Detikcom

Detikcom

Berandascoped-by-BerandaPolitikscoped-by-PolitikKementerian PU Mobilisasi 3 Jembatan Bailey untuk Pulihkan Akses Flores

Kementerian PU Mobilisasi 3 Jembatan Bailey untuk Pulihkan Akses Flores

Politik | Jumat, 21 Agustus 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memobilisasi tiga unit jembatan Bailey untuk memulihkan konektivitas di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026.

Ketiga jembatan sementara tersebut masing-masing memiliki bentang 30 meter. Jembatan Bailey dimobilisasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, BPJN Nusa Tenggara Barat (NTB), dan BBPJN Sulawesi Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan akses menjadi salah satu prioritas pemerintah agar mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak kembali berjalan.

"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Jembatan Bailey dari BBPJN Sulawesi Selatan saat ini dalam proses pengangkutan komponennya ke kendaraan logistik. Pengiriman rangka jembatan dijadwalkan pada Senin (24/8), menunggu jadwal kapal dari Pelabuhan Selayar menuju Labuan Bajo.

Komponen dan rangka jembatan tersebut ditargetkan tiba di Flores pada Rabu (26/8).

Sementara itu, jembatan Bailey dari BBPJN Jawa Timur-Bali berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jembatan tersebut dijadwalkan diangkut pada Jumat (21/8) menuju Pelabuhan Ende.

Setibanya di Ende, komponen jembatan akan dikirim melalui jalur darat menuju Ruteng dan Labuan Bajo.

Adapun jembatan Bailey dari BPJN NTB kini dalam perjalanan darat menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima. Komponen jembatan dijadwalkan diberangkatkan menggunakan kapal feri menuju Labuan Bajo pada Sabtu (22/8) dan ditargetkan tiba di Flores pada Rabu (26/8), jika tidak ada hambatan.

Kementerian PU terus berkoordinasi untuk memastikan mobilisasi ketiga jembatan berjalan sesuai rencana. Penempatan jembatan sementara akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis dan kebutuhan di lapangan.

Selain menyiapkan akses sementara, Kementerian PU tengah mengidentifikasi kerusakan Jembatan Wae Pesi yang memiliki panjang sekitar 100 meter di ruas Ruteng-Reo-Kedindi, Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan survei awal, ditemukan pergeseran pada sejumlah pilar dan abutmen jembatan. Selain itu, terdapat kerusakan pada expansion joint.

Kementerian PU kini melakukan pemeriksaan lebih detail untuk menentukan metode penanganan yang tepat terhadap Jembatan Wae Pesi.

Pemeriksaan teknis juga terus dilakukan terhadap infrastruktur lainnya yang terdampak gempa. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan penanganan lanjutan.

Mobilisasi jembatan sementara dan penanganan infrastruktur terdampak diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat serta menjaga kelancaran distribusi bantuan dan logistik di Flores.

Rekomendasi

Foto:   OPPO Reno 14 Series Segera Debut Global, Hadirkan Fitur AI dan Desain Mewah | Pifa Net

OPPO Reno 14 Series Segera Debut Global, Hadirkan Fitur AI dan Desain Mewah

Tekno
| Senin, 16 Juni 2025
Foto: Ustaz Derry Sulaiman Ungkap Alasan Bobon Santoso Mualaf: Selalu Merasa Hampa | Pifa Net

Ustaz Derry Sulaiman Ungkap Alasan Bobon Santoso Mualaf: Selalu Merasa Hampa

Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Foto: Program Makan Bergizi Gratis Tertunda, Pemkot Pontianak Masih Menunggu Juknis | Pifa Net

Program Makan Bergizi Gratis Tertunda, Pemkot Pontianak Masih Menunggu Juknis

Pontianak
| Selasa, 7 Januari 2025
Foto: PSSI Gelar Workshop Perwasitan, Media Dapat Wawasan Baru | Pifa Net

