PIFA, Nasional – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus kekerasan dalam aksi demonstrasi menolak tunjangan anggota DPR yang menyebabkan sepuluh orang tewas serta puluhan lainnya luka-luka di berbagai daerah.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan perlunya langkah tegas dalam memberikan keadilan bagi para korban. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara mendalam, terutama terkait dugaan kekerasan oleh aparat keamanan.

“Kami juga ingin mendorong aparat penegakan hukum untuk melakukan proses penegakan hukum, terutama bagi para korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka yang diduga disebabkan oleh kekerasan aparat,” ujar Anis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9).

Anis merinci, sepuluh korban tewas berasal dari sejumlah daerah, yaitu:

“Korban tersebar di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Papua Barat. Ini menunjukkan skalanya yang cukup luas dan harus ditangani dengan serius,” kata Anis.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang diduga tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta, Kamis (28/8).

Komnas HAM telah memeriksa tujuh terduga pelaku dan tengah mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap penyebab pasti kematian Affan.

“Investigasi untuk kasus Affan sedang berjalan. Kami juga terus mengumpulkan keterangan dan bukti terkait dugaan keterlibatan aparat,” jelas Anis.

Untuk korban tewas di daerah lain, Komnas HAM akan menggandeng lembaga nasional HAM (LN HAM) dan membentuk tim investigasi gabungan. Tim ini akan bertugas menelusuri fakta di lapangan dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

“Karena ada banyak kasus kematian dan luka-luka, LN HAM akan membentuk tim khusus. Mekanisme kerja tim ini akan kami informasikan kemudian,” ujar Anis.

Selain penegakan hukum, Komnas HAM juga meminta negara memberikan pemulihan hak bagi keluarga korban tewas, korban luka-luka, hingga peserta aksi yang ditangkap maupun ditahan secara sewenang-wenang.

“Negara berkewajiban memastikan korban dan keluarganya mendapat keadilan serta pemulihan, baik secara hukum maupun hak-hak sosialnya,” tegas Anis.

Kasus ini menjadi sorotan nasional mengingat skala demonstrasi yang meluas serta tingginya angka korban jiwa. Komnas HAM berkomitmen untuk terus memantau perkembangan investigasi dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.