Rapat Kerja Komisi X dan III dengan PSSI memutuskan persetujuan rekomendasi naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On. (Dok. PSSI)

Sports

Komisi X dan III DPR RI Setujui Rekomendasi Kewarganegaraan untuk Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On

Jakarta | Rabu, 6 Desember 2023

PIFA, Sports - Pada rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI Senayan pada Senin (4/12), Komisi X dan III DPR RI menyepakati rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain naturalisasi, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Keputusan ini diambil setelah rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo, yang juga dihadiri oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh dan Sumardji.

Pimpinan sidang dari Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa keputusan tersebut disetujui dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan Indonesia akan ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam membangun prestasi olahraga, khususnya di bidang sepakbola nasional.

Meskipun memberikan persetujuan, Komisi III dan X DPR RI menekankan perlunya pembinaan usia muda yang baik dan pemantauan terhadap pemain yang sudah dinaturalisasi sebelumnya. Komisi mendorong Pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan catatan dan rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah konstruktif untuk meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia.

Jay Idzes, yang merupakan pemain bek tengah berpengalaman di Liga Eropa dan Liga Italia Serie B bersama tim Venezia, serta Nathan Tjoe-A-On, pemain bek kiri dan tengah yang berlaga di Liga Inggris EFL Championship bersama Swansea City, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam skuat timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran keduanya dianggap strategis untuk menguatkan sektor pertahanan timnas. (hs)

Indonesia

| Minggu, 19 Januari 2025

Berita Terkait

Sports

PSSI-LIB Datangkan Wasit Asing untuk Tingkatkan Profesional Liga

PIFA.CO.ID, SPORTS - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kehadiran wasit asing di BRI Liga 1 2024/25 dan Pegadaian Liga 2 2024/25 meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia. Selain menjadi contoh bagi wasit lokal untuk meningkatkan profesionalisme, kehadiran mereka juga membuat liga lebih kompetitif dan minim kontroversi."Sejak awal musim, bekerjasama dengan AFC, kami terus datangkan wasit internasional untuk memimpin Liga 1 dan Liga 2 dengan dua tujuan. Pertama, pembelajaran bagi wasit tanah air, saling menimba pengalaman, dan juga peningkatan kualitas. Kedua, dengan kehadiran wasit internasional tersebut, kualitas liga kita juga makin profesional karena wasitnya berkualifikasi FIFA dan dari AFC," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (17/2).Sejak awal 2025, dua wasit asing telah bertugas di Liga 1 dan Liga 2, yakni Ko Hyung-Jin (Korea Selatan) dan Clifford Daypuyat (Filipina). Ko memimpin laga Persebaya Surabaya vs Malut United di pekan ke-19 Liga 1, sementara Clifford bertugas di laga Pegadaian Liga 2, termasuk Deltras Sidoarjo vs PSPS Pekanbaru dan playoff FC Bekasi vs Adhyaksa FC."Saya mendapatkan laporan dari para pelatih dan LIB bahwa mereka puas atas kepemimpinan wasit asing. Tanggapannya positif dan sangat baik diteruskan. Karena itu, kami terus bekerjasama dengan AFC agar bisa secara bergilir mendatangkan wasit-wasit kualitas internasional agar kompetisi liga kita juga semakin baik," tambah Erick.Menjelang akhir musim, PSSI akan kembali mendatangkan dua wasit asing asal Singapura, Muhammad Taqi dan Clarence Leow, yang mulai bertugas akhir Februari.

Indonesia

| Selasa, 18 Februari 2025

Lokal

FFPK Ke-5 Sukses Digelar, SMA Muhammadiyah 1 Pontianak Juara Umum

PIFA.CO.ID, LOKAL - Malam penganugerahan Festival Film Pelajar Khatulistiwa (FFPK) ke-5 berlangsung sukses di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan A. Yani, Pontianak, pada Sabtu (14/12/2024).Ajang yang digagas oleh Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Disporapar Kalbar.FFPK menjadi wadah kreatif bagi pelajar untuk menyalurkan karya mereka. Pesertanya berasal dari Kalimantan Barat hingga daerah lain, seperti Semarang. Tahun ini, sebanyak 44 film dari berbagai kategori dilombakan, dengan peningkatan kualitas yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.“Kualitas film meningkat. Kami harap festival tahun depan dapat bersinergi lebih baik dengan pemerintah dan pihak swasta,” ujar Zulfydar.Lebih dari sekadar kompetisi, FFPK menjadi media bagi pelajar untuk memperkenalkan karya film mereka. Zulfydar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kreativitas generasi muda.“Kami akan terus mendukung agar anak-anak muda mampu menciptakan ide-ide kreatif yang bermanfaat di masa depan,” tambahnya.SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak keluar sebagai juara umum dengan film berjudul Saujana.

Pontianak

| Minggu, 15 Desember 2024

Politik

Waketum Golkar Sebut Presiden Prabowo Tahu Kebijakan Larangan Penjualan Gas LPG 3 Kg

PIFA.CO.ID, POLITIK – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui kebijakan terkait larangan penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon yang sempat menuai polemik di masyarakat. Ia pun menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tidak mungkin bertindak tanpa instruksi langsung dari Presiden."Saya kira enggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," ujar Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).Doli menegaskan bahwa tidak mungkin ada seorang menteri yang berani membuat kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan Presiden. Menurutnya, pengaturan tata niaga gas LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah bertujuan baik, meskipun kebijakan tersebut memunculkan dinamika di masyarakat."Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, yang mau diatur itu tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," tambahnya.Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa pengaturan tata niaga ini merupakan kepentingan jangka menengah dan panjang. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti seseorang yang harus disuntik untuk kesembuhan jangka panjang meskipun terasa sakit di awal."Saya tegaskan, saya kira tidak ada satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, siapa pun presidennya, yang mengambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," tuturnya.Gerindra Tegaskan Kebijakan Bukan dari PrabowoDi sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo turun tangan setelah melihat kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon."Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).Dasco menjelaskan bahwa setelah melihat kondisi masyarakat, Prabowo langsung menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg. Selain itu, mekanisme sub pangkalan pun mulai diterapkan agar pendistribusian gas lebih teratur."Tapi melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," jelasnya.Ia juga memastikan bahwa stok gas melon saat ini masih aman dan tidak mengalami kelangkaan."Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," pungkas Dasco.

Indonesia

| Selasa, 18 Februari 2025

Pontianak

| Minggu, 15 Desember 2024

Indonesia

| Jumat, 7 Februari 2025