Foto: Kemenkumham Kalbar

Komitmen Perangi Narkoba, Ini Langkah Kemenkumham Kalbar

Kalbar | Rabu, 25 Mei 2022

Berita Kalbar, PIFA - Mengantisipasi meningkatnya upaya penyelundupan Narkotika kedalam Lapas/Rutan di Kalimantan Barat, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Huhum dan HAM Kalimantan Barat memberikan penguatan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Selasa (24/05/2022).

Menghadirkan narasumber dari BNN Provinsi Kalimantan Barat, dengan pembahasan terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Pria Wibawa melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Kegiatan ini guna meningkatkan kewaspadaan petugas Lapas/Rutan terkait upaya penyelundupan yang akhir-akhir ini marak terjadi dengan berbagai macam modus.

“Dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi upaya memasukan narkotika kedalam Lapas/Rutan yang berhasil digagalkan oleh petugas, menyikapi hal tersebut, kami tidak mau lengah dan terus berupaya memberikan penguatan-penguatan kepada petugas, salah satunya dengan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan ini,” ucap Ika.

Ika berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan petugas dalam mencegah peredaran gelap narkotika dilingkungan Lapas/Rutan.

“Kita datangkan narasumber dari BNNP Kalbar, sehingga peserta bisa berkomunikasi langsung terkait upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Kita semua tau dalam mengatasi persoalan narkotika tidak bisa berjalan sendiri, harus ada sinergitas antar Lembaga / intansi terkait. Maka kami gandeng BNNP Kalimantan Barat,” jelas Ika.

Sementara itu Penyuluh narkoba Ahli Madya BNN Provinsi Kalimantan Barat Yunitasari mengatakan, deteksi dini merupakan Langkah paling efektif dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. “BNNP Kalbar dan Kemenkumham Kalbar bisa melakukan Kerjasama baik itu program atau bertukar informasi terkait peredaran gelap Narkotika,” ujar Yunitasari.

Menurutnya semua orang memiliki potensi untuk penyalahgunaan narkotika deteksi ini kita bisa bekerja sama, artinya secara berkala kita lakukan deteksi dini melalui kerjasama dengan BNNP.

“Kami siap membantu untuk melakukan deteksi dini, itu bisa kita lakukan melalui tes urine, baik untuk petugas ataupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu Kerjasama antar Lembaga juga perlu dilakukan, baik kerjsama internal maupun langsung kemasyarakat jadi kerjasama itu bisa kita lakukan dalam rangka deteksi dini terhadap aparat, kemudian juga bisa kerjasama dalam bentuk kegiatan kemasyarakat,” pungkasnya. (ja)

Italia

| Sabtu, 22 Maret 2025

Berita Terkait

Politik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi Hari Ini

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (4/6). Berdasarkan surat panggilan yang beredar, Hasto akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. "Jam 10 pagi, (pas Hasto) sudah confirm," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dihubungi. Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin untuk disampaikan kepada penyidik saat proses pemeriksaan. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut apa saja yang dipersiapkan. "Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada penyidik, sudah kita siapkan," ujar Ronny. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait agenda pemeriksaan terhadap Hasto. Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang Memuat Pemberitaan Bohong yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat. Tuduhan ini didasarkan pada Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehari sebelumnya, Hasto telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. "Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto di Kampus UI, Depok, Jabar, Senin (3/6). Menurut Hasto, kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dia meminta para kader PDIP tidak ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini ada pihak yang memberi pesanan agar melaporkannya ke Polda Metro Jaya. "Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," kata Hasto. (ad)

Jakarta

| Selasa, 4 Juni 2024

Internasional

Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Didakwa dalam Kasus Upaya Kudeta

