PIFA, Internasional - Kementerian Agama bersama dengan otoritas Arab Saudi telah sepakat untuk menggunakan aplikasi Visa Bio dalam proses penerbitan visa bagi seluruh jemaah haji Indonesia pada tahun 1444 H/2023 M. Aplikasi ini akan digunakan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dengan fitur biometrik wajah, sidik jari, dan fotokopi paspor.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dengan delegasi Arab Saudi yang diadakan di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023. Delegasi ini terdiri dari perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, General Authority of Civil Aviation (GACA), Wukala, serta tim Visa Bio dan tim Makkah Route yang dipimpin oleh Abdurrahman Al Bijawi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi.

Dirjen PHU Hilman Latief hadir dalam pertemuan tersebut, didampingi oleh Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab beserta jajarannya. Penggunaan aplikasi "Saudi Visa Bio" ini memungkinkan jemaah melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa harus mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Aplikasi ini sudah tersedia di Playstore maupun App Store.

"Penggunaan aplikasi 'Saudi Visa Bio' akan diterapkan pada seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jemaah saat tiba di bandara Arab Saudi," jelas Hilman di Jakarta.

"Aplikasi ini dapat diunduh melalui perangkat masing-masing jemaah, dan seluruh identitas, termasuk sidik jari dan wajah jemaah akan direkam pada aplikasi tersebut," tambahnya.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas tentang implementasi Mecca Route atau fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.

"Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pihak Saudi meminta fasilitas ruang tunggu fast track Bandara Soetta yang lebih luas dan akses yang lebih mudah," ujar Hilman.

Layanan fast track sudah dimulai sejak 2018, dan melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, mereka tidak perlu diperiksa paspor dan visa lagi saat tiba di Arab Saudi.

"Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 jemaah," tegasnya.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan soal keberlanjutan layanan fast track, pihak Arab Saudi meminta agar MoU antara Indonesia dan Arab Saudi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, perencanaan fast track dapat dilakukan lebih awal.

Kemudian, dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang jadwal penerbangan haji. Pihak GACA Saudi sudah meminta Ditjen PHU dan maskapai tentang jadwal penerbangan haji.

"Jadwal sudah dibuat bersama antara Ditjen PHU dengan maskapai. Kami sepakat dalam sehari rata-rata sebanyak 17 kloter yang akan berangkat dari berbagai embarkasi ke Arab Saudi," tutupnya. (yd)