Kiper Burnley Dubravka Percaya Diri Jelang Hadapi Manchester United di Old Trafford
Sports | Senin, 1 September 2025
Penjaga gawang Burnley Martin Dubravka. (Burnley)
Sports | Senin, 1 September 2025
Pifabiz
PIFAbiz - Pengacara Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution, berupaya melaporkan putri Nikita Mirzani, LM, terkait kesaksiannya dalam kasus dugaan asusila yang menjerat kliennya. Menurut Razman, terdapat kejanggalan dalam kesaksian LM yang berujung pada penahanan Vadel.Razman mengaku tak menduga Vadel bakal ditahan, mengingat kliennya diyakini memiliki bukti kuat. Namun, dengan adanya dua alat bukti yang dianggap sah dan meyakinkan oleh penyidik, Vadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak berwenang.“Kami pun sudah all out dengan ibaratnya kalau keringat, darah sudah keluar mempertahankan seorang Vadel. Karena saya melihat waktu itu tidak ada celah. Jadi kalau sekarang ada celah, sehingga ada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut penyidik, mereka tersangkakan dan tahan (Vadel),” ujar Razman saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan.Pertanyakan Kehamilan LMSalah satu kejanggalan yang disorot oleh Razman adalah klaim kehamilan LM pada 9 Mei 2024. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu dipertanyakan, terutama karena LM diketahui berada di Inggris pada Januari-Februari 2024.“Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Vadel, didengar oleh Saudara Rahmat dan Doli, bahwa tanggal 9 Mei, LM itu mengaku hamil. Mei 2024,” ungkap Razman.Lebih lanjut, Razman meragukan klaim LM terkait perubahan bentuk fisiknya yang sempat viral di media sosial. Ia menilai tidak logis jika perut LM terlihat besar pada usia kehamilan satu hingga dua bulan.“Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang menyebarkan di medsos perutnya membesar, lalu kemudian mengecil, rasanya nggak logis. Nggak mungkin umur 1 atau 2 bulan (perut LM sudah besar), nggak ada cerita. Itu baru darah. Dia baru akan kelihatan kalau 4-5 bulan (tahu hamil), jadi tidak logis,” tambahnya.Siapkan Langkah HukumAtas dugaan ketidaksesuaian dalam kesaksian LM, Razman menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap putri Nikita Mirzani. Ia menduga terdapat unsur perbuatan pidana yang dilakukan LM terkait kasus ini.Diketahui, Vadel Badjideh awalnya dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024 atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi. Kasus ini disangkakan dengan pasal dalam UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, hingga aborsi.Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan, sementara pihak Vadel berusaha mengajukan langkah hukum guna membela diri dari tuduhan yang ada.
Politik
Berita Politik, PIFA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus mencuat jelang Pilpres 2024. Herzaky mengungkapkan bahwa duet ini hampir tak tertandingi menurut beberapa lembaga survei. "Kami juga mendapat banyak informasi lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies-AHY itu misalnya hampir tanpa tanding, ini katanya nih, kata lembaga survei besar ya," kata ungkapnya di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022), dikutip PIFA dari detiknews. Herzaky mengatakan hasil survei ini tentu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk mengusung duet Anies-AHY di 2024. Namun, Herzaky menegaskan wacana ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan partai politik calon mitra koalisi partainya. "Tentu ini jadi bahan pertimbangan, tapi lagi-lagi kalau kami nanti akan diskusikan komunikasikan dengan semua, para parpol sahabat calon mitra koalisi," tegasnya. Pada kesempatan tersebut Herzaky menuturkan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat belum memunculkan nama capres-cawapres melainkan fokus pada kriteria. Nama capres-cawapres akan mengerucut usai diskusi koalisi. Dia menyebut, sejauh ini Partai Demokrat belum punya koalisi tetap meski intens berkomunikasi dengan NasDem dan PKS. "Kalau dari kami jelas, sampai dengan saat ini kami masih terus bicara mengenai kriteria, dari kriteria baru kami munculkan nama, ya memang nama capres ada beberapa usulan yang akan segera mengerucut ini, tetapi tentunya hasil diskusi di koalisi ini akan kami bawa kembali di forum internal majelis tinggi partai, kalau nama," katanya. Terkait nama Anies Baswedan yang masuk dalam bursa pencalonan capres 2024 di Demokrat, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat juga akan mendengarkan aspirasi kader yang ingin AHY maju juga di pilpres mendatang. "Kalau bicara Mas Anies masuklah di salah satu yang (disepakati), mungkin ya bisa saja, karena saat ini kan banyak yang lagi beredar nama Mas Anies. Di sisi lain, kader menginginkan bahwa Mas AHY bisa ikut dalam kontestasi pilpres," pungkasnya. "Namanya aspirasi kader, kami harus dengarkan," imbuh Herzaky. (yd)
Lokal
PIFA, Kubu Raya - Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan korupsi penyaluran pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Burhan, proyek-proyek pokir selama ini dinilai bermasalah dan tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan. “Dari hasil investigasi kami di lapangan, sebelum anggaran pokir itu turun, anggota dewan sudah menyiapkan kontraktor pelaksananya. Yang lebih miris lagi, pokir ini dijadikan mereka sebagai tambahan penghasilan,” ucap Burhanudin saat dijumpai wartawan di Kubu Raya, Selasa (26/8/2025) malam. Burhan menuturkan, pola yang kerap terjadi ialah anggota dewan menitipkan dana sesuai dengan porsi yang disepakati berdasarkan jabatan masing-masing. Dana tersebut, sambung Burhan, selanjutnya diakomodasi ke dalam program dinas terkait. “Setelah program dilegalkan, anggota dewan kemudian menunjuk rekanan yang mengerjakan proyek pokir. Dari situlah terjadi praktik penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya. Lebih lanjut Burhanudin juga menegaskan bahwa program pokir ini telah menjadi atensi serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karenanya , dia pun mendorong agar pengusutan dugaan tindak pidana korupsi diharapkan juga mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum di Kalimantan Barat. “Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK sudah berulang kali mengingatkan agar anggota dewan tidak main-main dengan pokir ini. Harus diingat bahwasanya anggota dewan itu tidak boleh mengelola anggaran proyek. Kalau sudah cawe-cawe, apalagi sampai masuk ke wilayah yang bukan dapilnya, itu rawan penyimpangan dan sangat berbahaya,” pungkasnya.