PIFA, Tekno - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan merupakan bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. Sebaliknya, kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. “Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” jelas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan resminya, Kamis (24/7). Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan poin penting dari kesepakatan tarif impor dengan Indonesia yang juga mencakup pemindahan data pribadi. Dalam pernyataan Gedung Putih, hal itu masuk dalam poin penghapusan hambatan perdagangan digital, dengan rencana komitmen bersama dalam perdagangan digital, jasa, dan investasi. Kemkomdigi menjelaskan bahwa komitmen Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian hukum terkait kemampuan memindahkan data pribadi ke AS, dengan pengakuan bahwa Amerika Serikat dianggap memiliki sistem perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia. Meski begitu, kesepakatan ini masih dalam tahap finalisasi dan negosiasi teknis terus berjalan. Transfer data lintas negara hanya akan dilakukan untuk kepentingan sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, dengan tetap menjunjung prinsip pelindungan hak individu dan kedaulatan hukum nasional. Aktivitas seperti penggunaan mesin pencari, cloud computing, media sosial, transaksi e-commerce, serta riset digital menjadi contoh aktivitas yang sah. Pemerintah juga memastikan bahwa aliran data tetap berada dalam pengawasan ketat otoritas Indonesia dan mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. "Seluruh proses dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang andal dan aman, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara," tegas Kemkomdigi. Pengaliran data lintas negara disebut sebagai praktik global yang juga diterapkan negara-negara anggota G7. Indonesia mengambil posisi sejajar dengan negara-negara tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika ekonomi digital global.