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL – Kejaksaan Agung Brasil secara resmi mendakwa mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan mendalangi upaya kudeta terkait dengan kerusuhan yang terjadi di ibu kota Brasilia pada 8 Januari 2023. Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh kanal berita G1 pada Rabu.Bolsonaro didakwa berusaha melumpuhkan supremasi hukum demokrasi melalui tindakan kekerasan serta berpartisipasi dalam suatu organisasi kriminal. Jika dakwaan ini diterima oleh Mahkamah Agung Brasil, Bolsonaro akan secara resmi menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang tengah dihadapinya.Meskipun telah dilarang mencalonkan diri dalam jabatan politik, Bolsonaro disebut masih berambisi untuk maju dalam pemilihan presiden Brasil pada 2026. Ia bahkan dilaporkan berusaha meminta dukungan dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menekan para hakim di Brasil agar mencabut larangan politik yang dijatuhkan padanya.Lebih jauh, Bolsonaro dikabarkan menyarankan agar Trump menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Brasil di bawah pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Ia beranggapan bahwa tekanan ekonomi terhadap Brasil dapat membuka jalan bagi pemulihan karir politiknya.Kerusuhan yang terjadi pada Januari 2023 dipicu oleh ketidakpuasan pendukung Bolsonaro terhadap hasil pemilihan presiden 2022, yang dimenangkan oleh Lula da Silva. Massa pendukung Bolsonaro menyerang dan merusak kantor-kantor pemerintahan federal, termasuk gedung parlemen, istana kepresidenan, dan Mahkamah Agung. Polisi setempat baru berhasil mengendalikan situasi pada malam hari setelah ratusan pengunjuk rasa melakukan perusakanz.Sebagai tanggapan atas insiden tersebut, aparat keamanan Brasil telah menangkap hingga 2.000 orang yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dakwaan terhadap Bolsonaro menjadi langkah signifikan dalam upaya mempertahankan supremasi hukum dan demokrasi di Brasil.

Brasil

| Rabu, 19 Februari 2025

Lokal

Satgas PPKS Untan Ajak Mahasiswi Berani Lapor Jika Alami Kekerasan Seksual di Kampus

PIFA, Lokal - Dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional, Universitas Tanjungpura (Untan) melalui Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menggelar seminar nasional bertema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan” di Gedung Konferensi Untan pada Sabtu (23/11/2024).Kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK) Kalimantan Barat dan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Ketua Satgas PPKS Untan Emilya Kalsum, aktivis perlindungan perempuan Dewi Aripurnamawati, serta penyintas kekerasan, Adinda Annisa Ratu. Ketua Satgas PPKS Untan, Emilya Kalsum, kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan, khususnya di lingkungan kampus. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh elemen kampus untuk bersama-sama melawan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. “Salah satu kita adalah melakukan program pencegahan menyampaikan kepada masyarakat kampus kita harus bersama sama berjuang melawan kekerasan ini. Nah kegiatan ini salah satunya sebagai bentuk kampanye kita melawan kekerasan yang terjadi di kampus,” ungkapnya.Saat ini, kata Emilya, Satgas PPKS Untan tidak hanya menerima laporan kasus kekerasan seksual, tetapi juga menangani berbagai bentuk kekerasan lain di kampus, seiring perubahan regulasi dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjadi Nomor 55 Tahun 2023. “Tadinya kami hanya menangani kekerasan seksual. Sekarang semua bentuk kekerasan di kampus, termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun berbasis gender online (KBGO), akan kami tangani,” jelasnya. Sejak dibentuk tahun 2022, Emilya mengungkapkan pihaknya telah menerima puluhan laporan kekerasan, dengan kasus KBGO menjadi yang paling dominan. “Sampai saat ini kita telah menerima puluhan laporan. Tapi banyaknya itu kasus kbgo, gender berbasis online. Jadi tugas kita lebih banyak pendampingan psikis, karena ketika kami melakukan pendampingan ke ranah hukum kita hanya sampaikan ke lembaga bantuan hukum untan, kita minta didampingi ke Polda,” lanjutnya.Lebih lanjut, Emilya juga mengungkapkan faktor-faktor yang membuat korban sulit berbicara atau melapor. Satu di antarnya adalah posisi pelaku yang sering kali memiliki pengaruh besar juga menjadi kendala bagi korban untuk melapor. “Banyak korban masih dalam kondisi syok, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka takut disalahkan oleh orang lain atau dipermalukan lebih luas jika cerita mereka tersebar. Dan yang lainnya lagi mungkin banyak faktor, orang yang melakukan kekerasan tadi adalah orang yang memiliki pengaruh besar,” tuturnya.Sebagai bentuk pencegahan, Satgas PPKS Untan terus melakukan edukasi dan pelatihan terkait jenis-jenis kekerasan serta penanganannya. “Kami sangat terbuka untuk membantu. Silakan datang ke kantor kami di Gedung Konferensi Untan. Jangan takut untuk melapor,” ajak Emilya. Melalui acara ini, Satgas PPKS Untan berharap semakin banyak korban yang berani melapor dan mendapatkan pendampingan yang layak, sehingga kekerasan di lingkungan kampus dapat diakhiri. (ly)

Jakarta

| Selasa, 4 Juni 2024

Brasil

| Rabu, 19 Februari 2025

Pontianak

| Senin, 25 November 2024