Berita Lokal, PIFA - Komisi IV DPRD Kalimantan Barat memantau jalan lingkungan kampus Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), akhir pekan kemarin. Proyek itu sempat dianggarkan untuk dibangun oleh Pemprov Kalbar namun kemudian ditunda.

"Di sini kan ada permintaan dari Direktur Poltesa tentang infrastruktur jalan di lingkungan Poltesa yang kemarin pada tahun 2021 memang sudah dianggarkan, namun ditunda karena persoalan teknis,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Bidang Pembangunan, Subhan Nur.

Dia juga mengingatkan pentingnya pembangunan jalan di lingkungan kampus Poltesa. Tak hanya berkaitan dengan kepentingan politik, namun juga mengingat kampus itu merupakan aset pemerintah di wilayah perbatasan yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Ini menjadi kepentingan politik Gubernur Sutarmidji. Tahun 2021 kita juga sudah monitoring dan sampai di anggaran perubahan tidak bisa dieksekusi. Begitu di tahun 2022 ini tidak dianggarkan," kata Subhan Nur.

"Memang secara aturan, anggaran yang tidak bisa dieksekusi di tahun 2021 akan dianggarkan di perubahan tahun 2022," sambungnya.

Dia menyebutkan, memiliki kepedulian untuk memastikan agar jalan lingkungan kampus tersebut bisa segera dibangun oleh Pemprov Kalbar.

"Oleh sebab itu, kita selaku wakil rakyat, hadir untuk meninjau jalan yang diusulkan kemarin dan kita minta kepada OPD terkait untuk dianggarkan kembali dan akan kita kawal dalam rancangan perubahan tahun 2022 agar terealisasi," tegas Subhan.

Dia berharap pengalaman yang menyebabkan realisasi pembangunan jalan lingkungan kampus Poltesa tertunda terulang kembali pada tahun 2022.

"Dan kita minta OPD terkait itu harus mengawal karena ini janji politik Gubernur," pungkasnya.

Direktur Politeknik Negeri Sambas, Yuliansah menyampaikan, kedatangan rombongan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar merupakan sebuah kaloborasi dan semangat  yang luar biasa untuk melihat langsung infrastruktur di kampusnya dan semangat untuk membangun Kalbar.

"Tentu pengembangan dan peningkatan SDM bukan sebatas pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dosen dan alat prajtikum saja. Tetapi harus didukung dengan infrastruktur sarana prasarana pendukung," ucapnya.

Dia menambahkan, pembangunan harus merata, tidak hanya pada infrastrukur pelayanan publik, tetapi Komisi IV juga harus melihat bahwa kampus ini juga aset, sebagai rumah produksi pengembangan SDM.

"Dalam pembangunan SDM yang salah satunya memperkuat daya dukung atau menunjang akses infrastruktur. Jadi, ini tanggung jawab kita, kolektif dengan kaloborasi yang baik," katanya.

Dia pun menyakini gubernur dan DPRD Kalbar melalui Komisi IV memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bukan berbicara tentang Sambas tapi kemajuan Kalbar. (ap)