Kejagung Buka Peluang Periksa Ahok dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Indonesia | Kamis, 27 Februari 2025
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti lainnya, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapapun,” ujar Qohar dalam konferensi pers pada Rabu (26/2).
Sembilan Tersangka Ditahan
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka yang menonjol adalah Riva Siahaan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, tersangka lainnya meliputi SDS, Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; serta AP, VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Sementara itu, dari pihak swasta, tersangka yang telah ditetapkan adalah MKAN, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta YRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Mera.
Terbaru, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.
Kerugian Negara Capai Rp193,7 Triliun
Kejagung mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari berbagai aspek, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar Rp35 triliun dan impor minyak mentah melalui DMUT/Broker yang mencapai Rp2,7 triliun.
Selain itu, impor BBM melalui DMUT/Broker merugikan negara hingga Rp9 triliun. Kerugian juga datang dari pemberian kompensasi pada tahun 2023 yang mencapai Rp126 triliun, serta pemberian subsidi pada tahun yang sama sebesar Rp21 triliun.
Dengan besarnya potensi kerugian negara, Kejagung menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019-2024.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ahok terkait peluang pemanggilan dirinya dalam kasus ini. Kejagung berjanji akan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini demi keadilan dan kepentingan negara.
