Foto: Dok. PIFA

Berita Pontianak, PIFA – Ketua Umum LBH Tipikor Indonesia, Prof. Dr. Yislam Alwini menilai mafia tanah dapat menghambat kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.

“Karena membuat warga ragu-ragu mengolah tanahnya untuk ke maslahatan dan kemajuan ekonomi. Jadi kita bersama harus membasmi mafia tanah,” katanya, Senin 22 November 2021.

Yislam Alwini menghimbau kepada notaris, kantor ATR/BPN dan aparat penegak hukum lainnya dapat memberantas mafia tanah.

“Artinya permasalahan seperti itu dapat cepat dituntaskan dan di prioritas siapapun bersalah di tindak tegas sesuai hukum agar membuat jera mafia tanah di seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak merapuhkan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Dia mengungkapkan terkait mafia tanah diduga adanya pemalsuan data.

“Sering sekali terjadinya Mafia tanah pemalsuan data di kantor ATR/BPN," ujarnya.

Yislam berkata, adapun dua cara membedakan sertifikat palsu, 

"Pertama ada keputusan pengadilan yang dinamai cacat hukum dan kedua namanya cacat administrasi langsung bisa di batalkan oleh BPN," ungkapnya.

Berita Pontianak, PIFA – Ketua Umum LBH Tipikor Indonesia, Prof. Dr. Yislam Alwini menilai mafia tanah dapat menghambat kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.

“Karena membuat warga ragu-ragu mengolah tanahnya untuk ke maslahatan dan kemajuan ekonomi. Jadi kita bersama harus membasmi mafia tanah,” katanya, Senin 22 November 2021.

Yislam Alwini menghimbau kepada notaris, kantor ATR/BPN dan aparat penegak hukum lainnya dapat memberantas mafia tanah.

“Artinya permasalahan seperti itu dapat cepat dituntaskan dan di prioritas siapapun bersalah di tindak tegas sesuai hukum agar membuat jera mafia tanah di seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak merapuhkan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Dia mengungkapkan terkait mafia tanah diduga adanya pemalsuan data.

“Sering sekali terjadinya Mafia tanah pemalsuan data di kantor ATR/BPN," ujarnya.

Yislam berkata, adapun dua cara membedakan sertifikat palsu, 

"Pertama ada keputusan pengadilan yang dinamai cacat hukum dan kedua namanya cacat administrasi langsung bisa di batalkan oleh BPN," ungkapnya.

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya