Keputusan Kontroversial Ahmed Gagalkan Kemenangan Indonesia Atas Bahrain
Bahrain | Jumat, 11 Oktober 2024
Wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf yang memberikan keputusan kontroversial menunda full time yang sudah lewat. (X.com)
Bahrain | Jumat, 11 Oktober 2024
Politik
PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih bertahan meskipun muncul ketegangan setelah munculnya kabar kontroversial tentang dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024. Paloh mengungkapkan pandangannya pada acara di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam (31/8/2023). "Sampai hari ini, koalisi masih ada. Besok pagi masih ada, atau mungkin setengah ada, kita belum tahu juga," kata Surya Paloh, seperti dikutip PIFA dari Republika, Jumat (1/9). Terkait keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi ini, Paloh menyatakan bahwa keputusan ada di tangan rekan-rekan dalam koalisi. "Saya serahkan kepada pembahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman, ya. Apakah itu dilakukan? Kalau itu dilakukan, di mana? Kapan waktunya? Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat, kita lihat perkembangan besok barangkali," ujarnya. Meskipun sebelumnya Paloh mengisyaratkan kemungkinan mendukung Anies-Cak Imin, ia mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut belum terformalkan sepenuhnya. "Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, jadi kita tunggu perkembangan dalam satu dua hari ini," kata Paloh. Ia juga menekankan bahwa persetujuan resmi belum diberikan. Namun, Partai Demokrat telah mengklaim bahwa rencana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan bahwa Surya Paloh telah mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi. "Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai," ujar Teuku dalam pernyataan resmi Partai Demokrat. PKS, salah satu partai dalam Koalisi Perubahan, menegaskan kembali dukungannya terhadap Anies sebagai calon presiden. "Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Almuzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera. Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said, menjelaskan bahwa dalam piagam kerja sama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, keputusan terkait calon wakil presiden menjadi tanggung jawab Anies. "Karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," ujar Sudirman. Meskipun demikian, perbedaan pandangan antarpartai dalam koalisi masih menghambat penentuan calon wakil presiden. "Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," tambah Sudirman. Ketegangan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini masih terus berlanjut, dan masyarakat Indonesia menantikan perkembangan selanjutnya dalam persiapan Pilpres 2024. (hs)
Lokal
PIFA, Lokal - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat kembali memberlakukn program ‘Bayar Pajak Bebas Denda’ hingga 20 Desember 2024.Melalui unggahan flayer akun instagram @samsatpontianak, adapun pembebasan denda yang diberikan, mulai dari pembebasan denda PKB dan denda BBNKB kedua untuk semua jenis kendaraan. Kemudian bebas pajak progresif serta relaksasi pajak kendaraan bermotor untuk tunggakan pajak tahun keempat dan kelima khusus kendaraan roda dua dan roda tiga.Pada unggahan tersebut juga menyebutkan bagi pemilik kendaraan yang tidak memperpanjang STNK jika masa berlaku melebihi 2 tahun maka nomor kendaraan akan dihapus. "Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan 'bagi pelanggar yang lalai untuk memperpanjang STNK kendaraan bermotor akan dikenai sanksi jika masa berlaku STNK telah melebihi dua tahun, nomor kendaraan akan dihapus oleh pihak regident kendaraan bermotor jika tidak dilakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan'," tulis dalam unggahan tersebut. (ly)
Lifestyle
PIFA, Lifestyle - Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur dan cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri atau Lebaran tahun 2024 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 855 Tahun 2024. Penetapan ini mengatur sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama yang mencakup enam hari pada momen Idul Fitri. Momen Idul Fitri 1445 Hijriah diperkirakan akan berlangsung serentak pada Rabu, 10 April 2024. Jadwal libur dan cuti bersama ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk merayakan Lebaran di kampung halaman atau melakukan mudik. Berikut adalah jadwal lengkap libur dan cuti bersama Lebaran 2024: Sabtu, 6 April 2024: Akhir pekan Minggu, 7 April 2024: Tanggal merah akhir pekan Senin, 8 April 2024: Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Selasa, 9 April 2024: Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Rabu, 10 April 2024: Libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Kamis, 11 April 2024: Libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Jumat, 12 April 2024: Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Sabtu, 13 April 2024: Akhir pekan Minggu, 14 April 2024: Tanggal merah akhir pekan Senin, 15 April 2024: Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Dengan tambahan akhir pekan, total libur Lebaran 2024 mencapai sepuluh hari. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk merayakan bersama keluarga dan menjalani tradisi lebaran dengan penuh suka cita. (b)