Berita Lokal, PIFA – Komisi I DPRD Kalimantan Barat, menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Kalimantan Barat, di Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/9/2022) siang. Pertemuan ini membahas persoalan bahan bakar minyak (BBM) subsidi termasuk dugaan permainan mafia yang disinyalir masih beraksi di Kalbar.

Sebelumnya, pertemuan dengan Polda Kalbar ini memang sudah diagendakan oleh Ketua Komisi I, Angeline Fremalco. Dia menyampaikannya saat menerima audiensi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, pekan lalu. 

“Saya selaku Ketua Komisi I mendukung dengan komitmen untuk rapat kerja berikutnya, mengundang kepolisian sebagai mitra kerja kami,” jelasnya, waktu itu.

Komitmen ini kata Angeline, dibutuhkan untuk memberantas mafia-mafia BBM bersubsidi. Pihak DPRD, bakal serius membahas persoalan tersebut secara spesifik dan terperinci serta khusus.

Persoalan mafia BBM subsidi ini, juga menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur. Dia meminta pihak keamanan yang berwenang, dalam hal ini Polda Kalbar untuk menindak tegas para mafia BBM bersubsidi ini. Tentunya melalui tindakan hukum yang tepat.

“Kami minta kepada pejabat berwenang terhadap pemberantasan mafia minyak ini untuk melakukan tindakan-tindakan bersifat hukum terhadap penjahat BBM," ujarnya.

Kondisi antrean panjang di SPBU kata Subhan, terus terjadi. Hal ini menjadi indikasi masih adanya permainan mafia-mafia BBM. Situasi lapangan itu tak sesuai dengan berita yang beredar. Di media, stok BBM di Kalbar dalam kondisi yang cukup.

“Begitu kondisi yang ada di Kalbar. Saya minta gubernur, Kapolda, Pangdam, bupati dan wali kota, agar mengawasi ketat minyak bersubsidi ini di setiap SPBU,” jelasnya. (ap)