Foto: Prokopim Pekab Kubu Raya

Kejar Satu Data, Bupati Muda Ajak Penggerak Sensus Penduduk Lanjutan Pertajam Long Form

Kubu Raya | Jumat, 13 Mei 2022

Berita Kubu Raya, PIFA - Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) Muda Mahendrawan mengajak petugas penggerak sensus penduduk (SP2020) lanjutan agar memiliki semangat untuk terus menajamkan ‘Long Form’ karena data sensus penduduk ini sangat diperlukan untuk bagaimana pemerintah daerah bersama BPS bisa menjadi mitra dalam mengejar Satu Data.

“Mengapa saya menganggap SP2020 lanjutan ini sangat penting, karena apa yang dilakukan petugas sensus ini akan menjadi basis kebijakan yang akan membuat semua regulasi itu bisa sesuai dengan subtansi yang ingin dikejar, baik sektor perumahan, kesehatan, pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata bupati Muda saat diwawancarai, Jum’at (13/5/2022).

Menurutnya, ukuran IPM ini akan menjadi potret keterbelakangan, tidak terakses dan terjadinya pembiaran-pembiaran. Untuk itu, dengan adanya Satu Data Indonesia yang dimiliki Kubu Raya ini tentunya akan menjadi langkah untuk memunculkan keinginan untuk bagaimana mengejar agregat setiap yang dicapai, baik IPM, pertumbuhan ekonomi maupun indikator-indikator lainnya.

Dalam hal ini, tentu Pemkab Kubu Raya harus melihat dimana sebarannya, subyeknya apa, siapa, maupun bagaimana kondisinya. Apalagi terkait dengan rumah tangga dalam hal kelayakan-kelayakan dan program pelindungan sosial. Sehingga itu akan memberikan dampak untuk mengejar mana yang benar-benar belum dapat terakses.

“Ini merupakan langkah untuk menghindari pembiaran-pembiaran terhadap mana yang harus ditransformasi dari yang belum terdata menjadi terdata subyek-subyek setiap rumah tangga maupun tematik lainnya. Kemudian bagaimana yang belum berdaya menjadi bagaimana berdaya. Transformasi inilah yang kita lakukan dengan pemanfaatan sistem infomasi data geospasial," ujarnya.

Dirinya menilai, pengelolaan data melalui satu data ini merupakan suatu upaya meningkatkan validitas berbagai pakai dan meningkatkan efesiensi pengelolaan data. Menurutnya, Untuk menunjang setiap perencanaan diperluakan suatu perencanaan yang baik dan didukung dengan data yang baik pula.

“Jangan sampai kita menghilangkan peluang-peluang masyarakat. Sehingga disinilah harus ditanamkan semangat petugas dan penggerak SP2020 lanjutan," imbuhnya.

Dikatakannya, pemeritah Kubu Raya terus berupaya dengan inisiatif untuk terus mengupdate data yang dimiliki, jangan sampai data yang ada itu tidak berjalan sehingga akan mengakibatkan tidak akurat data yang dimiliki pemerintah Kubu Raya.

“Contohnya pendidikan, bagaimana kita mengetahui setiap desa dan kecamatan itu mana yang tidak lulus SD, SMP dan SMA, sehingga kita bisa kejar dan intervensinya bisa kita lakukan," ujarnya.

Termasuk dalam kasus stunting, Muda menambahkan, pemerintah Kubu Raya tentunya juga terus mengejar para calon stunting. Caranya dengan mengawal seribu hari kehidupannya.

