Ketua PSSI: Sepak Bola Harus Jadi Pemersatu, Bukan Pemecah
Indonesia | Sabtu, 1 Maret 2025
Momen Ketum PSSI saat doa bersama untuk Timnas Indonesia. (Dok. PSSI)
Indonesia | Sabtu, 1 Maret 2025
Politik
PIFA.CO.ID, POLITIK - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, menyesalkan sikap salah satu partai politik yang menginstruksikan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurut Herzaky, keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Presiden."Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/2).Herzaky tidak menyebut secara lugas partai yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite partai semata.Partai Demokrat, lanjut Herzaky, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menggelar retret kepala daerah di Akmil Magelang. Ia menilai agenda tersebut penting untuk mengonsolidasikan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.Sebagai perbandingan, Herzaky menuturkan bahwa meskipun Demokrat memiliki agenda internal penting, yakni Kongres VI Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025, pihaknya tetap menginstruksikan kepala daerah dari Demokrat untuk lebih memprioritaskan retret di Akmil."Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah untuk fokus mengikuti retret. Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2), setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini menjalani penahanan di Rutan KPK.Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sejak Jumat (21/2), sementara puluhan lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung.
Nasional
PIFA, Nasional - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengungkap alasan mengapa upacara kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 tidak dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Juri, pembangunan infrastruktur di IKN masih dalam proses penyelesaian, sehingga pemerintah memilih untuk memusatkan perhatian pada percepatan pembangunan kawasan tersebut. "Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, kan. Jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN," ujar Juri kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XIII DPR pada Kamis (17/7). Juri menegaskan bahwa keputusan tidak menggelar upacara kenegaraan di IKN berkaitan langsung dengan belum rampungnya infrastruktur di wilayah tersebut. "Iya (karena proses infrastruktur belum kelar)," tambahnya. Sebagai gantinya, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tahun ini akan dilangsungkan di Jakarta. "Upacara detik-detik proklamasi digelar di Jakarta," kata Juri. Meski demikian, Juri memastikan bahwa upacara peringatan tetap akan berlangsung juga di IKN, meski dalam skala berbeda dan di bawah koordinasi Otorita IKN (OIKN). Ia belum menyebutkan secara spesifik siapa saja yang akan hadir dalam upacara di IKN. "Di IKN juga ada upacara jadi OIKN juga akan menyelenggarakan upacara," jelasnya. Sebagai catatan, pada tahun sebelumnya, yakni 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencetak sejarah sebagai Kepala Negara pertama yang memimpin langsung upacara peringatan HUT RI di IKN Nusantara. Upacara tersebut dihadiri sekitar 1.400 tamu undangan dan turut dihadiri Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih hasil Pilpres 2024, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Jakarta juga tetap menggelar upacara kenegaraan secara hybrid. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin upacara di Jakarta dengan didampingi Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Lokal
Berita Kubu Raya, PIFA - Babinsa Desa Kapur Serda Santo dari Koramil Sungai Raya melaksanakan Pengawalan dan Pengamanan secara langsung terkait penyaluran bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Sosial kepada warga menderita disabilitas di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Pada hari Jumat (18/02/2022). Sebanyak 9 orang warga penderita disabilitas berhak menerima bantuan berupa kursi roda dan dan 2 orang diantaranya menerima alat bantu dengar. Kepada Media Serda Santo menjelaskan pengawalan penyerahan bantuan dari Dinas Sosial tersebut merupakan bentuk kewajiban dirinya selaku pihak keamanan untuk memastikan proses penyerahan berlangsung dengan baik. “ Kegiatan ini merupakan bentuk tanggungjawab saya selaku aparat keamanan yang ada di Desa untuk selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan kami harus memastikan kegiatan seperti ini dapat berlangsung aman dan tertib, serta tepat sasaran” Ujarnya. Pada kesempatan tersebut Serda Santo juga mengingatkan kepada Warga masyarakat yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, Karena kegiatan penyaluran bantuan masih dalam masa pandemi Covid-19. “ Selain kegiatan tadi pada kesempatan ini juga saya selalu berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah desa kapur untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun , tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19” ungkapnya. Penyaluran bantuan dari Dinas Sosial tersebut dihadiri Kades Desa Kapur Fahmi, S. Pdi, Bhabinkamtikmas Aiptu Sony, Serda Santo dan, Relawan Satgas Covid-19 Sebanyak 5 orang. (ja)