PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penolakannya terhadap gagasan relokasi rakyat Palestina dari Gaza ke negara lain, termasuk Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Puan saat membuka Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Rabu malam, 14 Mei 2025.

Sikap tegas Puan tersebut mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari para delegasi negara anggota OKI yang hadir dalam forum tersebut.

Dalam pidatonya, Puan menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat agresi militer Israel. Ia menegaskan bahwa Gaza adalah hak dan milik rakyat Palestina, sehingga relokasi bukanlah solusi yang adil.

"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan," tegas Puan di hadapan ratusan delegasi dari 37 negara anggota dan negara pengamat PUIC.

Puan juga mengajak parlemen negara-negara anggota OKI untuk memperkuat advokasi internasional demi pengakuan kemerdekaan Palestina secara resmi. Ia menekankan pentingnya membangun kembali Gaza, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan memulihkan martabat dan harapan rakyat Palestina.

"Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza," tambah Puan.

Sikap Puan ini juga sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang menolak relokasi permanen warga Gaza ke luar Palestina. Pemerintah hanya siap mengevakuasi sementara warga Palestina yang terluka untuk dirawat di Indonesia, dan setelah pulih mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa penolakan relokasi oleh Puan tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan evakuasi bersifat sementara dan kemanusiaan.

Dengan sikap tegas ini, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menolak segala bentuk upaya pengusiran atau relokasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan bangsa Palestina.