“Jangan sampai ketika bayi itu lahir, kita tidak kawal seribu hari kehidupannya, maka hitungannya juga tidak akan berubah," imbuhnya. (rs)

Indonesia

| Rabu, 26 Februari 2025

Berita Terkait

Pifabiz

Mengemudi Skuter dalam Kondisi Mabuk, Suga BTS Didenda Rp 173 Juta

PIFAbiz - Penyanyi boygrup asal Korea Selatan, Suga BTS atau memiliki nama asli Min Yoongi, dijatuhi denda sebesar 15 juta won atau sekitar Rp 173 juta oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul. Denda ini dijatuhkan karena Suga terbukti mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk.Kasus ini bermula pada 6 Agustus 2024, di mana Suga mengalami kecelakaan saat mengemudikan skuternya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dikabarkan kalau kadar alkohol Suga melebihi batas legal 0,08%.Saat itu Suga terlihat mengendarai skuter listrik dengan jok, sekitar pukul 11:10 malam waktu setempat pada 6 Agustus, sebelum akhirnya terjatuh saat mencoba berbelok ke kiri. Insiden ini terjadi di depan gerbang utama kompleks apartemen Nine One Hannam.Petugas polisi yang sedang berpatroli di sekitar lokasi segera menemukan Suga setelah insiden tersebut. Mereka mencoba memberikan bantuan sekaligus memeriksa apakah Suga berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian berlangsung.Kemudian pada 23 Agustus, Suga memenuhi panggilan Kepolisian Yongsan. Suga tiba di kantor Kepolisian Yongsan pukul 7.45 waktu setempat. Sebelum masuk, Suga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sambil menundukkan kepalanya.“Pertama-tama, saya sangat menyesal. Saya benar-benar merenung setelah mengecewakan banyak penggemar dan banyak orang. Saya akan menjalani penyelidikan dengan kooperatif. Sekali lagi, saya minta maaf," kata Suga seperti dikutip dari Korea JoongAng Daily.Setelah permintaan maafnya, Suga bergegas masuk ke kantor polisi dan menolak menjawab pertanyaan lainnya dari awak media. Ini menjadi pertama kalinya Suga muncul usai insiden tersebut. (ly)

Korea Selatan

| Selasa, 1 Oktober 2024

Lokal

8 Tuntutan BEM Se-Untan dalam Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar

Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM Untan) bersama beberapa BEM Fakultas yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Untan selenggarakan Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar. Berlangsung di Tugu Digulis Untan, ada 8 tuntutan yang dilayangkan oleh massa Aksi, Jumat (2/7/2021). Sebelum Aksi berlangsung, postingan BEM Untan terkait ajakan Aksi hari ini di akun Instagramnya sempat mendatangkan pro dan kontra karena agenda Aksinya dilaksanakan saat Kota Pontianak dalam kondisi zona merah COVID-19 dan masa perpanjangan PPKM Mikro. Hasil penelusuran Tim Pontianak Informasi, rata-rata komentar di akun bem_untan itu disampaikan oleh mahasiswa/i Untan sendiri. Beberapa dari mereka ada yang menyayangkan waktu pelaksanaan Aksi karena tidak tepat dengan kondisi Pontianak sekarang. Di samping itu, ada juga yang mendukung Aksinya. “Mahasiswa seharusnya bisa menjadi pengarah masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, bukan jadi pelanggar protokol,” ucap Deo Gratias Efrem saat dimintai pendapatnya via DM Instagram. “Menyalurkan aspirasi itu tidak harus turun lapangan melibatkan banyak massa. Tindakan tersebut tidak bijak karena kondisi Pontianak sekarang lagi red zone,” sampai Tri Yoga Utama via DM Instagram. Menanggapi komentar di postingan itu, satu diantara peserta Aksi Lilis Suryani menilai tanggapan itu adalah hal yang wajar. “Sebenarnya untuk kritikan mahasiswa terhadap Aksi hari ini, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira mereka mungkin sedang mengkhawatirkan kesehatannya dan orang-orang disekitarnya,” ucapnya. Menteri Kajian Strategis dan Advokasi BEM FKIP Untan itu menegaskan, mahasiswa sebagai Agent of Change harus proaktif menanggapi tiap kebijakan yang ada dan berjuang dengan caranya masing-masing. Menurutnya, perjuangan itu bisa dilakukan dengan aksi turun ke jalan, lewat media, tulisan, penelitian, dan lain-lain. Setelah itu, Wakil Ketua BEM Untan Munawar juga menyampaikan tanggapan yang senada dengan Lilis. Koordinator Wilayah Kalimantan BEM Seluruh Indonesia itu berpesan, jangan sampai keterbatasan kondisi sekarang menyurutkan semangat pergerakan dan perjuangan mahasiswa. “Untuk teman-teman mahasiswa, jangan sampai kita tidak ada gerakan dengan keterbatasan kondisi sekarang, banyak gerakan yang bisa kita bangun. Baik itu gerakan-gerakan di tepi jalan ataupun gerakan melalui media. Jadi, jangan sampai surut semangat pergerakan dan perjuangannya,” pesannya. Berikut ini adalah daftar tuntutan yang dilayangkan oleh Peserta Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar: Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652/tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. Menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap dirjen pajak dsb. Menjamin tidak adanya ancaman terhadap mahasiswa dan civitas akademik ketika menggunakan hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya tidak ada larangan ketika turun aksi Membuat tata aturan disiplin mahasiswa yang isinya perlindungan terhadap Mimbar Bebas Akademik/ Aksi turun kejalan Menentang keras segala bentuk tindak represifitas aparat kepolisian terhadap massa aksi yang menyatakan pendapat Menuntut Kapolri untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara yang ingin mengemukakan pendapat sebagaimana telah dijamin oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. / 28E Ayat (3) UUD 1945 Menuntut Polri untuk tidak melakukan segala bentuk tindak represifitas oleh aparat terhadap gerakan mahasiswa.

