PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan akan meminta klarifikasi dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Menurut Lalu, pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan bagi para korban dan berpotensi menghapus jejak sejarah kelam bangsa Indonesia.

“Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” tegas Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6).

Ia menilai bahwa penyangkalan atas kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan 1998 sama saja dengan merendahkan martabat para korban, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam tragedi tersebut. Pernyataan seperti itu, lanjutnya, juga dapat menghambat proses pemulihan dan rekonsiliasi yang selama lebih dari dua dekade telah diperjuangkan oleh berbagai pihak.

Akan Dipertanyakan di Rapat Kerja

Lalu menegaskan, meskipun DPR saat ini sedang dalam masa reses, Komisi X akan memanggil Fadli Zon dalam rapat kerja (raker) setelah masa sidang dimulai. Dalam forum resmi itu, pernyataan kontroversial Fadli akan menjadi salah satu agenda penting untuk dibahas.

“Ketika memasuki masa sidang, Komisi X DPR akan mempertanyakan ucapan tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan,” ujarnya.

Kritik terhadap Upaya Penulisan Ulang Sejarah

Lalu juga menyoroti proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Fadli Zon. Ia mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal yang berpihak pada kekuasaan.

“Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis,” kata Lalu.

Politisi tersebut menekankan pentingnya penulisan sejarah yang jujur, inklusif, dan partisipatif, serta mewakili suara korban, bukan semata agenda politik.

Komitmen DPR Mengawal Revisi Sejarah

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, Lalu berkomitmen mengawal proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar domain kementerian, melainkan menyangkut kepentingan kolektif seluruh bangsa.

“DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” tegasnya.

Respons Publik dan Tekanan dari Aktivis

Pernyataan Fadli Zon sebelumnya telah memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan kelompok penyintas tragedi 1998. Mereka menilai pernyataan itu tidak hanya menyakiti perasaan korban, tetapi juga bertentangan dengan berbagai laporan independen dan temuan lembaga hak asasi, baik nasional maupun internasional.

Hingga kini, belum ada tanggapan langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait rencana pemanggilan dari Komisi X DPR RI.