Berita Pontianak, PIFA - Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Bumi Khatulistiwa Memanggil” menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (11/4/2022). 

Hapiz selaku koordinator Humas Aksi Menyampaikan Aliansi tersebut terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa menuntut beberapa tuntutan   keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. 

“Pertama kita menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas harga dan ketersedian bahan pokok untuk masyarakat,” tegasnya.

Kemudian Hapiz juga menyampaikan dalam tuntutan ini juga turut menyuarakan permasalahan yang ada di Kalbar.

“Kedua kita menuntut pemerintah di Kalbar untuk menyelesaikan permasalahan ekologi dan kerusakan lingkungan yang ada di Kalbar, selanjutnya ketiga   adalah tingkatkan index IPM dan IPP di Kalbar,” paparnya. 

Kemudian yang keempat adalah menuntut penolakan presiden 3 Periode.

“Kita juga menolak terkait Presiden tiga periode dan penundaan Pemilu,” tegasnya. 

Tak luput dari tuntutan ini adalah permasalah HAM yang ada di Indonesia
 
“Hentikan represifitas aparat terhadap aksi massa, dan yang terakhir   adalah untuk isu yang di bawa oleh kawan-kawan Papua, selesaikan permasalahan HAM dan tarik militer dari tanah Papua,” ujarnya.

Hapiz dan aksi massa menilai  ini adalah pencekalan Demokrasi, atau kejahatan Demokrasi. Yang mana ini adalah sebuah bentuk Dramatisasi penguasa, untuk melanggengkan kekuasaannya.

“Karena kami melihat ini ada potensi akan terjadi orde baru versi terbaru. Maka kami hari ini menolak dan mengeras kecam hal itu. Walaupun Pak Presiden berbicara tentang apapun, kami tetap kasus ini sampai selesai/sampai Pemilu 2024 tetap berlangsung,” ujarnya. (ja)