Admin

| Jumat, 2 Juli 2021

Internasional

Lampaui Tragedi 1999, Korban Tewas Gempa Turki-Suriah Capai 21 Ribu Orang Lebih

PIFA, Internasional - Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,8 di Turki dan Suriah bertambah. Dilansir dari CNN, kini korban tewas sudah melampaui 21.000 orang yang terkonfirmasi. Hingga Jumat (10/2/2023), tercatat sebanyak 17.674 korban meninggal ditemukan di Turki sementara 3.377 di Suriah. Gempa kali ini menjadi yang paling mematikan bagi Turki dalam beberapa dekade terakhir ini. Reuters melaporkan, angka tersebut melampaui korban gempa sebelumnya yang menimpa Turki pada tahun 1999. Tercatat, 24 tahun silam setidaknya 17.000 orang tewas akibat gempa yang berpusat di Turki Barat Laut itu. Banyak ahli khwatir, korban gempa yang terjadi pada Selasa (7/2/2023) kemarin akan semakin meningkat jumlahnya. Terlebih hawa dingin saat ini tengah melanda daerah tersebut. Cuaca yang tak bersahabat ini tentu akan sangat menghambat pencarian ribuan orang yang masih tertimpa bangunan dan mengancam banyak nyawa korban gempa lainnya yang tak memiliki tempat berlindung serta air minum. "Tim penyelamat mencari korban selamat di lokasi bangunan yang runtuh dalam kegelapan di kota Adiyaman dengan suhu di bawah titik beku," kata salah satu lembaga penyiaran Turki, seperti dikutip Reuters. Banyak negara ikut berduka atas bencana alam tersebut, salah satunya Indonesia. Sebelumnya pada Rabu (8/2) kemarin, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Ankara, telah mengirimkan bantuan dengan menurunkan 4 tim ke Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, dan Hatay. Pada Rabu kemarin, KBRI Ankara juga berhasil mengevakuasi total 123 orang. Dalam rombongan evakuasi tersebut juga terdapat 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. "KBRI Ankara telah pula menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan melalui Bulan Sabit Merah Turki," demikian pernyataan resmi Kemlu dikutip PIFA dari laman resminya, Jumat. Sementara di Suriah, Kemlu RI melalui KBRI Damaskus juga telah mengirimkan tim menuju empat wilayah terdampak, yakni Hama, Homs, Latakia, dan Aleppo. "Hingga hari ini (9/2), belum tercatat adanya WNI yang menjadi korban. Sementara itu, 3 orang PMI yang berada di Shelter KBRI Damaskus di Aleppo juga dalam kondisi baik," ungkap Kemlu, Kamis (9/2).

Korea Selatan

| Selasa, 1 Oktober 2024

Admin

| Jumat, 2 Juli 2021

Turki

| Jumat, 10 Februari 2023