Korea Selatan Akan Inspeksi Seluruh Boeing 737-800 Setelah Kecelakaan Fatal Jeju Air
Internasional | Selasa, 31 Desember 2024
Boeing 737-800 Setelah Kecelakaan Fatal Jeju Air
Internasional | Selasa, 31 Desember 2024
Nasional
Wisata - Kemenkop bersama KNEKS, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggulirkan satu program prioritas Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, penyelenggaraan Zona KHAS bertujuan untuk melindungi konsumen agar memperoleh produk halal dan baik (thayyib). Selain itu, zona KHAS juga membantu percepatan sertifikasi dan pembinaan halal serta thayyib, peningkatan destinasi kuliner halal, dan percepatan Halal Lifestyle di bidang kuliner. "Ini sesuai dengan arahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam Rapat Pleno KNEKS pada Mei 2022 lalu,” ucapnya, mengutip Antara, Rabu (13/6/2022). Kata Eddy, Zona KHAS merupakan bagian dari Food Security (keamanan pangan) dan ekonomi sektor riil, sehingga perlu dilakukan sosialisasi program, penyusunan rencana program yang matang, serta pertemuan anggota Pokja secara berkala untuk mendorong percepatan pelaksanaan program. Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki menyampaikan apresiasi kepada KNEKS yang memiliki ide zona khas untuk menyediakan kuliner halal bagi masyarakat dalam wisata halal. Menurutnya, pembentukan zona khas harus diletakkan dalam kerangka halal value chain (rantai nilai). "Ketersediaan halal adalah hak warga negara, dan negara wajib menjamin produk yang beredar terjamin kehalalannya," ungkap Mastuki. Saat ini, pemerintah menargetkan duplikasi Zona KHAS di 13 titik pada delapan provinsi khususnya di wilayah destinasi wisata ramah muslim yang dibagi menjadi empat kluster, yaitu komunitas, pemda, perguruan tinggi, dan kluster pemerintahan.
Lokal
Game Super Mario Bros kembali memegang rekor penjualan game termahal di dunia. Hasil lelang penjualannya senilai US$1,56 juta (Rp 22,6 miliar; kurs Rp 14.522,2), Minggu (11/7). Game Nintendo Klasik itu terjual nyaris dua kali lebih mahal, penjualannya mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh game The Legend of Zelda keluaran NES yang terjual US$870 ribu (sekitar Rp 12,6 miliar). “Penjualan video game termahal ini lagi-lagi dikeluarkan oleh rumah lelang Heritage Auction yang sebelumnya melelang The Legend of Zelda,” mengutip dari CNN Indonesia (12/7/2021). Harga lelang Super Mario meningkat drastis selama kurun waktu 12 bulan terakhir ini, berikut rinciannya: 10 Juli 2020: salinan Super Mario Bros dijual seharga US$114 ribu (Rp2 miliar). 23 November 2020: Super Mario Bros 3 dijual seharga US$156 ribu (Rp2,2 miliar). 2 April 2021: salinan Super Mario Bros dijual seharga US$660 ribu (Rp9,5 miliar) 9 Juli 2021: salinan The Legend of Zelda dijual seharga US$870 ribu (Rp12,6 miliar) 11 Juli 2021: salinan Super Mario 64 dijual seharga US$1,56 juta (Rp22,6 miliar) Super Mario 64 merupakan rilis kaset game yang legendaris. Game klasik ini hanya dikeluarkan bersama dengan konsol Nintendo N64. Game ini juga jadi Mario Bros pertama yang tampil dalam 3D dari sebelumnya berbentuk 2D. “Signifikansi budaya dari judul (game) ini dan pentingnya sejarah video game adalah yang terpenting, dan kondisi salinan ini sangat menakjubkan sehingga benar-benar membingung kami di sini,” tulis Heritage Auctions seperti dikutip dari CNN Indonesia (12/7). Kondisi game yang mulus itu membuat kaset game video gamenya diberi penilaian 9,8 dari 10 di situs Heritage Auctions. “Jika Anda telah menetapkan hati untuk mendapatkan salinan video game terlaris tunggal dengan nilai tertinggi di Nintendo 64 — petualangan 3D pertama dari maskot Nintendo, Mario — kami hanya memiliki satu saran: ini bukan kesempatan untuk disia-siakan,” dikutip Cnet. Melansir dari situs The Verge, bukan cuma penjualan harga kaset video game yang meroket; harga kartu Pokemon juga ikut melonjak.
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L) akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat di Ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025), guna merespons kekhawatiran masyarakat terkait kebijakan efisiensi anggaran.Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. "Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani.Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rekonstruksi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk optimalisasi belanja negara tanpa mengganggu tenaga honorer. "Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," tegasnya.Meskipun demikian, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran guna memastikan kebijakan tersebut tidak berimbas pada tenaga honorer. "Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," katanya.Dengan adanya jaminan dari Menteri Keuangan, diharapkan tenaga honorer tetap dapat bekerja tanpa khawatir akan pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah.