Agus, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Orang Melayu, menyampaikan alasannya mundur melalui surat resmi yang beredar luas pada Rabu (13/11). Ia menilai koalisi tersebut gagal menunjukkan profesionalisme dan berjalan tanpa arah yang jelas.

“Kami sampaikan bahwa Bidang Relawan, Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar (RPMP) belum ada satupun program lapangan yang tereksekusi sampai hari ini, kecuali pendataan simpul-simpul relawan NKRI dan mendengarkan curhat simpul relawan,” ungkap Agus dalam suratnya.

Ia juga menyoroti ketiadaan anggaran yang telah menghambat kerja-kerja tim, bahkan setelah berkali-kali meminta kepastian kepada Ketua Koalisi, Thomas Alexander. “Anehnya, ini bukan hanya terjadi pada RPMP, tetapi juga pada bidang-bidang lain. Bagaimana tim bisa bekerja tanpa dukungan anggaran?” tambahnya.

Tak hanya itu, Agus mengungkapkan bahwa kerja-kerja RPMP sering diambil alih oleh pihak lain tanpa koordinasi, menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di dalam tim. “Kalau struktur tidak difungsikan, lebih baik dibubarkan saja daripada sekadar tempelan,” ujarnya tegas.

Pengunduran dirinya didasarkan pada refleksi mendalam dan kesabaran yang telah ia tahan selama beberapa bulan terakhir. Surat pengunduran tersebut dibuat di Pontianak pada 10 November 2024 dan ditembuskan kepada pasangan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan, Ketua DPD Hanura Kalimantan Barat, dan Ketua KPU Kalimantan Barat.

Kejadian ini menjadi tamparan bagi koalisi NKRI yang sebelumnya digadang-gadang sebagai tim solid. Belum ada tanggapan resmi dari Ria Norsan, Krisantus Kurniawan, maupun Ketua Koalisi Thomas Alexander terkait mundurnya Agus Setiadi. Namun, dinamika ini berpotensi memengaruhi konsolidasi menjelang Pilgub Kalbar 2024.

Para pengamat politik lokal menilai, kejadian ini menjadi ujian besar bagi koalisi NKRI untuk segera merapatkan barisan. Jika tidak segera diselesaikan, isu ini dikhawatirkan akan memengaruhi persepsi publik terhadap pasangan calon yang mereka usung.