Korban Tewas di Gaza Tembus 60.000, Serangan Israel Masih Berlanjut
Internasional | Kamis, 31 Juli 2025
GAZA. Xinhua/Rizek Abdeljawad
Internasional | Kamis, 31 Juli 2025
Politik
PIFA, Politik - Pada tahun 2014, ketika Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dilantik sebagai Presiden ketujuh Indonesia, negara ini memandang masa depan demokrasi dengan penuh optimisme. Namun, hampir sepuluh tahun setelahnya, masa pemerintahan Jokowi mencatatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan menuju penurunan demokrasi. Salah satu inisiatif utamanya, pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara di Pulau Kalimantan, menuai kritik dan keraguan, dikhawatirkan akan mencerminkan kemunduran demokrasi Indonesia. Sejak diumumkan pada tahun 2019, proyek ambisius ini telah menghadapi keraguan dari berbagai pihak. Kritik mencakup konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, dan kekhawatiran tentang pengaruh Tiongkok yang membuat Nusantara disebut sebagai "Beijing Baru." Namun, yang lebih mencemaskan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru ini. Terletak jauh dari Jakarta, Nusantara akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, menonjolkan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi pemandangan yang tidak demokratis. Meskipun Jakarta saat ini adalah pusat aktivitas ekonomi di Asia Tenggara, ia semakin terbebani oleh kemacetan, banjir, dan polusi. Nusantara di Kalimantan Timur diusulkan sebagai solusi atas masalah-masalah ini. Namun, banyak kalangan menganggap proyek ini sebagai pelarian dari kegagalan pemerintah Jakarta dalam menanggulangi masalah kota. Proyek ini juga memicu kekhawatiran karena akan menjauhkan pusat pemerintahan dari partisipasi dan protes masyarakat, yang selama ini menjadi bagian penting dari politik Indonesia. Dalam pengamatan yang kami kutip dari media internasional Time pada hari ini, (19/10), kepemimpinan otoriter juga semakin terlihat di bawah pemerintahan Jokowi. Sensor online yang meningkat dan tindakan keras terhadap kritikus, bersamaan dengan perubahan legislatif yang membatasi kebebasan berekspresi, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia. Jokowi juga terlibat dalam pembentukan dinasti politiknya sendiri, dengan mengangkat anggota keluarganya ke posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, menggambarkan arah yang semakin otoriter dalam politik Indonesia. Sementara tingkat persetujuan Jokowi tetap tinggi, sebagian besar publik mulai meragukan arah yang diambil oleh negara ini. Nusantara, proyek ibu kota baru yang mencerminkan kemunduran demokrasi, memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan politik Indonesia. Apakah negara ini akan terus menuju arah otoritarianisme atau apakah demokrasi akan kembali memimpin jalan di Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi Indonesia terus menggelayuti masyarakat. (hs)
Lokal
Berita Kubu Raya, PIFA - Dua anak kecil tewas tenggelam di parit rengas Kapuas, Desa Rengas Kapuas RT/1RW 13 Kecamatan Sungai Kakap. Jumat (12/11/2021) Menurut keterangan ketua RT/1RW 13 Syareh, kedua anak tenggelam tersebut masih berhubungan saudara sepupu. “Tenggelam di Sungai tak jauh dari SUPM Jalan Pembangunan Desa Rengas Dalam, diperkirakan pukul 12 lewat tenggelam ” ujarnya. Menurutnya, kedua anak tersebut ditemukan warga Pukul 14:30. Syareh mengungkapkan kedua anak tenggelam tersebut masih saudara sepupuan. Korban diketahui bernama Imarah Amira Syafirah Sofa (11), dan satunya lagi bernama Zihan, kedua korbanya masih berhubungan saudara sepupu “Belum diketahui dengan jelas apakah tadi mandi di sungai atau bagaimana, karena tadi kejadiannya ketika waktu shalat Jumat,” ujarnya. Sampai saat ini kedua korban telah ditemukan dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga.
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Muda Mahendrawan, yang menjabat sebagai bupati Kabupaten Kubu Raya selama periode 2009-2014, telah mencapai sejumlah prestasi menonjol dan dikenal atas integritasnya dalam memimpin wilayah ini. Berikut adalah sejumlah prestasi yang membanggakan selama masa kepemimpinan Bupati Muda: Tahun 2011 - Peringkat Pertama Penilaian KPPOD Pusat: Kubu Raya meraih peringkat pertama secara nasional dalam penilaian KPPOD Pusat dalam kategori Perda Terbaik. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan perizinan dan investasi yang baik. Kubu Raya berhasil membuktikan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pengusaha. Tahun 2012 - Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kubu Raya berhasil masuk dalam nominasi lima besar nasional. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat Kubu Raya adalah sebuah kabupaten yang baru terbentuk. Keberhasilan PTSP Kubu Raya dalam mencapai prestasi ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Akhir Tahun 2012 - Salah Satu Bupati/Wali Kota Terbaik Versi Majalah Tempo: Bupati Muda Mahendrawan terpilih sebagai salah satu dari tujuh bupati/wali kota terbaik dari total 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia menurut Majalah Tempo dalam artikel berjudul "Bukan Bupati Biasa." Penghargaan ini diberikan atas banyak terobosan dan inovasi kebijakan yang pro rakyat yang telah diimplementasikan selama kepemimpinannya. Prestasi ini menandai kesuksesan Bupati Muda dalam membawa perubahan positif bagi Kubu Raya. Prestasi dan integritas Bupati Muda selama masa jabatannya periode 2009-2014 menggambarkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inovasi kebijakan yang pro rakyat. Kinerja yang cemerlang ini memberikan landasan yang kuat untuk perjalanan kepemimpinannya selanjutnya dan membanggakan Kubu Raya sebagai kabupaten yang berfokus pada pelayanan dan pembangunan yang berkelanjutan. (yd)