PIFA, Nasional — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap sederet pelanggaran lingkungan serius yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keempat perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu adalah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (5/6), KLH menegaskan bahwa keempat perusahaan tersebut menggunakan modus pelanggaran yang berbeda, namun sama-sama berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki status ekosistem rentan.

KLH memaparkan bahwa PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) melakukan kegiatan penambangan seluas 746 hektare di Pulau Manuran. Aktivitas tersebut dinyatakan melanggar aturan karena dilakukan di pulau kecil tanpa adanya manajemen lingkungan maupun sistem pengelolaan limbah yang memadai.

“Di lokasi ini, KLH/BPLH telah memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas,” ujar KLH.

Sementara itu, PT Gag Nikel (PT GN) disebut melakukan penambangan di wilayah sekitar 6 juta hektare di Pulau Gag, yang juga dikategorikan sebagai pulau kecil. KLH menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP) disebut melakukan eksplorasi tambang tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta dokumen lingkungan yang diwajibkan. Akibatnya, seluruh kegiatan eksplorasi di Pulau Batang Pele telah dihentikan oleh KLH.

Adapun PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) terbukti membuka tambang di luar wilayah yang telah diizinkan, yakni seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut dilakukan di luar batas izin lingkungan dan kawasan yang ditetapkan dalam PPKH.

KLH menambahkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 semakin memperkuat landasan hukum larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Dalam putusannya, MK menyebut bahwa penambangan di wilayah-wilayah tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), serta bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi dan pencegahan bahaya lingkungan.

"Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia," tegas KLH.

Menanggapi temuan KLH, Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya, menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dan menjalankan operasional tambang dengan mengacu pada prinsip Good Mining Practices.

“Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” ujar Arya.

Arya juga menegaskan bahwa kegiatan operasional PT GN tidak berada di dalam kawasan konservasi maupun Geopark Unesco. Lokasi tambang perusahaan diklaim telah ditetapkan dalam tata ruang daerah sebagai bagian dari Kawasan Penambangan Raja Ampat.

Selain itu, PT GN disebut telah melakukan koordinasi dan pengawasan intensif bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan terkait jalannya kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat.

Temuan KLH ini kembali menyoroti potensi ancaman terhadap keindahan dan kelestarian alam Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut dan pariwisata bahari terbaik di dunia. Aktivitas pertambangan yang tidak sesuai regulasi dinilai berpotensi merusak habitat endemik dan mengganggu keberlangsungan ekosistem laut dan pesisir di wilayah tersebut.

KLH menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan setiap aktivitas ekonomi tidak melanggar prinsip kelestarian.