Komisi VI DPR Tunda Rapat Bahas Koperasi Desa Merah Putih
Nasional | Rabu, 11 Maret 2026
PIFA, Nasional - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan bahwa rapat terkait pembangunan gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditunda karena pelaksanaannya masih memerlukan proses sinkronisasi lebih lanjut.
Menurut Nurdin, penundaan tersebut dilakukan agar pembahasan dapat berlangsung lebih komprehensif, terutama terkait akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan gerai serta pembentukan koperasi desa.
“Kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan melihat perkembangan pembangunan gerai maupun pembentukan koperasi desa,” kata Nurdin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi VI menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi serta perusahaan pelaksana, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara. Klarifikasi itu mencakup aspek manajemen, administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di desa-desa.
Ia mencontohkan adanya desa dengan jumlah penduduk hanya sekitar 150 hingga 200 orang, namun tetap dibangun gerai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat usaha gerai tidak efektif maupun produktif.
“Ada desa yang penduduknya hanya sekitar 150 atau 200 orang tetapi ditempatkan gerai, ini tidak mungkin bisa efektif dan produktif. Hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi,” ujarnya.
Selain itu, Nurdin juga menerima informasi bahwa pengelolaan usaha gerai selama dua tahun pertama akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan. Skema tersebut dinilai perlu dikaji kembali karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan masyarakat desa terhadap pengelolaan koperasi serta asas koperasi itu sendiri.
Ia menambahkan berbagai masukan dan protes dari masyarakat telah muncul terkait implementasi program tersebut. Meski demikian, Nurdin menegaskan bahwa Komisi VI DPR tetap mendukung program pemerintah selama pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal.
“Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa,” kata dia.
