PIFA, Nasional - Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, menyoroti isu masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memfasilitasi kerja sama antara sekolah-sekolah kejuruan dengan pelaku industri, mengingat lulusan tersebut telah siap terjun ke dunia kerja.

“Ironis kalau lulusan SMK adalah lulusan yang paling banyak menganggur. Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjadi lulusan yang dilirik oleh perusahaan,” kata Puan dalam keterangan persnya kemarin, dikutip dari laman DPR RI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah ini mencapai 5,83 persen dari total penduduk usia kerja pada akhir bulan Februari 2023. Lulusan SMK merupakan kelompok yang paling banyak mengalami pengangguran.

Tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan SMK, mencapai 9,60 persen pada bulan Februari 2023. Kemudian diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase 7,69 persen. Tingkat pengangguran lulusan Diploma I/II/III tercatat sebesar 5,91 persen, sedangkan lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 5,52 persen, dan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar 5,41 persen.

Puan mengingatkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi seharusnya menjadi landasan hukum bagi kerjasama antara sekolah dan pelaku industri.

Perpres ini mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari orientasi penyediaan sumber daya manusia menjadi orientasi kebutuhan pasar kerja.

Legislator Partai Banteng itu menekankan bahwa perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045.

"Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” tandas Puan.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, Puan mendorong Pemerintah untuk memfasilitasi hubungan antara sekolah dan pelaku industri. Dengan demikian, lulusan SMK ini dapat mendalami keterampilan yang dibutuhkan oleh pelaku industri.

“Menyiapkan para lulusan yang menjamin mereka mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari adalah tanggung jawab sekolah, namun perlu ada kerjasama dengan pelaku industri untuk membuka peluang. Pemerintah harus berperan sebagai jembatan antar keduanya,” ujar dia.

Puan juga meyakini bahwa sekolah-sekolah kejuruan memiliki kurikulum yang dapat mendidik para siswa agar memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan dunia kerja. Dia menekankan pentingnya penguatan mental dalam setiap unit pendidikan, terutama di sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak lulusan siap kerja. Persaingan di dunia kerja membutuhkan mental yang kuat agar dapat bersaing secara efektif, ungkap Puan.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, DPR berharap Pemerintah juga memperhatikan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung pendidikan vokasi. Puan menyatakan bahwa dengan fokus pada keterampilan dan keahlian dalam pendidikan, para siswa dapat mendapatkan fasilitas yang memadai.

“Untuk mengasah keahlian dan keterampilan, anak didik harus memiliki workshop atau laboratorium yang lengkap dan dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang relevan dengan bidang keahlian yang diajarkan,” harap cucu Bung Karno ini.