“Tersangka Maya Kusmaya dan Edward Corne, dengan persetujuan Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, melakukan pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Akibatnya, terjadi pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang,” ujar Qohar.

Lebih lanjut, Maya Kusmaya memerintahkan Edward Corne untuk melakukan proses blending produk kilang, mencampurkan RON 88 dengan RON 92 agar menghasilkan RON 92. Proses tersebut dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

Selain itu, kedua tersangka juga diketahui melakukan pembayaran impor produk kilang dengan metode spot atau penunjukan langsung, sehingga harga yang dibayarkan PT Pertamina Patra Niaga lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan metode term atau pemilihan langsung dengan waktu berjangka.

Maya Kusmaya dan Edward Corne juga disebut menyetujui adanya markup dalam kontrak pengiriman (shipping) yang dilakukan oleh Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibatnya, PT Pertamina Patra Niaga harus mengeluarkan fee ilegal sebesar 13–15 persen, yang diberikan kepada Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Dimas Werhaspati (DW).

Kejagung mencatat bahwa perbuatan para tersangka, termasuk tujuh tersangka lain yang telah ditetapkan sebelumnya, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Kerugian ini bersumber dari lima komponen, yaitu ekspor minyak mentah dalam negeri (Rp35 triliun), impor minyak mentah melalui broker (Rp2,7 triliun), impor BBM melalui broker (Rp9 triliun), pemberian kompensasi tahun 2023 (Rp126 triliun), dan pemberian subsidi tahun 2023 (Rp21 triliun).

Kejagung menegaskan bahwa tindakan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN. Atas perbuatannya, Maya Kusmaya dan Edward Corne disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva Siahaan (RS), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Yoki Firnandi (YF), Agus Purwono (AP), Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Dimas Werhaspati (DW), dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Penyidikan terhadap kasus ini terus berlanjut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dan memastikan penegakan hukum yang adil.