PSSI Gelar Workshop Perwasitan, Media Dapat Wawasan Baru

Indonesia
| Sabtu, 1 Februari 2025
Foto: Indonesia Resmi Bergabung dengan New Development Bank BRICS | Pifa Net

Indonesia Resmi Bergabung dengan New Development Bank BRICS

Indonesia
| Rabu, 26 Maret 2025
Foto: Bupati Kubu Raya Dorong Pesantren Jadi Pilihan Utama Pendidikan Anak | Pifa Net

Bupati Kubu Raya Dorong Pesantren Jadi Pilihan Utama Pendidikan Anak

Kubu Raya
| Jumat, 12 September 2025
Foto: Ternyata Betul Kata Amorim, Ini MU Terburuk Sepanjang Sejarah | Pifa Net

Ternyata Betul Kata Amorim, Ini MU Terburuk Sepanjang Sejarah

Inggris
| Rabu, 19 Februari 2025
Foto: Film Pendek “Fajar dan Penjelajah Samudera” Karya Sineas Kalbar Wakili Indonesia di Malmo Film Festival | Pifa Net

Film Pendek “Fajar dan Penjelajah Samudera” Karya Sineas Kalbar Wakili Indonesia di Malmo Film Festival

Kalbar
| Minggu, 9 Februari 2025
Foto: Bareskrim Polri Blokir 865 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp194,7 Miliar | Pifa Net

Bareskrim Polri Blokir 865 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp194,7 Miliar

Indonesia
| Senin, 5 Mei 2025
Foto: Penelitian: Sikap Ceria Bantu Hadapi Tantangan Hidup dengan Lebih Baik | Pifa Net

Penelitian: Sikap Ceria Bantu Hadapi Tantangan Hidup dengan Lebih Baik

Indonesia
| Kamis, 13 Februari 2025

Berita Terkait

Nasional

Foto: DPR Usulkan Anggaran MBG Libur Sekolah Dialihkan untuk Penanganan Banjir Sumatra | Pifa Net

DPR Usulkan Anggaran MBG Libur Sekolah Dialihkan untuk Penanganan Banjir Sumatra

PIFA, Nasional - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dialihkan untuk penanganan bencana banjir di Sumatra. Usulan ini disampaikan menyusul kondisi darurat banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatra dan pertanyaan terhadap efektivitas pelaksanaan MBG di masa libur siswa.​Charles Honoris mempertanyakan relevansi program MBG jika tetap dilaksanakan saat anak-anak tidak bersekolah. “Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” ujar Charles saat dihubungi, Senin (22/12/2025), dilansir dari CNN Indonesia. Ia menilai, distribusi MBG berupa makanan kering atau kemasan justru melenceng dari tujuan awal program untuk memperbaiki gizi anak-anak.​Menurut Charles, orang tua memiliki kemampuan untuk memberikan gizi terbaik bagi anak-anak mereka saat libur sekolah. “Kita perlu jujur, jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja,” tegasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan urgensi dan manfaat nyata bagi masyarakat.​Anggaran MBG yang dialihkan, lanjut Charles, bisa digunakan untuk membantu korban bencana di Sumatra, memperkuat fasilitas kesehatan, dan pemulihan gizi di daerah terdampak stunting akut. “Daripada memaksakan program di masa yang kurang relevan, lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya,” katanya, dilansir dari Detik News. Ia berharap pemerintah meninjau kembali pelaksanaan MBG selama libur sekolah agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal.​Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya memastikan program MBG tetap berjalan meski sekolah libur. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa. Untuk siswa sekolah, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melakukan inventarisasi jumlah anak yang bersedia mengambil makanan MBG ke sekolah. “Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita seperti biasa. Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia ke sekolah,” kata Dadan dikutip dari Detikcom.Charles berharap pemerintah benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur sekolah. “Saya berharap pemerintah bisa benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur, demi memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuannya,” ujarnya. Ia menilai, pengalihan anggaran MBG untuk penanganan banjir Sumatra dapat memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.​Dengan kondisi banjir yang terus melanda Sumatra, usulan ini mendapat perhatian publik. Banyak pihak setuju bahwa anggaran negara harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Harapannya, kebijakan ini dapat segera dipertimbangkan dan direalisasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir Sumatra.

