Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Koalisi menilai putusan yang meringankan pidana penjara dan menganulir pemecatan dua terdakwa menunjukkan kegagalan peradilan militer dalam memastikan pertanggungjawaban yang setimpal atas kejahatan serius terhadap warga sipil.

"Ketika pidana dikurangi dan pemecatan dihapus, tanpa pertimbangan yang terbuka serta meyakinkan mengenai beratnya perbuatan, dampak permanen terhadap korban, dan penyalahgunaan akses institusional, publik menerima pesan yang berbahaya: status prajurit dapat menjadi perisai dari konsekuensi hukum dan kedinasan yang tegas," demikian pernyataan koalisi, Sabtu (5/9).

Koalisi menilai serangan air keras terhadap Andrie Yunus sebagai pembela HAM bukan sekadar penganiayaan biasa.

Serangan tersebut disebut sebagai tindakan terencana terhadap pembela HAM yang mengakibatkan luka berat, membatasi kehidupan korban, sekaligus menimbulkan ketakutan bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

"Oleh karena itu, keadilan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku lapangan. Negara wajib mengungkap rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan kemungkinan tanggung jawab atasan," tegas koalisi.

Koalisi mengatakan tanpa pengungkapan secara menyeluruh, proses hukum berisiko hanya menyentuh pelaku yang berada di lapisan paling bawah.

Mereka juga kembali menyoroti penggunaan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang korbannya warga sipil.

Menurut koalisi, konflik kepentingan kelembagaan sulit dihindari ketika penyidik, penuntut, hakim, terdakwa, dan administrasi perkara berada dalam lingkungan institusi yang sama.

"Dalam perkara yang menyentuh kepentingan institusi, rantai komando, dan karier prajurit, independensi tidak cukup diklaim. Independensi harus terlihat, dapat diuji, dan benar-benar dipercaya oleh korban maupun publik," demikian pernyataan koalisi.

Koalisi menilai reformasi sektor keamanan pasca-1998 telah memberikan arah agar prajurit hanya diadili melalui peradilan militer untuk tindak pidana militer.

Sementara untuk tindak pidana umum, anggota TNI semestinya diperiksa melalui peradilan umum.

"Namun, praktik berdasarkan UU No. 31/1997 masih mempertahankan yurisdiksi berdasarkan status pelaku, bukan sifat kejahatannya. Akibatnya, perbuatan pidana yang sama dapat diproses dengan standar berbeda hanya karena pelakunya seorang prajurit," demikian pernyataan koalisi.

Koalisi menilai kondisi tersebut mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan membuat korban sipil harus mencari keadilan melalui mekanisme yang tidak mereka pilih serta sulit diawasi.

Mereka menegaskan keadilan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan vonis bersalah.

Keadilan, menurut koalisi, membutuhkan proses yang independen dan imparsial, pertimbangan putusan yang terbuka, kesempatan korban untuk didengar, hukuman proporsional, pemulihan efektif, serta jaminan agar kekerasan serupa tidak terulang.

"Putusan banding ini belum memenuhi ukuran tersebut. Beratnya serangan dan akibatnya bagi korban, tidak tercermin dalam hukuman; pembatalan pemecatan memungkinkan pelaku tetap berada dalam institusi bersenjata; dan tanggung jawab yang lebih luas masih belum terjawab," demikian keterangan koalisi.

Koalisi juga menilai keputusan mempertahankan prajurit yang telah dinyatakan bersalah dapat melemahkan mekanisme penyaringan internal dan mengaburkan batas toleransi institusi terhadap kekerasan.

Mereka khawatir kondisi tersebut dapat meningkatkan rasa tidak aman bagi korban dan saksi serta membuat pembela HAM menghadapi ancaman yang lebih nyata.

Atas dasar itu, koalisi menolak putusan banding karena dinilai tidak sebanding dengan beratnya serangan dan penderitaan yang dialami Andrie Yunus.

Koalisi mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa proses serta kualitas pertimbangan putusan banding, terutama terkait dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan.

Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Yurisdiksi peradilan militer harus dibatasi pada tindak pidana militer; setiap tindak pidana umum oleh anggota TNI-terutama yang korbannya warga sipil-wajib diperiksa oleh peradilan umum," demikian keterangan koalisi.

Selain itu, koalisi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepastian hukum dalam pengujian UU Peradilan Militer guna memastikan persamaan di hadapan hukum dan independensi peradilan.

Negara juga didesak menjamin perlindungan, pemulihan medis dan psikososial, akses informasi, bantuan hukum, serta reparasi bagi Andrie Yunus.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengabulkan permohonan banding para terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Putusan tersebut menghapus pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa sekaligus meringankan hukuman penjara.

Dalam putusan banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, Sersan Dua Edi Sudarko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum 2 tahun penjara.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara dan Letnan Satu Sami Lakka dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.

Putusan tersebut mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 tanggal 10 Juni 2026.

Dalam putusan tingkat pertama, Edi Sudarko dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan Budhi Hariyanto Widhi 2 tahun 6 bulan penjara. Keduanya juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sementara Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

TNI sebelumnya telah merespons putusan banding tersebut. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan TNI tidak mencampuri putusan pengadilan.

"Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung," ujar Nas saat dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam.

"TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara," sambungnya.