PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih bertahan meskipun muncul ketegangan setelah munculnya kabar kontroversial tentang dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024.

Paloh mengungkapkan pandangannya pada acara di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam (31/8/2023).

"Sampai hari ini, koalisi masih ada. Besok pagi masih ada, atau mungkin setengah ada, kita belum tahu juga," kata Surya Paloh, seperti dikutip PIFA dari Republika, Jumat (1/9).

Terkait keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi ini, Paloh menyatakan bahwa keputusan ada di tangan rekan-rekan dalam koalisi. 

"Saya serahkan kepada pembahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman, ya. Apakah itu dilakukan? Kalau itu dilakukan, di mana? Kapan waktunya? Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat, kita lihat perkembangan besok barangkali," ujarnya.

Meskipun sebelumnya Paloh mengisyaratkan kemungkinan mendukung Anies-Cak Imin, ia mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut belum terformalkan sepenuhnya. 
"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, jadi kita tunggu perkembangan dalam satu dua hari ini," kata Paloh. Ia juga menekankan bahwa persetujuan resmi belum diberikan.

Namun, Partai Demokrat telah mengklaim bahwa rencana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan bahwa Surya Paloh telah mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai," ujar Teuku dalam pernyataan resmi Partai Demokrat.

PKS, salah satu partai dalam Koalisi Perubahan, menegaskan kembali dukungannya terhadap Anies sebagai calon presiden. 

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Almuzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said, menjelaskan bahwa dalam piagam kerja sama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, keputusan terkait calon wakil presiden menjadi tanggung jawab Anies. 

"Karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," ujar Sudirman.

Meskipun demikian, perbedaan pandangan antarpartai dalam koalisi masih menghambat penentuan calon wakil presiden.

 "Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," tambah Sudirman.

Ketegangan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini masih terus berlanjut, dan masyarakat Indonesia menantikan perkembangan selanjutnya dalam persiapan Pilpres 2024. (hs)