Nasional
| Selasa, 23 Desember 2025

Internasional

Foto: Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir | Pifa Net

Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Dalam pernyataannya di Ruang Oval pada Kamis (11/6), Trump mengatakan bahwa dokumen kesepakatan sudah berada pada tahap final dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. “Dokumen-dokumennya sudah hampir final, jadi kita lihat saja nanti. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cukup cepat,” ujar Trump. Di sisi lain, pejabat Iran juga menyampaikan optimisme serupa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan final. Ia menyebut bahwa tahap akhir pembahasan sedang berlangsung, meski mengingatkan agar media tidak berspekulasi mengenai isi detail kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sebagian besar isu utama telah disepakati dan saat ini kedua pihak berada pada tahap akhir konsultasi internal. Menurut laporan, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, keamanan kawasan termasuk Selat Hormuz, serta dinamika konflik di Lebanon. Jika finalisasi tercapai, penandatanganan kesepakatan disebut kemungkinan akan dilakukan di Jenewa, Swiss, dan akan dilanjutkan dengan fase negosiasi teknis selama 60 hari. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan panjang antara kedua negara yang meningkat sejak konflik militer besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, situasi di lapangan masih fluktuatif akibat saling serang dan perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Teheran.

Internasional
| Sabtu, 13 Juni 2026

Politik

Foto: Komisi III DPR Tetapkan 10 Calon Hakim Agung, Nama Hakim Vonis Mati Ferdy Sambo Tak Lolos | Pifa Net

Komisi III DPR Tetapkan 10 Calon Hakim Agung, Nama Hakim Vonis Mati Ferdy Sambo Tak Lolos

PIFA, Nasional – Rapat pleno Komisi III DPR RI pada Selasa (16/9/2025) menetapkan 10 dari 16 calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dari jumlah tersebut, sembilan nama disetujui menjadi calon Hakim Agung, sementara satu lainnya ditetapkan sebagai hakim ad hoc HAM.Namun, keputusan Komisi III menuai sorotan setelah nama Alimin Ribut Sujono, hakim yang menjatuhkan vonis mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, tidak masuk daftar yang diloloskan. Dalam proses fit and proper test, Alimin sempat dicecar sejumlah anggota dewan, termasuk Benny K Harman dari Partai Demokrat, terkait keputusannya mendukung hukuman mati.Ketidaklolosan Alimin memicu kritik di media sosial. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, melalui akun X pribadinya menilai keputusan tersebut mencerminkan adanya kecenderungan memilih calon yang “seirama” dengan keinginan Komisi III DPR. “Memilih yang seirama,” tulisnya, Kamis (18/9/2025). Ia juga menilai hal ini semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik.Adapun 10 calon yang lolos ialah Suradi (kamar pidana), Ennid Hasanuddin (kamar perdata), Heru Pramono (kamar perdata), Lailatul Arofah (kamar agama), Muhayah (kamar agama), Hari Sugiharto (kamar TUN), Budi Nugroho (kamar TUN khusus pajak), Diana Malemita Ginting (kamar TUN khusus pajak), Agustinus Purnomo Hadi (kamar militer), serta Mohammad Puguh Haryogi (hakim ad hoc HAM).Alimin sendiri dalam fit and proper test mengaku telah dua kali menjatuhkan vonis mati, termasuk terhadap Sambo pada Februari 2023. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan perenungan mendalam. Meski begitu, ia menambahkan bahwa apabila dirinya terpilih menjadi hakim agung, ia tidak dapat kembali menangani perkara Sambo karena terikat kode etik hakim.

Politik
| Kamis, 18 September 2025
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5