Berita Nasional, PIFA - Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO), Andre Afrizal Saputra mengkritik keras usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah. 

Menurut Andre, KPK sebagai salah satu lembaga negara yang lahir karena amanah reformasi. Salah satu yang lahir dalam konteks amanah reformasi 98 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Artinya komisi pemberantasan korupsi atau KPK dan Pilkada langsung adalah 2 hal yang sama sama menjadi anak kandung reformasi. Agak aneh rasanya kalau tiba tiba menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” tegasnya, dikutip dari laman AMSINDO, Jumat (16/12).

Andre menilai KPK saat ini mengkhianati salah satu amanah amanah reformasi. Padahal dia sendiri merupakan anak kandung reformasi.

“Nah pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh pemerintah, itu sudah pasti bebas suap? Tentu tidak, justru akan ada potensi baru yaitu potensi pemberian suap kepada atasan,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Andre, KPK tidak usah cawe cawe soal Pilkada karena Pilkada secara langsung itu sudah final. Ia pun meminta agar KPK sebaiknya fokus saja pada tupoksinya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, mengingat saat ini banyak kepala daerah yang ditangkap karena suap lelang jabatan.

Andre menegaskan, seharusnya KPK belajar dari kasus kasus yang mereka tangani tersebut.

“Sekarangkan banyak kasus kasus yang sampai dengan saat ini masih menggantung di KPK. Ada apa kasus itu nggak selesai? Apakah memang sulit atau faktor yang lain yang menjadi penghmbat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diselenggarakan terbuka, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam puncak acara peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022) lalu.

Alexander menilai ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung.

“Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujarnya. (yd)