Keamanan data pribadi kini menjadi isu sentral dalam perkembangan teknologi AI, dan DeepSeek tampaknya harus menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa platform mereka aman bagi penggunanya, terutama di mata perusahaan-perusahaan besar dan badan pemerintah di seluruh dunia.

Landak

| Rabu, 20 April 2022

Indonesia

| Kamis, 9 Mei 2024

Indonesia

| Senin, 3 Februari 2025